Warga Miskin Cilincing Lapor Mensos: Aset Tercatat Rp1 M, KJP Diputus
- Warga Kalibaru, Cilincing, mengadu kepada Mensos setelah KJP anaknya dihentikan usai pemutakhiran data mencatat aset Rp1 miliar, padahal ia mengaku miskin dan berada di desil 6.
- Sebelumnya warga tersebut menerima KJP sekitar 1,5 tahun serta bantuan BPNT dan sembako, namun pada 2026 bantuan lain juga tidak lagi diterimanya.
- KWJK membawa sekitar 2.500 pengaduan dan kajian akademik, menyoroti ketidaksesuaian DTSEN: warga desil 1-4 tak menerima bansos, sementara keluarga miskin tercatat di desil 6-10.
Jakarta, IDN Times - Seorang warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, mengeluhkan pemutahiran data yang dilakukan Kemensos dan BPS membuat dia tidak mendapatkan bantuan. Terlebih, dia syok karena tercatat memiliki aset Rp 1 miliar meski kondisi ekonominya tergolong miskin.
Warga tersebut mengatakan anaknya telah menerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) selama sekitar 1,5 tahun. Namun, setelah dilakukan pendataan kembali, bantuan tersebut dihentikan pada bulan ini.
"Pas didata lagi, data saya katanya saya punya aset Rp1 miliar. Nah, terus bulan ini langsung diputus, gak dapat KJP," ujarnya saat melapor kepada Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf di Kementerian Sosial (Kemensos), Kamis (17/9/2026).
Ia mempertanyakan dasar pencatatan aset tersebut. Terlebih, berdasarkan data yang dimilikinya, ia berada pada desil 6.
"Sedangkan saya desilnya jadi 6. Sebelumnya saya dapat bantuan BPNT sama sembako, sekarang tahun 2026 saya udah gak dapat lagi," katanya.
Keluhan tersebut menjadi salah satu contoh yang disoroti Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK). Perwakilan KWJK, Dea, mengatakan pihaknya datang membawa data pengaduan warga dan kajian akademik terkait persoalan penyaluran bansos.
"Kami alhamdulillah datang ke sini gak dengan tangan kosong, tapi kami datang dengan data dan juga kajian akademik," kata Dea.
Dia mengatakan, dari posko advokasi yang dibuka KWJK, terdapat sekitar 2.500 data warga yang dinilai bermasalah. Menurutnya, sebagian warga bahkan disebut tidak terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Jadi dari posko yang telah kita buka, itu ada kurang lebih 2.500 data yang tidak sesuai dan juga tadi banyak contoh yang sudah dijelaskan. Bahkan ada yang tidak terdaftar di DTSN," ujarnya.
Dea juga menyoroti warga yang masuk desil 1 sampai 4 tetapi tidak mendapatkan bantuan. Di sisi lain, dia menyebut terdapat keluarga miskin dan rentan yang justru masuk dalam desil 6 sampai 10.
"Di sini banyak sekali desil 1 sampai 4 tapi tidak pernah mendapatkan bantuan. Terus juga ini yang kita klasifikasikan ada keluarga miskin dan rentan tapi desilnya tinggi, 6 sampai 10. Ini juga jadi pertanyaan," katanya.
