800 Lembaga Keuangan Eropa Terlibat Pendanaan Pemukiman Israel
Jakarta, IDN Times - Lembaga keuangan Eropa masih aktif mendanai perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pemukiman Israel. Riset terbaru mengungkap keterlibatan 822 lembaga keuangan Eropa dalam pendanaan pemukiman Israel.
Penelitian tersebut melacak hubungan bisnis dengan 58 perusahaan terkait pemukiman sepanjang Januari 2021 hingga Agustus 2024.
Koalisi Don't Buy into Occupation (DBIO), yang beranggotakan 28 organisasi Eropa dan Palestina, merilis laporan ini pada Selasa (26/11/2024). Jumlah lembaga keuangan yang terlibat mengalami peningkatan dari 776 lembaga pada 2023.
Total nilai pendanaan mencapai 393 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp6.220 triliun. Pendanaan terdiri dari pinjaman serta investasi dalam bentuk saham dan obligasi.
1. Bank besar Eropa terlibat pendanaan
Lima bank terbesar Eropa tercatat sebagai kreditor utama perusahaan-perusahaan tersebut. Bank yang dimaksud adalah BNP Paribas, HSBC, Barclays, Deutsche Bank, dan Société Générale. Mereka menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman dan jaminan emisi.
Norwegian Government Pension Fund Global, Crédit Agricole, Legal & General, Deutsche Bank, dan Nordea menjadi investor terbesar melalui kepemilikan saham dan obligasi. Dana yang disalurkan mengalir ke perusahaan-perusahaan multinasional seperti Coca-Cola, IBM, Motorola, Hewlett Packard, Carrefour dan Booking Holdings.
DBIO menyoroti peningkatan keterlibatan lembaga keuangan Eropa.
"Indikasi menunjukkan situasi bergerak ke arah yang salah. Lembaga keuangan Eropa seharusnya mengevaluasi kembali pendekatan mereka terhadap perusahaan yang terlibat dalam pendudukan ilegal," ucap Andrew Preston dari Norwegian People's Aid, dilansir Reuters.
2. Resolusi PBB larang keterlibatan dengan pemukim Israel
Mahkamah Internasional pada Juli 2024 mengeluarkan pendapat penasihat yang menyatakan pendudukan Israel sepenuhnya melanggar hukum. Pendapat ini menjadi landasan bagi PBB mengeluarkan resolusi penghentian aktivitas perdagangan terkait pemukiman Israel.
AS merespons situasi ini dengan memberikan sanksi terkait meningkatnya kekerasan pemukim. Data menunjukkan aktivitas pembangunan pemukiman Israel mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah pendudukan Tepi Barat.
Resolusi PBB mengharuskan setiap negara anggota mencegah perusahaan mereka terlibat dalam aktivitas yang membantu atau mengakui pendudukan ilegal Israel di Palestina.
"Lembaga keuangan memiliki tanggung jawab besar atas pelanggaran yang terjadi di wilayah pendudukan," kata Gaëlle Dusepulchre, Wakil Direktur FIDH, dilansir dari lamannya.
3. Beberapa lembaga mulai merespons
Penarikan investasi mulai dilakukan oleh sejumlah lembaga keuangan. KLP, dana pensiun Norwegia, tercatat sebagai salah satu lembaga yang melakukan divestasi dalam beberapa tahun terakhir.
Perusahaan teknologi perjalanan seperti Booking.com dan Expedia merespons situasi ini dengan memperbarui pedoman informasi mereka. Booking.com melengkapi detail informasi akomodasi mereka di kawasan sengketa. Langkah ini memudahkan pelanggan memahami status wilayah penginapan yang akan dipesan.
Laporan ini merekomendasikan pengetatan prosedur pemeriksaan investasi oleh lembaga keuangan. DBIO juga mendorong perusahaan yang terlibat agar menghentikan kontribusi mereka terhadap pembangunan dan perluasan pemukiman.
"Kekebalan internasional Israel telah menyebabkan genosida di Gaza dan pembersihan etnis di Tepi Barat yang semakin intensif. Kegiatan bisnis, aliran keuangan, perdagangan energi, bahan baku, dan senjata terus memfasilitasi serangan terhadap rakyat Palestina," ujar Inès Abdel Razek dari PIPD, salah satu anggota koalisi, dilansir dari Bank Track.
