Albania Gelar Operasi Penggeledahan di Kamp Kelompok Oposisi Iran
Jakarta, IDN Times - Kepolisian Albania, pada Selasa (20/6/2023), menggelar operasi penggeledahan kamp kelompok oposisi Iran, Mujahedeen-e-Khalq (MEK) di Durres. Kelompok itu dituduh sedang merencanakan operasi politik yang dilarang di negaranya.
Pada September 2022, Albania resmi mengakhiri hubungan diplomatik dengan Iran, usai ada bukti bahwa Teheran berada di balik serangan siber yang menyasar layanan umum milik pemerintah. Keduanya sudah terlibat percekcokan soal perjanjian MEK dengan Albania.
1. Anggota MEK tewas dalam penggerebekan
Menteri Dalam Negeri Albania, Bledi Cuci, mengungkapkan bahwa operasi tersebut sesuai dengan perintah Kejaksaan Albania. Ia menambahkan, polisi telah menyita sejumlah perangkat serta terdapat seorang anggota MEK yang tewas.
"Anggota MEK telah terlibat dalam aktivitas politik yang dilarang sesuai dengan perjanjian yang memperbolehkan mereka menetap di Albania. Terdapat perlawanan dari para anggota MEK ketika hendak digeledah aparat keamanan," tutur Cuci, dikutip Balkan Insight.
"Saya menjamin kepada Anda bahwa kematian seorang anggota MEK dalam kamp tersebut bukan disebabkan oleh aparat kepolisian," tambahnya.
Kepala Polisi Albania, Muhamet Rrumbullaku, menolak klaim bahwa petugasnya menggunakan kekerasan untuk meringkus anggota MEK. Ia menekankan bahwa polisi hanya menggunakan alat penyemprot merica kepada anggota yang melawan.
2. Lebih dari 100 orang terluka dalam aksi penggeledahan
Dewan Nasional Resisten Iran mengungkap, seorang pria yang tewas tersebut dibunuh oleh aparat kepolisian Albania. Bahkan, lebih dari 100 anggota MEK yang terluka akibat perlakuan kasar personel kepolisian.
"Sebagai hasil serangan kriminal, seorang anggota MEK, Ali Mostashari, terbunuh dan lebih dari 100 orang terluka karena terkena semprotan gas air mata. Banyak dari mereka yang berada dalam kondisi kritis dan harus dilarikan ke RS Teresa di Tirana," ungkapnya.
Sesuai dengan perjanjian kedua pihak, Albania setuju menampung anggota MEK pada 2013. Namun, mereka tidak diperbolehkan terlibat dalam segala bentuk aktivitas politik dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di Albania.
Dilaporkan Associated Press, setidaknya ada 2.500 oposisi Iran yang tinggal di beberapa lokasi di kamp Ashraf-3 pada 2019. Kamp tersebut terdiri dari 127 bangunan di luas lahan sebesar 40 hektare.
3. AS sebut aksi Albania sudah sesuai dengan aturan HAM
Kementerian Luar Negeri AS menjelaskan, operasi Albania di kamp Ashraf telah sesuai dengan hukum hak asasi manusia (HAM) yang berlaku.
"Kepolisian Albania telah memastikan pada kami bahwa semua aksi dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk melindungi hak dan kebebasan semua orang di Albania. Kemlu AS terus memperhatikan dengan seksama terkait organisasi MEK yang dituding terlibat dalam kasus kekerasan kepada anggotanya sendiri," ungkap Kemlu AS, dikutip Iran International.
"AS sejalan dan mendukung pemerintah Albania yang ingin menginvestigasi segala bentuk potensi aktivitas ilegal di dalam teritorinya. Kelompok itu dituding terlibat dalam serangan siber yang menyasar laman pemerintah Albania," tambah kementerian.
Anggota MEK di Albania secara terang-terangan mengatakan kepada jurnalis lokal bagaimana cara mereka meretas sistem komunikasi pemerintah Iran dan sejumlah institusi. Serangan siber pada September 2022 disebut sebagai balasan kepada Albania karena bersedia menampung MEK.
