Arus Data Lintas Batas Negara Jadi Isu Utama DEWG
Labuhan Bajo, IDN Times - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar lokakarya (workshop) Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) Meeting G20, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (22/7/2022).
Dalam pertemuan tersebut, mengangkat isu Data Free Flow with Trust (DFFT) atau arus data bebas dengan kepercayaan dan Cross-Border Data Flow (CBDF) atau arus data lintas batas negara.
“Saya sangat berharap acara ini dapat memajukan diskusi kita untuk membayangkan pemahaman yang inklusif dan seimbang tentang kerangka DFFT dan CBDF atau arus data lintas batas negara,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen Kominfo) sekaligus Chair DEWG G20, Mira Tayyiba.
1. Internet tidak hanya pemangku kepentingan terpilih
Mira mengungkapkan lokakarya hari ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa internet tidak hanya pemangku kepentingan terpilih namun milik semua.
"Dengan pertumbuhan internet yang semakin meningkat, maka setiap delegasi DEWG G20 yang hadir memiliki kepentingan penting dalam tata kelolanya, terutama dalam penerapan tata kelola arus data, "katanya.
2. DFFT dan CBDF jadi isu konsisten
Dia mengungkapkan forum internasional utama tentang isu-isu ekonomi, G20 secara konsisten mengajukan inisiatif mengoptimalkan pemanfaatan data DFFT dan CBDF yang diciptakan selama Presidensi G20 Jepang 2019.
Diskusi tersebut berlangsung selama perjalanan Gugus Tugas Ekonomi Digital dari kepresidenan sebelumnya yang kemudian diangkat menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital dalam Presidensi G20 Indonesia.
“Dengan meningkatnya risiko dan kekhawatiran arus bebas data dari aspek teknis, praktis, dan konseptual, anggota G20 memiliki keinginan yang sama untuk memajukan diskusi kami (DEWG) tentang data,” tuturnya.
3. Lokakarya bisa mendorong anggota G20 menuju pemahama seimbang
Menurutnya isu tersebut relevan dengan interaksi kondisi dunia yang semakin bergantung pada langkah-langkah berbasis digital.
"Lokakarya diharapkan bisa mendorong anggota G20 menuju pemahaman yang lebih seimbang mengenai operasionalisasi DFFT dan CBDF, " ujarnya.
Nantinya lokakarya ini juga memainkan peran penting bagi pengembangan Rancangan Deklarasi Menteri atau Paket Bali yang akan digelar pada September 2022 mendatang.
