AS dan Saudi Bahas Perjanjian Keamanan Tanpa Libatkan Israel
- AS dan Arab Saudi sedang membahas perjanjian keamanan tanpa melibatkan Israel sebelum berakhirnya masa pemerintahan Biden.
- Perjanjian tersebut tidak akan menjadi perjanjian pertahanan penuh, fokus pada hubungan bilateral AS-Saudi, termasuk kesepakatan keamanan, teknologi, dan ekonomi.
- Pemerintahan Biden telah berupaya menengahi kesepakatan normalisasi antara Saudi dan Israel yang terhenti setelah pecahnya perang di Gaza.
Jakarta, IDN Times – Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi sedang membahas kemungkinan perjanjian keamanan antardua negara. Namun, pembahasan itu sama sekali tak melibatkan Israel.
Tiga sumber yang dikutip Axios, Selasa (5/11/2024), mengungkap bahwa Putra Mahkota Saudi, Mohammed Bin Salman (MBS), dan Gedung Putih ingin perjanjian ini disepakati sebelum berakhirnya masa pemerintahan Presiden AS, Joe Biden.
”Perjanjian tersebut tidak akan menjadi perjanjian pertahanan penuh yang dibahas AS dan Arab Saudi,” lapor Axios.
Pemerintahan Biden sedang bernegosiasi dengan Saudi dan Israel mengenai kesepakatan besar yang akan mencakup perjanjian damai antara Israel dan Arab Saudi. Namun langkah itu terhenti saat pecahnya perang pada 7 Oktober di Gaza.
1. Perjanjian terpisah dari upaya normalisasi Israel dan Saudi
Sumber yang dikutip Axios menambahkan bahwa penasihat keamanan nasional Saudi, Musaad bin Mohammed al-Aiban, mengunjungi Gedung Putih minggu lalu. Ia kemudian bertemu dengan mitranya dari AS, Jake Sullivan, dan penasihat Biden, Brett McGurk dan Amos Hochstein.
”Ia juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken,” kata sumber tersebut.
Sumber tersebut mengatakan pembicaraan di Gedung Putih difokuskan pada hubungan bilateral AS-Saudi, terutama serangkaian perjanjian keamanan, teknologi, dan ekonomi yang ingin ditandatangani kedua belah pihak sebelum Biden meninggalkan jabatannya.
Satu sumber mengatakan perjanjian keamanan yang dibahas dalam pertemuan itu terpisah dari upaya untuk memajukan kesepakatan besar yang akan mencakup normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi.
2. langkah untuk meluaskan pengaruh di Timur Tengah
Sumber juga menambahkan bahwa penyusunan perjanjian keamanan bilateral AS-Saudi serupa dengan yang ditandatangani pemerintahan Biden dengan negara-negara Teluk lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini untuk memperkuat posisi AS di kawasan tersebut.
Pada Maret 2022, Biden menunjuk Qatar sebagai sekutu utama non-NATO-nya. Pada September 2023, AS dan Bahrain turut menandatangani Perjanjian Integrasi Keamanan dan Kemakmuran Komprehensif. Setahun kemudian, Biden menunjuk Uni Emirat Arab sebagai Mitra Pertahanan Utama.
"Arab Saudi adalah bagian dari itu dan kemungkinan juga memiliki sesuatu," kata sumber itu.
Selama empat tahun terakhir, pemerintahan Biden telah berupaya melawan pengaruh Cina dan Rusia yang semakin besar di Teluk. Beberapa pejabat AS mengatakan, beberapa negara di kawasan lebih dekat dengan China dan Rusia. Namun beberapa di antaranya telah berbalik arah dan mendukung AS.
Menteri Luar Negeri Saudi, Faisal bin Farhan, mengatakan dalam sebuah konferensi di Saudi minggu lalu bahwa AS adalah mitra yang dapat diandalkan di kawasan bagi kerajaan tersebut.
"Saat ini hubungan kerja sama dengan AS termasuk yang terbaik yang pernah kami miliki, termasuk di bidang keamanan nasional tetapi juga dalam masalah kerja sama ekonomi dan kami mengalami kemajuan yang sangat baik," katanya.
3. Tersisihkannya Israel dari upaya perjanjian
Pemerintahan Biden telah berupaya menengahi kesepakatan normalisasi antara Saudi dan Israel yang akan mencakup jaminan keamanan AS untuk Saudi. Upaya tersebut terhenti setelah serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan pada Senin bahwa ia menginginkan perdamaian dengan negara-negara Arab, setelah setahun perang di Gaza dan Lebanon. Langkah ini juga diambil setelah Washington berupaya untuk menggalang negara-negara Arab di sekitar rencana jangka panjang untuk pemerintahan pasca-perang di Jalur Gaza dan kesepakatan normalisasi lebih lanjut dengan Israel.
"Saya bercita-cita untuk melanjutkan proses yang saya lalui beberapa tahun lalu, dengan penandatanganan Perjanjian Abraham yang bersejarah, untuk mencapai perdamaian dengan negara-negara Arab lainnya," kata Netanyahu dalam pidatonya di hadapan para anggota parlemen, dilansir Times of Israel.
Perjanjian Abraham yang ditengahi AS, ditandatangani pada 2020 di bawah presiden AS saat itu Donald Trump. Ia menyaksikan negara-negara Teluk Bahrain dan Uni Emirat Arab, serta Maroko, menjalin hubungan formal dengan Israel.
“Saya menekankan perdamaian demi perdamaian, perdamaian demi kekuatan dengan negara-negara penting di Timur Tengah,” kata Netanyahu.
Adapun Saudi tidak bergabung dengan kesepakatan 2020 dan tidak pernah mengakui Israel. Saudi memprasyaratkan kemerdekaan Palestina untuk normalisasi dengan Israel.
