AS Siapkan Penjualan 40 Ribu Bom Kelas Berat ke Israel

21 Sep 2026, 06:10 WIB

3 min read

Intinya Sih

AS mengajukan penjualan 40 ribu bom kelas berat senilai 2,8 miliar dolar AS kepada Israel, termasuk MK-84, BLU-117, dan hulu ledak penghancur bunker.
Transaksi yang didanai Foreign Military Financing ini telah disampaikan ke Kongres; Menteri Luar Negeri Marco Rubio dapat memakai wewenang darurat untuk mengeksekusinya.
Rencana tersebut memicu kritik karena bom berat berisiko tinggi bagi warga sipil di kawasan padat, sementara bantuan militer AS ke Israel menghadapi penolakan publik dan sejumlah anggota Kongres.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) bersiap menjual paket amunisi kelas berat senilai 2,8 miliar dolar AS (sekitar Rp49,5 triliun) ke Israel. Rencana penjualan total 40 ribu bom ini telah disampaikan secara informal oleh Departemen Luar Negeri AS kepada Kongres pada Selasa (15/9/2026).

Langkah Washington tersebut langsung memicu sorotan karena menjadi salah satu pengiriman senjata terbesar AS ke Israel dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, rencana ini bergulir saat dukungan publik AS terhadap Israel justru terus merosot.

1. Rincian jenis bom dan mekanisme pembayaran
bom MK-84 milik AS (STAFF SGT. LEE F. CORKRAN, Public domain, via Wikimedia Commons)
Paket penjualan ini memuat 40 ribu bom udara seberat 2.000 pon atau sekitar 907 kilogram. Pasokan tersebut terbagi atas 20 ribu bom serbaguna jenis MK-84 dan 20 ribu bom jenis BLU-117 yang dibekali lapisan termal khusus untuk keamanan penyimpanan di kapal perang.
AS juga menyertakan 20 ribu hulu ledak I-2000 Penetrator ke dalam paket tersebut. Amunisi khusus penghancur bunker ini dirancang menembus lapisan pelindung keras seperti beton tebal, tanah, maupun batuan sebelum meledak dengan jeda waktu.
Pembelian senjata ini didanai melalui skema Pembiayaan Militer Asing atau Foreign Military Financing. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah AS menyalurkan pendapatan pajak kepada Israel untuk membeli perlengkapan militer dari pabrikan dalam negeri.
Berkas rencana transaksi ini sudah diserahkan ke Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan Komite Urusan Luar Negeri DPR AS. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memiliki wewenang darurat untuk mengeksekusi penjualan ini tanpa memerlukan restu informal dari para legislator.
2. Perubahan dari kebijakan era Joe Biden
Presiden AS, Joe Biden dan Presiden terpilih AS, Donald Trump. (The White House, Public domain, via Wikimedia Commons)
Rencana pengiriman bom terbaru menandai perubahan kebijakan dibanding masa kepemimpinan mantan Presiden Joe Biden. Pada pertengahan 2024, pemerintahan Biden sempat menangguhkan satu pengiriman bom MK-84 ke Israel karena khawatir akan keselamatan warga sipil di wilayah perkotaan Gaza. Kebijakan tersebut langsung dibatalkan begitu Donald Trump kembali menjabat di Gedung Putih.
Pemerintahan Trump tercatat berulang kali meloloskan transaksi senjata bernilai besar bagi militer Israel. Pada Februari 2025, AS menyepakati pasokan amunisi senilai 2,7 miliar dolar AS (sekitar Rp47,8 triliun) berisi 35 ribu bom, disusul paket penjualan sistem senjata senilai 6,67 miliar dolar AS (sekitar Rp118,0 triliun) pada Januari 2026.
3. Penggunaan bom kelas berat sangat membahayakan warga sipil
pengeboman Kota Gaza (unsplash.com/Mohammed Ibrahim)
Bom jenis MK-84 memiliki daya hancur kuat dengan radius ledakan mencapai 300 meter serta mampu menciptakan kawah sedalam belasan meter. Militer Israel telah berulang kali menjatuhkan bom jenis ini di permukiman padat Gaza dan Lebanon. Pakar menilai penggunaan bom kelas berat di kawasan perkotaan sangat membahayakan keselamatan warga sipil.
"Mereka sering menggunakannya saat menargetkan bangunan tertentu. Jika anggota Hizbullah atau orang lain berada di dalam gedung, MK-84 akan meruntuhkan seluruh bangunan," ujar Trevor Ball, mantan teknisi penjinak bahan peledak militer AS, dilansir The Washington Post.

Organisasi hak asasi manusia mengecam penggunaan bom berdaya ledak masif di area hunian dan zona evakuasi. Hingga pertengahan September 2026, otoritas kesehatan setempat mencatat lebih dari 73 ribu warga Palestina tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza.
Rencana pengiriman amunisi ini juga dikritik beberapa anggota Kongres Partai Demokrat yang mendesak penghentian bantuan militer ke Israel. Bahkan, sejumlah tokoh konservatif pendukung Trump turut mengkritik kesepakatan ini karena dinilai hanya memperpanjang konflik di Timur Tengah dan menghamburkan uang pajak rakyat Amerika.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.