Dewan HAM PBB Kecam Serangan Iran ke Negara Teluk
- Dewan HAM PBB mengutuk serangan rudal dan drone Iran ke negara-negara Teluk, menilai tindakan itu melanggar kedaulatan serta mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
- Sebanyak 85 persen serangan Iran dilaporkan menargetkan negara-negara Teluk, termasuk fasilitas energi penting yang berdampak pada lingkungan dan hak asasi manusia warga sipil.
- Iran membela aksinya dengan menuduh negara-negara Teluk turut bertanggung jawab atas serangan AS-Israel, serta meminta debat darurat lanjutan terkait tragedi pengeboman sekolah di Minab.
Jakarta, IDN Times - Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam serangan Iran terhadap negara-negara Teluk dan menuntut pembayaran reparasi. Resolusi ini diadopsi dalam sesi darurat di Jenewa pada Rabu (25/3/2026) atas permintaan negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan Yordania.
Pengesahan dokumen didukung oleh 47 negara anggota dewan. Mereka menyoroti ancaman terhadap perdamaian internasional akibat penargetan warga sipil dan infrastruktur energi yang dinilai melanggar hukum internasional.
1. Soroti pelanggaran kedaulatan dan penutupan Selat Hormuz
Dokumen resolusi menegaskan bahwa serangan rudal dan drone Iran melanggar kedaulatan negara-negara seperti Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, dan Arab Saudi. Tindakan ini dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi keamanan regional dan global.
Selain menargetkan fasilitas vital, dewan juga mengecam upaya Teheran yang bertujuan menutup Selat Hormuz. Padahal, perairan strategis tersebut memfasilitasi transit bagi sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia.
Arab Saudi menyambut baik adopsi resolusi yang lolos dengan suara bulat tersebut. Menurut Riyadh, resolusi ini adalah bukti penolakan komunitas internasional terhadap agresi Iran.
"Menargetkan negara-negara yang bukan pihak dalam permusuhan merupakan serangan yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan, ini tidak boleh dibiarkan begitu saja," kata Perwakilan Arab Saudi untuk PBB, Abdulmohsen Majed bin Khothaila, dilansir Al Jazeera.
2. Sekitar 85 persen serangan Iran menargetkan negara Teluk
Perang Timur Tengah mulai berkecamuk setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari yang menewaskan pemimpin tertinggi negara tersebut. Teheran kemudian membalas dengan meluncurkan serangan drone dan rudal ke berbagai negara di kawasan.
Menurut Al Arabiya, sekitar 85 persen serangan Iran justru menargetkan negara-negara Teluk dibandingkan dengan 15 persen yang diarahkan ke Israel. UEA bahkan melaporkan telah mencegat lebih dari 2 ribu rudal balistik dan drone asal Iran di wilayah udaranya.
Perwakilan Qatar untuk PBB, Hend bint Abd al-Rahman al-Muftah, menyoroti penargetan pabrik desalinasi dan listrik yang membawa konsekuensi lingkungan serius. Tindakan tersebut dianggap merusak jaminan hak asasi manusia bagi warga sipil di sekitar fasilitas tersebut.
"Ini bukan sekadar eskalasi militer: kita melihat perilaku sembrono yang merusak perdamaian dan keamanan internasional," ujar Duta Besar UEA, Jamal Al Musharakh, dilansir The New Arab.
3. Iran sebut negara Teluk bertanggung jawab atas serangan AS
Pengesahan draf resolusi dewan HAM tersebut memicu respons keras dari pihak Teheran. Mereka membela tindakan militer tersebut dengan menyebut bahwa lebih dari 1.500 warga sipil telah tewas akibat serangan AS-Israel.
Duta Besar Iran untuk PBB di Jenewa, Ali Bahreini, menuduh pangkalan udara di sekitar Teluk menjadi titik pengisian bahan bakar bagi jet tempur yang mengebom rakyatnya. Menurutnya, pihak yang memfasilitasi serangan AS-Israel turut bertanggung jawab dalam konflik ini.
"Kami berjuang atas nama Anda semua melawan musuh yang jika tidak ditahan hari ini, tidak akan bisa dibendung besok," tutur Ali Bahreini, dilansir The Standard.
Iran telah meminta dewan mengadakan debat darurat kedua pada hari Jumat mendatang. Sesi tersebut akan fokus membahas serangan udara terhadap sebuah sekolah di Minab pada 28 Februari yang menewaskan 165 orang, mayoritas anak-anak.
