Dibui karena Melawan Duterte, Eks Menteri Hukum Filipina Dibebaskan
Jakarta, IDN Times - Leila de Lima, mantan senator dan menteri kehakiman Filipina yang telah dipenjara lebih dari enam tahun setelah dituduh terlibat dalam kasus narkoba, telah dibebaskan pada Senin (13/11/2023). Pembebasan itu diberikan setelah membayar jaminan sebesar 300 ribu peso (Rp84 juta) dan mendapatkan dari pihak terkait.
De Lima telah menghadapi berbagai dakwaan pada 2017 setelah meluncurkan penyelidikan terhadap tindakan keras mantan Presiden Rodrigo Duterte dalam memberantas narkoba, yang dianggap telah melanggar kemanusiaan. Namun, De Lima justru dituduh menerima bayaran dari gembong narkoba yang dipenjara.
1. Pengadilan membatalkan dua kasus
Dilansir Reuters, pengadilan telah membatalkan dua dari tiga kasus terhadap De Lima, dan dia telah meminta jaminan dalam satu kasus yang tertunda karena alasan kesehatan.
“Akhirnya bebas. Meski memakan waktu terlalu lama, saya tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa kebebasan saya yang tak terhindarkan akan datang,” kata De Lima.
Duterte menuduh De Lima berkolusi dengan geng narkoba saat dia menjadi menteri kehakiman, yang berujung pada tuduhan konspirasi perdagangan narkotika.
Salvador Panelo, mantan penasihat hukum presiden Duterte, mengatakan jaksa dapat mengajukan banding atas jaminan tersebut ke pengadilan yang lebih tinggi. Mereka juga bisa memberikan bukti baru untuk dijadikan alasan untuk menjatuhkan hukuman.
De Lima selalu menegaskan tuduhan terhadapnya tidak berdasar dan bermotif politik.
2. Seruan pembebasan semakin kuat setelah disandera
Dilansir Assocaieted Press, parlemen Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (AS), dan pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah lama menuntut pembebasan De Lima. Penahanan itu dianggap sebagai penganiayaan politik oleh Duterte dan sekutunya, dilihat sebagai pukulan besar bagi demokrasi Filipina.
Duta Besar AS, MaryKay Carlson, menyambut baik pembebasan De Lima.
Duta Besar UE Luc Veron mengatakan, keputusan pembebasan merupakan langkah signifikan bagi supremasi hukum di Filipina. Dia menyatakan harapan bahwa penyelesaian dakwaan lainnya akan dipercepat.
Seruan pembebasan De Lima meningkat pada Oktober tahun lalu setelah dia disandera oleh tiga militan yang terkait dengan kelompok teroris ISIS, yang dibunuh oleh polisi dalam upaya yang gagal untuk melarikan diri dari penjara.
De Lima mengatakan, salah satu penyandera mengikat tangan dan kakinya, menutup matanya dan menodongkan senjata ke dadanya, serta meminta akses ke wartawan dan militer untuk melarikan diri. Penyandera sempat mengancam akan membunuhnya.
3. Menyelidiki kebijakan Duterte dalam memberantas narkoba
Pada 2009, saat menjabat sebagai ketua Komisi Hak Asasi Manusia, De Lima memimpin penyelidikan atas pembunuhan besar-besaran terhadap tersangka narkoba di bawah pemerintahan Duterte, yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Davao.
Dalam penyelidikan itu, ia gagal menemukan orang yang bersedia bersaksi di depan umum melawan kasus tersebut. Dia kemudian menjabat sebagai menteri kehakiman.
Pada 2016, Duterte memenangkan kursi kepresidenan dengan selisih yang besar setelah menyereku anti-kejahatan. Di tahun itu, De Lima terpilih menjadi anggota Senat dan kembali melakukan penyelidikan atas kampanye Duterte dalam melawan narkoba.
Namun, pihak berwenang membuka kasus terhadapnya, memperoleh kesaksian dari gembong narkoba yang dipenjara dan kemudian menahannya.
Selama pemerintahan Duterte, ada lebih dari 6 ribu orang yang sebagian besar orang miskin, terbunuh dalam pemberantasan narkoba. Kelompok HAM mengatakan jumlah korban tewas jauh lebih tinggi.
Pembunuhan terhadap mereka yang terlibat kasus narkoba telah membuat Pengadilan Kriminal Internasional membuka penyelidikan, yang diduga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Meski berada dalam penjara selama bertahun-tahun, De Lima terus mengeluarkan ratusan pernyataan tulisan tangan sebagai senator, sebagian besar berisi kritiknya terhadap pemerintahan Duterte dan pemikirannya tentang penguatan HAM.
