DK PBB Tolak Resolusi untuk Perang Israel-Hamas, Ini Respons Rusia
Jakarta, IDN Times - Dewan Keamanan (DK) PBB di New York gagal mengadopsi resolusi yang telah diusulkan oleh Rusia. Resolusi itu menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, yang telah dirusak oleh pertempuran antara Israel-Hamas selama hampir 10 hari. Ini juga termasuk pembebasan semua sandera, akses bantuan, dan evakuasi warga sipil ke tempat yang aman.
Hanya empat negara yang bergabung dengan Rusia dalam memberikan suara untuk resolusi tersebut, yakni China, Gabon, Mozambik, dan Uni Emirat Arab. Empat negara memberikan suara menentang, Prancis, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat (AS), serta enam lainnya abstain, Albania, Brasil, Ekuador, Ghana, Malta, dan Swiss.
Dilansir laman resmi PBB pada Senin (16/10/2023), terpecahnya suara para anggota karena kurangnya kecaman khusus terhadap kelompok ekstremis Hamas, yang memulai peningkatan kekerasan saat ini, yang diklaim mengirimkan ratusan pejuang untuk melakukan pembantaian di permukiman dekat Jalur Gaza pada 7 Oktober.
Resolusi DK PBB harus mendapat setidaknya sembilan suara setuju, dan tidak ada satu pun dari lima anggota tetapnya yang memberikan hak veto.
1. Ini tanggapan Rusia
Wakil Tetap Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyatakan penyesalan atas kegagalan DK PBB dalam mengadopsi resolusi tersebut. Dia juga menyalahkan niat egois dan politik blok Barat.
Nebenzia mengatakan bahwa delegasi negara Barat pada dasarnya menginjak-injak harapan dunia agar Dewan Keamanan dapat mengakhiri kekerasan.
"Kami sangat prihatin dengan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza dan tingginya risiko penyebaran konflik," ungkapnya.
Di sisi lain, Wakil Tetap Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan bahwa DK berada pada salah satu momen paling penting dalam sejarahnya, yaitu momen kebenaran, yang akan memberi tahu umat manusia apakah keberadaannya memiliki legitimasi.
"Setiap anggota DK harus memahami bahwa Hamas didorong oleh ideologi yang tidak berbeda dengan Nazi, yang dijelaskan dalam piagam mereka yang menyerukan pelenyapan Israel," ungkap Erdan, seraya menambahkan Hamas bukanlah organisasi politik, melainkan organisasi teror.
Dia juga meminta DK untuk sepenuhnya mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri, serta segera dan tanpa syarat menuntut pembebasan semua sandera.
2. Palestina desak DK untuk berpedoman pada prinsip-prinsip hukum internasional
Linda Thomas-Greenfield, Perwakilan Tetap AS untuk PBB, mengatakan bahwa negaranya tidak dapat mendukung rencana resolusi Rusia sebab hal itu mengabaikan terorisme Hamas dan tidak menghormati para korban.
"Dengan gagal mengecam Hamas, Rusia menutupi kelompok teroris yang melakukan tindakan brutal terhadap warga sipil, yang tidak bersalah," ungkapnya.
"Tindakan Hamas telah menyebabkan krisis kemanusiaan mengerikan yang dihadapi masyarakat Gaza," Thomas-Greenfield menambahkan. Dia juga menyerukan agar DK tidak menyalahkan Israel karena hak untuk membela diri, serta mengutuk Hamas.
Sementara itu, Pengamat Tetap Palestina di PBB, Riyad Mansour, mendesak DK untuk berpedoman pada prinsip-prinsip hukum internasional, tanpa pengecualian. Dia mencatat bahwa apa yang terjadi di Gaza bukanlah operasi militer, melainkan serangan skala penuh terhadap rakyat Palestina dan pembantaian terhadap warga sipil yang tidak bersalah.
"Jangan mengirimkan sinyal bahwa nyawa warga Palestina tidak penting. Jangan berani-berani mengatakan Israel tidak bertanggung jawab atas bom yang dijatuhkan di kepala mereka," ungkapnya. "Tidak ada tempat yang aman di Gaza, banyak keluarga yang saling berpelukan setiap malam, tidak tahu apakah ini terakhir kalinya."
Dia mengatakan ada tiga hal yang diperlukan: menghentikan serangan Israel terhadap warga Palestina, mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh Gaza, serta menghentikan pemindahan paksa warga Palestina. Dia juga mendesak DK untuk mengambil tindakan sekarang, sehingga tidak ada warga Palestina atau Israel yang terbunuh lagi, dikutip dari AP News.
3. Situasi terkini di Jalur Gaza dan Tepi Barat
Menurut laporan dari UNRWA yang dirilis pada 17 Oktober 2023, Pengeboman besar-besaran Pasukan Israel dari udara, laut, dan darat terus berlanjut.
Air tetap menjadi isu utama karena banyak orang akan mati tanpa air. Kekhawatiran terhadap dehidrasi dan penyakit yang ditularkan melalui air sangat tinggi, mengingat runtuhnya layanan air dan sanitasi, termasuk penutupan pabrik desalinasi air laut yang terakhir berfungsi di Gaza.
600 ribu liter bahan bakar dibutuhkan di Gaza setiap hari, guna mengoperasikan pabrik air dan desalinasi. Cadangan bahan bakar di seluruh rumah sakit di Gaza diperkirakan hanya akan bertahan selama 24 jam saja, sementara penutupan generator cadangan akan membahayakan nyawa ribuan pasien.
Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sejak sembilan hari konflik berkecamuk, setidaknya 2.670 warga Palestina yang tewas di Gaza, dan 9.600 orang terluka. Di Israel, 1.300 orang tewas dan 4.121 orang terluka, menurut berbagai sumber.
Sementara itu di Tepi Barat, pembatasan akses dan pergerakan yang signifikan, serta meningkatnya kekerasan pemukim terus berlanjut. Menurut UNOCHA, sebanyak 58 warga Palestina tewas dan 1.176 orang terluka sejak konflik meletus.
