Dua Tahun Prabowo-Gibran: Masihkah Diplomasi RI Bebas Aktif?

Selama kurang lebih dua tahun menjabat sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto tercatat melakukan sekitar 54–58 kali kunjungan luar negeri, bergantung pada metode penghitungan perjalanan individu atau rangkaian delegasi. Dalam periode tersebut, Prabowo diperkirakan menghabiskan sekitar 134 hari di luar negeri untuk menjalankan agenda diplomasi.

Dari puluhan kunjungan itu, Malaysia menjadi negara yang paling sering didatangi Prabowo, yakni sebanyak lima kali. Sementara itu, Prancis, Rusia, dan Uni Emirat Arab (UEA) masing-masing dikunjungi empat kali.

Berikut rincian negara yang paling sering dikunjungi Prabowo selama dua tahun menjabat:

Adapun kunjungan lainnya tersebar ke sejumlah negara untuk menghadiri pertemuan bilateral, forum multilateral, dan agenda kerja sama internasional.

Intensitas perjalanan tersebut memperlihatkan besarnya porsi diplomasi luar negeri dalam agenda kepresidenan Prabowo. Namun, frekuensi kunjungan dan lamanya waktu yang dihabiskan di luar negeri belum cukup untuk mengukur keberhasilan diplomasi. Pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana rangkaian lawatan itu menghasilkan manfaat konkret bagi Indonesia dan mencerminkan konsistensi politik luar negeri bebas aktif.

Intensitas kunjungan Prabowo turut mendapat kritik dari Radityo Dharmaputra, dosen Analisis Kebijakan Luar Negeri serta kajian Rusia, Eropa Timur, dan Eurasia di Universitas Airlangga. Dalam tulisannya di The Conversation, Radityo menggunakan istilah “diplomasi FOMO” untuk menggambarkan kecenderungan pemimpin yang khawatir kehilangan kesempatan bertemu tokoh dunia dan akhirnya mengambil keputusan secara reaktif.

Salah satu peristiwa yang menjadi sorotan adalah keputusan Prabowo tetap berangkat ke China pada akhir Agustus 2025, ketika demonstrasi berlangsung di Indonesia. Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengumumkan pembatalan keberangkatan Prabowo pada 30 Agustus 2025. Namun, tiga hari kemudian, Prabowo memutuskan tetap menghadiri agenda di China setelah adanya permintaan khusus dari Beijing.

Bagi Radityo, persoalannya bukan semata-mata apakah seorang Presiden seharusnya menghadiri acara internasional ketika situasi domestik memanas. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana pemerintah menentukan prioritas di antara berbagai agenda dan memastikan keputusan diplomatik dibuat berdasarkan kepentingan strategis.

Radityo juga membandingkan kehadiran Prabowo dalam peringatan kemenangan China dengan keputusan Indonesia mengirim Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mewakili negara dalam pertemuan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Tianjin pada 31 Agustus hingga 1 September 2025. Menurut kritik tersebut, forum SCO memiliki arti substantif yang penting, sementara parade peringatan lebih menonjolkan aspek seremonial.

Kritik serupa muncul ketika Prabowo menghadiri Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg pada 2025, sementara Indonesia tidak menghadiri pertemuan G7 di Kanada sebagai negara tamu kehormatan. Pemerintah menyampaikan undangan Rusia telah dikonfirmasi lebih dahulu.

Rangkaian peristiwa itu menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pemilihan agenda luar negeri. Kehadiran di forum bergengsi memang dapat memperkuat hubungan personal dan membuka peluang kerja sama. Namun, simbol kedekatan dengan pemimpin dunia tidak otomatis berarti Indonesia memperoleh keuntungan yang sebanding.

Sementara itu, keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS menjadi salah satu keputusan penting dalam kebijakan luar negeri Prabowo. Langkah tersebut memperluas ruang Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara berkembang dan kekuatan ekonomi di luar kelompok negara Barat.

Pada saat yang sama, pemerintah tetap berupaya menjaga hubungan dengan Amerika Serikat. Pertemuan Prabowo dengan Donald Trump membahas perdagangan bilateral, sementara hubungan dengan Rusia diperkuat melalui serangkaian pertemuan dengan Vladimir Putin. Indonesia juga melanjutkan perundingan perdagangan dengan Uni Eropa dan proses aksesi OECD.

Secara prinsip, membangun hubungan dengan berbagai kekuatan dunia tidak bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif. Justru, diversifikasi mitra dapat memperluas pilihan Indonesia dalam perdagangan, investasi, teknologi, energi, dan kerja sama pertahanan.

Tantangannya terletak pada kemampuan menjaga otonomi kebijakan. Hubungan yang dekat dengan satu negara tidak boleh membuat Indonesia kehilangan keleluasaan untuk mengambil sikap berbeda ketika kepentingan nasional mengharuskannya.

Karena itu, keberhasilan strategi merangkul banyak poros perlu diukur melalui hasil yang konkret. Pemerintah perlu menjelaskan manfaat keanggotaan BRICS, perkembangan akses pasar, realisasi investasi, serta dampak perjanjian perdagangan terhadap industri dan tenaga kerja Indonesia.

Tanpa ukuran tersebut, banyaknya pertemuan dengan pemimpin negara besar hanya menunjukkan intensitas diplomasi, bukan keberhasilan strategi luar negeri.

Isu Palestina menjadi salah satu panggung penting bagi Prabowo Subianto untuk menegaskan arah politik luar negeri Indonesia. Dalam pidatonya pada Sidang Umum PBB ke-80 di New York, September 2025, Prabowo menyoroti krisis kemanusiaan di Gaza sekaligus kembali menyatakan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara.

“Kita tidak bisa menutup mata atau berpaling dari tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Palestina. Apa yang terjadi di Gaza dan wilayah pendudukan lainnya merupakan ujian terbesar bagi hati nurani dan moralitas kita bersama,” kata Prabowo kala itu.

Dia juga menegaskan perdamaian membutuhkan pengakuan terhadap hak rakyat Palestina untuk memiliki negara merdeka sekaligus jaminan keamanan bagi Israel.

“Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan demikian kita dapat mencapai perdamaian sejati: perdamaian tanpa kebencian, perdamaian tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” ujar dia.

Dalam pidato yang sama, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia mengerahkan 20 ribu personel atau lebih untuk membantu menjaga perdamaian di Gaza, Ukraina, Sudan, Libya, dan wilayah lain apabila Dewan Keamanan serta Majelis Umum PBB memutuskan pengerahan tersebut diperlukan.

Komitmen Indonesia dalam misi perdamaian kembali disorot saat Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres berkunjung ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI di Sentul pada 19 Oktober 2026. Dalam pidatonya di hadapan personel penjaga perdamaian, Guterres menyebut Indonesia sebagai kontributor terbesar keenam bagi misi pemeliharaan perdamaian PBB.

“Sebagai kontributor terbesar keenam bagi misi pemeliharaan perdamaian PBB, Indonesia merupakan salah satu alasan penting di balik hal itu,” ujar Guterres.

Dia juga memberikan penghormatan kepada empat personel penjaga perdamaian Indonesia yang gugur di Lebanon. Guterres menyebut hampir 2.000 personel Indonesia bertugas dalam tujuh misi perdamaian PBB di berbagai wilayah dunia.

Pernyataan tersebut memperlihatkan kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian internasional, tidak hanya melalui diplomasi di forum multilateral, tetapi juga melalui pengerahan personel di lapangan. Meski demikian, komitmen mengirim pasukan perlu dibedakan dari jumlah personel yang benar-benar dikerahkan. Begitu pula dukungan terhadap Palestina perlu dinilai berdasarkan langkah konkret untuk melindungi warga sipil dan mendorong penyelesaian konflik.

Dengan demikian, isu Palestina dan kontribusi pasukan penjaga perdamaian menjadi dua bagian penting untuk menguji diplomasi bebas aktif Prabowo: apakah Indonesia mampu menerjemahkan dukungan politik dan keterlibatan internasional menjadi kontribusi nyata bagi perdamaian dunia.

Pertanyaan mengenai hasil diplomasi Prabowo juga muncul dalam survei yang dilakukan CELIOS bersama Tim Kabinet Bayangan. Dalam laporan bertajuk “Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran” yang dikutip pada 12 Oktober 2026, mayoritas responden menilai manfaat kunjungan dan pertemuan luar negeri pemerintah belum terlihat secara nyata.

Dari 129 responden pakar, sebanyak 66 persen menilai belum ada manfaat diplomasi atau kunjungan luar negeri yang terverifikasi. Sebanyak 17 persen menilai manfaatnya sangat terbatas dan 11 persen menyebut manfaatnya terbatas. Hanya tiga responden yang menilai dampaknya cukup besar, sedangkan satu responden menilai dampaknya sangat besar.

Hasil serupa terlihat dalam survei terhadap 1.142 responden masyarakat. Sebanyak 63 persen menilai kunjungan atau pertemuan kenegaraan belum menghasilkan manfaat konkret. Sebanyak 21 persen menyatakan telah merasakan manfaatnya, sementara 16 persen lainnya tidak mengetahui dampak yang dihasilkan.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara aktivitas diplomatik pemerintah dan persepsi publik. Meski demikian, hasil survei tidak dapat langsung diartikan bahwa seluruh kunjungan luar negeri tidak menghasilkan manfaat. Survei masyarakat menggunakan metode non-probability sampling melalui Meta Ads dengan pembobotan, sedangkan responden pakar direkrut melalui metode snowball sampling. Karena itu, hasilnya perlu dibaca dengan mempertimbangkan keterbatasan metode tersebut.

Kendati demikian, persepsi publik tetap menjadi catatan penting. Pemerintah perlu menerjemahkan capaian diplomatik menjadi hasil yang dapat dipahami dan dirasakan masyarakat, mulai dari peluang perdagangan, investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan posisi Indonesia dalam penyelesaian konflik.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan diplomasi Indonesia yang aktif dengan agenda luas, mulai dari hubungan dengan kekuatan besar hingga keterlibatan dalam inisiatif perdamaian. Namun, intensitas perjalanan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan.

Politik luar negeri bebas aktif menuntut Indonesia mampu menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa kehilangan kemandirian dalam menentukan sikap. Prinsip tersebut juga mengharuskan pemerintah menempatkan kepentingan nasional sebagai pertimbangan utama, bukan sekadar mengejar kehadiran dalam forum internasional.

Kritik dan hasil survei menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap arah serta hasil diplomasi pemerintah. Keduanya tidak serta-merta membuktikan bahwa kebijakan luar negeri Prabowo gagal, tetapi menjadi pengingat bahwa capaian diplomatik perlu diukur secara transparan.

Pada akhirnya, ujian terbesar diplomasi Prabowo bukan seberapa sering ia bertemu pemimpin dunia atau berapa banyak negara yang dikunjungi. Ukurannya adalah apakah hubungan tersebut memperkuat posisi Indonesia, menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat, dan menjaga konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian serta kepentingan nasional.

Setelah dua tahun berjalan, pertanyaan tentang diplomasi bebas aktif pun belum selesai. Indonesia telah hadir di banyak panggung dunia. Tantangan berikutnya adalah memastikan kehadiran itu benar-benar menghasilkan sesuatu bagi Indonesia.