Dubes Iran Tolak Tinggalkan Lebanon, Abaikan Perintah Pengusiran
- Pemerintah Iran menolak perintah pengusiran duta besarnya dari Lebanon dan memastikan Mohammad Reza Shibani tetap menjalankan tugas diplomatik di Beirut.
- Krisis diplomatik bermula setelah Lebanon mencabut akreditasi Shibani karena dianggap mencampuri urusan politik, sementara Iran mendapat dukungan dari Hizbullah dan Nabih Berri.
- Ketegangan meningkat akibat perang AS-Israel melawan Iran, memicu bentrokan antara pemerintah Lebanon dan Hizbullah serta menyebabkan ribuan korban jiwa dan pengungsian massal.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Iran, pada Senin (30/3/2026), menolak perintah pengusiran duta besarnya dari wilayah Lebanon. Sebelumnya, pemerintah Lebanon memberi tenggat waktu hingga hari Minggu bagi utusan tersebut untuk angkat kaki.
Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa kedutaan mereka di Beirut masih beroperasi secara aktif. Mohammad Reza Shibani akan terus menjalankan misinya sebagai duta besar di negara tersebut.
1. Hizbullah dukung duta besar Iran
Penolakan Shibani untuk pergi didukung oleh Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, dan kelompok Hizbullah. Sumber diplomatik menyebutkan utusan Iran itu memilih bertahan sesuai dengan keinginan sekutu politiknya di dalam negeri.
Kelompok bersenjata Hizbullah mengecam perintah pengusiran karena dinilai ceroboh dan tercela. Mereka bahkan mengadakan demonstrasi di dekat kedutaan Iran untuk menunjukkan solidaritas.
Saat ini utusan Iran tersebut dilaporkan masih berada di dalam kompleks kedutaan besarnya di Beirut. Teheran dilaporkan telah menekan pemerintah Lebanon untuk membatalkan perintah pengusiran.
"Mengingat diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak Lebanon terkait dan kesimpulan yang dicapai, duta besar Iran akan melanjutkan pekerjaannya di Beirut dan masih hadir di sana," tutur Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, dilansir The Straits Times.
2. Kronologi pengusiran duta besar Iran
Krisis diplomatik ini bermula ketika Kementerian Luar Negeri Lebanon mencabut akreditasi Shibani dan menyatakannya sebagai persona non grata. Diplomat itu dituduh telah melanggar konvensi dengan mencampuri urusan politik internal Lebanon.
Langkah ini diambil setelah Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menuduh Garda Revolusi Iran (IRGC) mengarahkan operasi militer Hizbullah. Pemerintah kemudian melarang seluruh aktivitas militer IRGC dan kelompok proksinya di wilayah Lebanon.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot memuji langkah pengusiran yang dinilai sebagai keputusan yang berani. Sebaliknya, Israel menggunakan momen ini untuk mengejek ketidakmampuan pemerintah Lebanon dalam menegakkan kedaulatannya.
"Pagi ini, duta besar Iran meminum kopinya di Beirut dan mengejek negara tuan rumah. Lebanon adalah negara virtual yang, dalam praktiknya, diduduki oleh Iran," tutur Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar.
3. Pemerintah Lebanon bersitegang dengan Hizbullah
Perang Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran telah meningkatkan ketegangan di dalam negeri Lebanon. Pemerintah bersitegang dengan Hizbullah terkait respons terhadap perang.
Hizbullah memutuskan untuk menembakkan roket ke arah Israel sebagai bentuk dukungan langsung kepada Iran. Di sisi lain, Presiden Joseph Aoun mengutuk tindakan sepihak kelompok tersebut.
Konflik juga telah membawa dampak kemanusiaan yang parah bagi warga sipil. Lebih dari 1.200 orang dilaporkan tewas dan lebih dari satu juta penduduk terpaksa mengungsi dari rumah mereka akibat serangan Israel ke Lebanon.
