El Salvador Cabut Larangan Tambang Logam setelah 7 Tahun
Jakarta, IDN Times - Parlemen El Salvador membatalkan larangan penambangan logam yang telah berlaku selama tujuh tahun pada Senin (23/12/2024). Sebanyak 57 dari 60 anggota legislatif menyetujui pembatalan larangan tersebut melalui voting di parlemen.
El Salvador sebelumnya dikenal sebagai negara pertama di dunia yang melarang semua bentuk pertambangan logam pada 2017. Melansir The Guardian, Presiden El Salvador Nayib Bukele mendorong pencabutan larangan ini sebagai upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara Amerika Tengah tersebut.
Legislatif El Salvador mengesahkan undang-undang baru yang memberikan otoritas penuh kepada pemerintah atas aktivitas pertambangan di wilayah darat dan maritim negara tersebut.
"Pembuatan undang-undang yang menempatkan negara sebagai pusat akan menjamin kesejahteraan penduduk menjadi fokus dalam pengambilan keputusan," kata anggota parlemen Elisa Rosales dari partai New Ideas milik Bukele, dilansir Reuters.
1. Potensi ekonomi dari sektor pertambangan El Salvador
El Salvador memiliki potensi tambang emas yang cukup besar. Presiden Bukele mengungkapkan bahwa penelitian di 4 persen wilayah El Salvador yang memungkinkan pertambangan telah mengidentifikasi deposit emas senilai 132 miliar dolar AS (Rp2.137 triliun). Angka ini setara dengan 380 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.
Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi El Salvador tumbuh 3 persen tahun ini. Namun negara berpenduduk 6,6 juta jiwa ini masih terbebani utang yang mencapai 85 persen dari PDB pada awal tahun. IMF baru-baru ini menyetujui pemberian pinjaman 1,4 miliar dolar AS (Rp22 triliun) kepada El Salvador.
Data Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dan Karibia menunjukkan 27 persen warga El Salvador hidup dalam kemiskinan. Sebanyak 70 persen angkatan kerja mereka bekerja di sektor informal.
"Kekayaan yang diberikan Tuhan ini bisa dimanfaatkan secara bertanggung jawab guna membawa pembangunan ekonomi dan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi rakyat kita," tulis Bukele di media sosial bulan lalu.
2. Hanya pemerintah El Salvador yang boleh menambang
Undang-undang pertambangan baru tetap melarang penggunaan merkuri dalam operasi penambangan. Peraturan juga menetapkan beberapa area sebagai cagar alam yang tidak boleh ditambang.
Melansir France24, pemerintah El Salvador menjadi satu-satunya pihak yang berwenang mencari, mengekstraksi, dan mengolah logam tambang. Aktivitas pertambangan hanya boleh dilakukan melalui perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah.
Melansir Financial Times, sebelum larangan diberlakukan pada 2017, proyek tambang El Dorado di El Salvador diperkirakan memiliki cadangan 1,4 juta ons emas. Nilai cadangan tersebut mencapai 3,6 miliar dolar AS (Rp58 triliun). Sementara, harga emas menembus rekor tertinggi melampaui 2.600 dolar AS (Rp42 juta) per ons pada Oktober lalu.
Sabuk emas El Salvador membentang di provinsi utara dan daerah aliran Sungai Lempa. Sungai ini merupakan sumber air utama bagi negara kecil yang berpenduduk padat tersebut.
3. Penolakan dari kelompok aktvis lingkungan
Puluhan orang melakukan protes di dekat gedung parlemen menentang pemberian izin kembali pertambangan logam. Mereka khawatir proyek tambang mendatang akan berdampak buruk pada masyarakat dan ekosistem negara terkecil di Amerika Tengah ini.
Aktivis lingkungan Luis Gonzalez menyampaikan keberatan terhadap kebijakan ini.
"Kami menolak pertambangan logam karena penelitian telah membuktikan aktivitas tambang tidak cocok di negara kami. Kerusakan yang akan terjadi pada air, tanah, dan makhluk hidup akan sangat parah dan mengancam kehidupan masyarakat," kata Gonzales.
Survei Universitas Amerika Tengah mengungkap 59,2 persen responden menganggap El Salvador bukan negara yang cocok untuk pertambangan logam. Gereja Katolik bahkan membuat seruan publik agar larangan tidak dicabut.
Salah satu kekhawatiran terkait dengan risiko pencemaran Sungai Lempa yang memasok 70 persen kebutuhan air penduduk ibu kota dan sekitarnya. Sungai ini melintasi zona pertambangan potensial yang diusulkan Presiden Bukele.
Negara-negara tetangga justru memperketat pembatasan tambang. Kosta Rika dan Honduras telah melarang pertambangan terbuka. Sementara, Panama baru-baru ini juga menghentikan pemberian izin tambang baru setelah demonstrasi besar di negara tersebut.
