Filipina Tidak Akan Halangi ICC Jika Duterte Bersedia Diperiksa
- Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan tidak akan menghalangi penyelidikan ICC terhadap Rodrigo Duterte terkait dugaan pelanggaran HAM.
- Duterte menolak meminta maaf atas kebijakan kerasnya dalam pemberantasan narkoba yang menewaskan ribuan warga Filipina.
- Lebih dari 6.200 orang tewas dalam operasi antinarkoba di bawah pemerintahan Duterte, namun kelompok HAM meyakini jumlah kematian sebenarnya jauh lebih tinggi.
Jakarta, IDN Times - Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, pada Kamis (14/11/2024), mengatakan bahwa pemerintahnya tidak akan menghalangi penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap Rodrigo Duterte, jika mantan presiden itu bersedia diperiksa terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam kebijakan antinarkobanya.
Marcos mengungkapkan bahwa Filipina tidak akan bekerja sama dengan ICC, namun mereka tetap memiliki kewajiban dengan Interpol.
"Jika itu keinginan (Duterte), kami tidak akan menghalangi ICC. Kami hanya tidak akan bekerja sama. Namun, jika dia setuju untuk diselidiki, itu terserah padanya," ujarnya, dikutip dari Reuters.
1. Duterte menolak minta maaf atas kebijakan kerasnya terhadap narkoba
Dalam sidang kongres pada Rabu (13/11/2024), Duterte, yang menjabat sebagai Presiden Filipina periode 2016–2022, menolak untuk meminta maaf atas kebijakan kerasnya terhadap narkoba yang menewaskan ribuan warga Filipina. Ia bahkan mendesak ICC untuk segera memulai penyelidikan terhadapnya.
Pemberantasan narkoba merupakan bagian penting dari kampanye pemilihan Duterte. Saat itu, ia berjanji akan membunuh ribuan pengedar narkoba dan pelaku kriminal.
"Saya tidak menyembunyikan apa pun. Apa yang saya lakukan, saya melakukannya untuk negara saya dan untuk generasi muda. Tidak ada alasan. Tidak ada permintaan maaf. Jika saya masuk neraka, biarlah," kata pria berusia 79 tahun itu.
"Saya sudah tua, saya mungkin akan segera mati. Kalian mungkin akan kehilangan kesempatan untuk melihat saya berdiri di hadapan pengadilan mendengarkan putusan apapun itu," ujarnya, seraya menambahkan bahwa dia bertanggung jawab penuh atas apa yang telah terjadi.
2. Duterte sebut ICC tidak lagi memiliki yurisdiksi atas Filipina
Duterte secara sepihak menarik Filipina sebagai anggota ICC pada 2019 setelah pengadilan tersebut mengumumkan telah memulai pemeriksaan awal terhadap pembunuhan dalam kampanye antinarkotikanya. Pengadilan mengatakan bahwa jaksa memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang terjadi sebelum penarikan Filipina dari ICC.
Duterte lantas mempertanyakan kewenangan ICC untuk melakukan penyelidikan tersebut. Dalam sidang pada Rabu, ia bersikeras bahwa pengadilan itu tidak lagi memiliki yurisdiksi atas Filipina.
Sementara itu, Marcos mengatakan bahwa pemerintah sedang memantau perkembangan kasus tersebut karena belum ada pihak yang ditetapkan bertanggung jawab atas pembunuhan di luar proses hukum.
"Dan kami juga mendengar dari ibu-ibu korban yang hadir di sana, hingga saat ini, mereka belum melihat keadilan atas pembunuhan anak-anak mereka," tambahnya.
3. Puluhan ribu orang diyakini tewas dalam perang narkoba Duterte
Menurut data polisi, lebih dari 6.200 orang tewas dalam operasi antinarkoba di bawah pemerintahan Duterte. Namun, kelompok hak asasi manusia (HAM) meyakini jumlah kematian sebenarnya jauh lebih tinggi, yakni mencapai sekitar 30 ribu, dengan banyak pengguna dan pengedar narkoba kecil-kecilan terbunuh secara misterius oleh penyerang yang tak dikenal.
Pihak berwenang pada saat itu mengklaim pembunuhan tersebut dilakukan oleh geng narkoba dan kelompok vigilante, yaitu orang-orang yang menindak pelanggaran hukum tanpa otoritas. Namun, kelompok HAM dan beberapa korban menuduh polisi ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut dan menutup-nutupinya. Tuduhan ini dibantah oleh polisi.
