Gandeng AS di Bidang Keamanan, Papua Nugini Tuai Protes Mahasiswa
Jakarta, IDN Times – Di tengah tensi di kawasan Pasifik semakin menjadi-jadi, Papua Nugini (PNG) menanandatangani kerja sama pertahanan yang baru dengan Amerika Serikat (AS) pada Senin (22/5/2023).
Kesepakatan itu lantas memicu protes mahasiswa yang mengkhawatirkan PNG terseret dalam persaingan strategis AS dan China di kawasan. Perdana Menteri PNG kemudian angkat suara.
"PNG tidak akan digunakan untuk pangkalan militer perang yang akan diluncurkan. Dan perjanjian pertahanan dengan AS melarang operasi ofensif,” tutur James Marape, Selasa (23/5/2023), dikutip Reuters.
1. Memberikan akses militer bagi AS
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan perjanjian keamanan tersebut akan memudahkan PNG untuk berlatih bersama pasukan militer AS. Kerja sama itu juga akan meningkatkan kemampuan negara Pasifik tersebut.
Teks awal perjanjian belum dirilis oleh kedua belah pihak, tetapi kerja sama pertahanan yang baru diharapkan dapat memperluas akses AS ke militer dan fasilitas lainnya di PNG, dan memperkuat hubungan keamanan Washington di Pasifik Selatan, ungkap CNN.
Pada Selasa, PM James Marape menyebut bahwa kesepakatan pada Senin “bukan treaty” dan tidak perlu diratifikasi oleh parlemen. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan merilis penuh hasil kesepakatan itu pada Kamis untuk menguatkan kontrol publik.
"Ada klausul khusus yang mengatakan bahwa kemitraan ini bukan kemitraan PNG untuk digunakan sebagai tempat melancarkan operasi militer ofensif dari Papua Nugini," tegasnya.
Dilansir VOA, sejumlah pejabat AS mengatakan bahwa Washington sedang memasok alat pelindung diri senilai 12,4 juta dolar AS kepada Pasukan Pertahanan PNG untuk kegiatan patroli di perbatasan dan operasi keamanan di dalam negeri.
2. Didorong kebutuhan keamanan
Dilansir CNN, dalam sebuah pernyataan pada Sabtu PNG membingkai kesepakatannya dengan AS sebagai peluang untuk memajukan kapasitas pertahanan nasionalnya pada saat meningkatnya masalah keamanan global di kawasan.
“Papua Nugini tidak memiliki musuh tetapi perlu dipersiapkan. Sengketa teritorial (segera), seperti dalam kasus Ukraina-Rusia,” kata pernyataan itu.
“Perjanjian ini bukan tentang geopolitik tetapi lebih mengakui kebutuhan negara untuk membangun kemampuan pertahanannya karena sengketa perbatasan tidak dapat dihindari di masa depan,” katanya.
AS berusaha menghalangi negara-negara kepulauan Pasifik untuk membangun hubungan keamanan dengan China di tengah kekhawatiran yang meningkat terkait Taiwan. Pada tahun lalu, Kepulauan Solomon menandatangani perjanjian keamanan dengan China yang memicu reaksi Washington.
3. Janji-janji infrastruktur
China telah menjadi investor infrastruktur utama di PNG. Di saat yang sama Marape mengatakan militer PNG adalah yang terlemah di kawasan itu pada saat ketegangan semakin tinggi.
Dorongan yang diberikan oleh AS juga akan meningkatkan keamanan dalam negeri dan mendorong lebih banyak investor asing untuk membangun negara berpenduduk 9 juta jiwa tersebut.
"Akan ada investasi infrastruktur besar yang mengalir dari kesepakatan itu, di bandara, pelabuhan, jalan, komunikasi, dan listrik untuk memberi manfaat kepada publik,” katanya, tanpa memberikan perincian.
Perjanjian tambahan yang akan menentukan bagaimana kontraktor militer dan sipil AS masuk ke PNG sedang dikerjakan, tambahnya.
Sementara itu, Australia menyambut baik perjanjian kerja sama pertahanan antara tetangga terdekatnya itu dengan AS.
