Hubungan Memanas, Rusia Larang 3 Pejabat Montenegro Masuk
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Rusia, pada Jumat (14/10/2022), melarang masuknya tiga pejabat negara Montenegro. Kebijakan tersebut digulirkan menyusul ketegangan antara kedua negara dalam beberapa bulan terakhir, terutama setelah berkecamuknya perang Rusia-Ukraina.
Pada September lalu, Montenegro sudah melancarkan operasi meringkus sindikat mata-mata Rusia di negaranya. Pencarian mata-mata tersebut diakui mendapat bantuan internasional. Namun, PM Dritan Abazovic menolak operasi itu ada kaitan dengan kunjungannya ke Amerika Serikat (AS).
1. Sebagai pembalasan atas diusirnya diplomat Rusia di Montenegro
Sesuai keputusan di atas, Pemerintah Rusia mendeklarasikan larangan masuk kepada Menteri Luar Negeri Montenegro, Ranko Krivokapic, Menteri Pertahanan Rasko Konjevic, dan mantan Kepala Badan Keamanan Nasional, Savo Kentera.
Tindakan ini adalah bentuk pembalasan atas aksi tidak bersahabat dari Montenegro pada September lalu. Pasalnya, negara Balkan itu menetapkan enam diplomat Rusia di negaranya dengan status persona non-grata, dilaporkan TASS.
Bahkan, usai kejadian tersebut, Rusia menutup kantor perwakilannya di Podgorica untuk sementara sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Tindakan ini memaskan relasi antara Rusia-Montenegro dalam beberapa tahun terakhir.
2. Dubes Serbia di Montenegro sempat dilarang masuk
Selain menyasar diplomat Rusia, Duta Besar Serbia di Montenegro, Vladimir Bozovic juga mengaku dilarang masuk di perbatasan Dracenovac. Pasalnya, ia masuk dalam individu yang mengancam keamanan nasional Montenegro.
"Larangan ini diberlakukan atas permintaan Kepala Badan Keamanan Nasional (ANB), Savo Kentera yang mengatakan bahwa saya adalah ancaman bagi keamanan nasional Montenegro," tulisnya di akun Instagram.
"Skandal ini tidak terduga, ini tidak diumumkan sebelumnya dan berlawanan dengan Konstitusi Montenegro dan hukum ataupun standar norma di Eropa. Ini adalah larangan saya masuk ke tempat saya dilahirkan, di mana orangtua, saudara, dan kerabat saya tinggal. Ini adalah tempat leluhur saya disemayamkan, mereka sudah berjuang untuk kebebasan kita."
"Tentu saja, saya akan mengajukan banding keputusan ini. Saya berharap ada reaksi dari Republik Serbia, karena ini bukan hanya serangan kepada saya dan keluarga saya. Melainkan serangan kepada seluruh warga Serbia di Montenegro," tambahnya.
3. Komisi Eropa sebut progres Montenegro masih kurang
Di sisi lain, Komisi Eropa pada pekan ini menyebut Parlemen Montenegro gagal dalam menunjukkan komitmennya terkait reformasi di negaranya. Hal ini mengindikasikan masih jauhnya progres negara Balkan itu ke dalam anggota Uni Eropa.
Sesuai dalam laporan tersebut, masih adanya tensi antar partai politik, polarisasi, dan keengganan dalam mengadakan upaya konstruktif dalam partai politik di Montenegro. Hal itu yang dianggap sebagai halangan terbesar dalam masuknya ke anggota Uni Eropa.
"Tidak ada upaya kredibel dalam dialog politik dan upaya konstruktif oleh sejumlah partai politik dalam meningkatkan akuntabilitas parlemen dan menghindari kesalahan pemerintahan ke depan," ungkap Komisi Eropa, dikutip RFE/RL.
Komisi Eropa sudah melihat progres dari Montenegro yang mengikuti kebijakan luar negeri ke arah Uni Eropa. Namun, pencapaian dalam melawan korupsi dan organisasi kriminal memang sudah mulai berjalan, tapi masih banyak area yang harus dibenahi.
