Inggris Tangguhkan 30 Izin Ekspor Senjata ke Israel
- Inggris menangguhkan 30 izin ekspor senjata ke Israel, karena adanya risiko melanggar hukum internasional.
- Penangguhan 30 izin mencakup komponen pesawat militer, helikopter, dan drone, setelah kritik terus memberikan lisensi ekspor senjata ke Israel.
- Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan penangguhan itu bukan bentuk embargo senjata dan tak mengubah sikap dukungan Inggris terhadap Israel.
Jakarta, IDN Times - Inggris telah menangguhkan 30 izin ekspor senjata ke Israel. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, pada Senin (2/9/2024).
Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil setelah tinjauan atas izin ekspor menemukan adanya "risiko yang jelas" penggunaan senjata itu bisa melanggar hukum internasional.
"Menghadapi konflik seperti ini, menjadi tugas hukum pemerintah untuk meninjau lisensi ekspor Inggris," kata Lammy, dikutip ANTARA, Selasa (3/9/2024).
1. Bukan embargo senjata
Menurut Lammy, sekitar 30 dari 350 izin akan ditangguhkan. Tapi, kebijakan ini bukan berbentuk embargo senjata.
Penangguhan 30 izin tersebut akan mencakup komponen pesawat militer, helikopter, dan drone. Kebijakan ini muncul setelah Inggris mendapat kritik karena terus memberikan lisensi ekspor senjata ke Israel.
2. Izin ekspor senjata sejak 7 Oktober 2023
Pada Juni 2024, Departemen Bisnis dan Perdagangan menyatakan Inggris telah mengeluarkan 108 izin ekspor senjata ke Israel sejak 7 Oktober 2023, ketika konflik Gaza meletus.
Sebelum keputusan penangguhan diambil, ada lebih dari 300 lisensi masih aktif. Namun, Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan beberapa lisensi ekspor yang dinilai tidak digunakan oleh militer Israel dalam konflik Gaza "tak perlu ditangguhkan."
3. Tidak mau senjatanya dipakai langgar hukum humaniter internasional
Menlu Inggris, David Lammy dan PM Israel, Menjamin Netanyahu (Twitter.com/David Lammy) Kemlu Inggris menyatakan pemerintahnya telah memutuskan untuk menangguhkan izin ekspor senjata ke Israel yang digunakan dalam operasi militer di Gaza setelah meninjau kepatuhan Tel Aviv terhadap hukum humaniter internasional. Namun, penangguhan tak menjadi bentuk perubahan sikap Inggris atas dukungannya terhadap Israel.
"Penilaian Inggris menyimpulkan ada risiko jelas ekspor militer tertentu ke Israel mungkin digunakan dalam pelanggaran Hukum Humaniter Internasional," begitu pernyataan Kemlu Inggris.
