Korsel Mau Tangguhkan Sebagian Perjanjian Militer Seoul-Pyongyang
Jakarta, IDN Times - Kabinet Korea Selatan (Korsel) menyetujui penangguhan sebagian perjanjian militer antara Korsel dan Korea Utara (Korut) pada 2018. Hal ini disampaikan dalam rapat Kabinet Luar Biasa yang diadakan oleh Perdana Menteri (PM) Korsel, Han Duck Soo, pada Rabu (22/11/2023), dilansir Kyodo News.
Presiden Yoon Suk Yeol yang saat ini sedang mengunjungi Inggris, juga menyetujui usulan tersebut. Dia menyetujui proposal penangguhan penerapan klausal zona larangan terbang dalam Perjanjian Militer Komperehensif 19 September.
Persetujuan itu datang beberapa jam setelah Yoon secara virtual memimpin pertemuan darurat komite tetap Dewan Keamanan Nasional dari London.
Langkah ini dilakukan setelah peluncuran satelit mata-mata militer terbaru Pyongyang, dalam upaya ketiganya tahun ini. Peluncuran sebelumnya pada Mei dan Agustus berakhir dengan kegagalan.
1. Korsel menuding Korut tidak mematuhi Perjanjian Militer Komprehensif 19 September
Han dalam pertemuan tersebut mengatakan peluncuran terbaru Pyongyang jelas menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk mematuhi Perjanjian Militer 19 September. Perjanjian itu dirancang guna mengurangi ketegangan militer di Semenanjung Korea dan membangun kepercayaan kedua negara.
Pembatasan tersebut telah membuat postur keamanan di wilayah perbatasan menjadi lebih rentan terhadap ancaman kekerasan dari Korut.
Han menambahkan, perjanjian militer tersebut justru mengakibatkan keterbatasan pada kemampuan militer negaranya untuk mendeteksi potensi serangan artileri jarak jauh Pyongyang terhadap wilayah Seoul yang berpenduduk padat. Perjanjian itu juga membatasi mereka untuk berlatih secara memadai dalam persiapan menghadapi potensi serangan tersebut.
"Akibatnya, hal ini berpotensi membahayakan kemampuan kita untuk menjaga kehidupan dan keselamatan warga negara kita," kata Han.
"Dengan segera melanjutkan aktivitas pengintaian dan pengawasan militer di sepanjang Garis Demarkasi Militer yang khusus ditujukan ke Korut, militer kita akan secara signifikan meningkatkan kemampuannya dalam mengidentifikasi target ancaman dan sikap respons terhadap Korut," sambungnya, dikutip dari Korea Herald.
Bagi Negeri Ginseng, langkah ini penting untuk keamanan nasionalnya dan merupakan tindakan defensif minimum yang diperlukan. Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan bahwa penangguhan sebagian akan berlaku mulai pukul 15:00 waktu setempat.
2. Korut luncurkan roket Chollima-1 yang memuat satelit pengintai Malligyong-1
Badan antariksa Pyongyang pada Rabu mengklaim bahwa negaranya telah berhasil meluncurkan sebuah roket yang membawa satelit mata-mata dan secara akurat memasuki orbit.
Kantor Berita Resmi Korut, KCNA, melaporkan bahwa roket pembawa tipe baru Chollima-1 yang memuat satelit pengintai Malligyong-1 diluncurkan dari tempat peluncuran satelit Sohae di barat laut Korut pada Selasa pukul 22:42 waktu setempat.
Pyongyang menganggap peluncuran tersebut sebagai 'hak yang sah' guna memperkuat kemampuan pertahanan diri. Pihaknya mengatakan bahwa peluncuran tersebut akan memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan kesiapan perang negaranya, di tengah gerakan militer musuh yang berbahaya.
Laporan tersebut juga mengatakan bahwa pemimpin negara itu, Kim Jong Un mengawasi peluncuran tersebut di tempat. Kim juga mengucapkan selamat kepada mereka yang terlibat, termasuk ilmuwan dan teknisi.
Pyongyang berjanji untuk menempatkan beberapa satelit lagi ke orbit. Ini akan dilakukan dalam waktu dekat untuk mengamankan kemampuan pengintaiannya di Korsel.
3. Peluncuran satelit mata-mata Korut, membuat negara tetangga ketar-ketir
Juru bicara pemerintah Jepang, Hirokazu Matsuno, mengeluarkan pernyataan yang mengecam keras peluncuran terbaru Korut yang bertentangan dengan seruan berulang kali dari komunitas internasional guna menghentikan program pengembangan nuklir dan rudalnya.
"Serangkaian provokasi merupakan ancaman serius dan segera terhadap keamanan Jepang, serta hal ini sangat disesalkan dan sama sekali tidak dapat diterima," kata Matsuno.
Dia menambahkan peluncuran tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan menimbulkan tantangan serius bagi seluruh masyarakat internasional, dikutip dari NHK News.
Pihaknya juga menambahkan, Tokyo telah mengajukan protes keras kepada Pyongyang, mengutuk negara tersebut dengan keras, serta menyampaikan kemarahan rakyat Jepang.
