Korut Klaim Hingga Kini Belum Ada Warganya Terinfeksi Virus Corona
Jakarta, IDN Times - Korea Utara hingga kini masih mengklaim sebagai salah satu negara yang terbebas dari virus corona. Hal itu diperkuat dengan pernyataan seorang pejabat kesehatan di Pyongyang. Namun, harian Inggris, The Guardian, menyebut klaim itu diterima dengan rasa skeptis yang tinggi.
Direktur Markas Pusat Darurat Anti Epidemi Korut, Pak Myong Su mengatakan sejak virus itu terindikasi muncul di Tiongkok, negara yang dipimpin Kim Jong-Un itu mengklaim telah menutup area perbatasannya. Ia bersikeras karena upaya itu, Korut hingga kini terbebas dari COVID-19.
"Tidak satu pun orang yang terinfeksi dengan virus corona sejauh ini di negara kami," ujar Pak seperti dilansir harian The Guardian, Jumat (3/4).
Ia melanjutkan bahwa otoritas berwenang di Korut telah menjalankan protokol pencegahan yang sesuai dengan ilmu sains. Salah satunya, ungkap Pak, dengan melakukan karantina terhadap semua individu yang memasuki Korut.
"Kami juga melakukan disinfektan secara menyeluruh dan juga menutup semua wilayah perbatasan baik di udara, darat dan laut," tutur dia
Tidak kah pengakuan ini justru seharusnya membuat publik khawatir?
1. Pemerintah Korea Utara dituding telah menutup-nutupi kasus COVID-19 di negaranya
Hampir setiap negara melaporkan adanya temuan kasus COVID-19 di Tanah Airnya. Per Jumat (3/4), sudah ada lebih dari satu juta orang di seluruh dunia yang terpapar virus corona. Virus itu sudah menjangkiti 188 negara. Namun, Korut bersikeras menyebut virus itu belum masuk ke negara komunis tersebut.
Padahal, dilansir dari stasiun berita Channel News Asia, para ahli mengatakan Korut sangat rentan terhadap virus karena sistem perawatan kesehatan yang lemah. Tak heran bila para pembelot menuduh Pyongyang sedang menutup-nutupi wabah virus corona.
"Saya dapat memberi tahu Anda bahwa itu adalah klaim yang mustahil berdasarkan semua intel yang kita lihat," ujar Komandan militer AS di Korea Selatan, Jendral Robert Abrams kepada VOA News.
Seorang mantan dokter Korut yang melarikan diri ke Korea Selatan pada 2012 lalu, mengatakan kepada media, ia mendengar ada banyak kematian di Korut. Tetapi pihak berwenang tidak mengatakan kematian itu disebabkan oleh COVID-19.
2. Dunia internasional menduga masih banyak kasus COVID-19 tidak terdeteksi di wilayah pedesaan
Pemerintah Korut sering kali mengklaim mereka memiliki sistem kesehatan berskala dunia. Namun, menurut beberapa ahli seperti dikutip BBC, beberapa rumah sakit sering ditemukan tidak dialiri listrik dan tak memiliki air bersih.
Di luar ibukota Pyongyang tidak ditemukan fasilitas medis. Sempat muncul kekhawatiran banyak pasien yang positif COVID-19 namun tidak terdeteksi.
Laporan lainnya yang diterima, di atas kertas, Pemerintah Korut menyebut semua warganya diberi fasilitas kesehatan gratis. Tapi, pada faktanya hanya segelintir orang saja yang bisa menerima fasilitas itu.
Di dalam program NK News, dengan tajuk "Ask a North Korean" yang menampilkan seorang pembelot Tae-il Shim menyebut, kondisi sistem kesehatan di bawah kepemimpinan Kim Il Sung pada tahun 1970an dan 1980an justru jauh lebih baik.
"Ketidaksiapan Korut dalam menghadapi pandemi ini dapat menggulingkan sebuah rezim yang tengah berkuasa dan menciptakan situasi di dalam negeri yang tidak stabil," kata Tae seperti dikutip BBC (26/2) lalu.
3. WHO akan tetap berikan bantuan kepada Korea Utara sebagai dukungan tanggap COVID-19
Menurut data, Badan Kesehatan Dunia (WHO) berencana mengucurkan bantuan keuangan senilai US$900 ribu untuk mendukung kegiatan tanggap darurat COVID-19 di Pyongyang. Bantuan itu diberikan, karena Korut telah dijatuhi beberapa sanksi internasional atas program rudal nuklir dan balistiknya. Namun Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan pengecualian sanksi kepada organisasi MSF (Doctor Withotu Borders) dan UNICEF yang memberikan kit diagnostik, masker wajah, peralatan pelindung dan disinfektan.
Bantuan juga diberikan oleh Pemerintah Rusia. Pada Februari lalu, Kemenlu Rusia telah mendonasikan 1.500 alat tes diagnostik COVID-19 atas permintaan Korut. Mereka menilai adanya risiko berkelanjutan dari COVID-19.
