Eks Menlu Marty: Indonesia Akui Negara Palestina Sejak 1988
- Marty Natalegawa menegaskan Indonesia telah mengakui kemerdekaan Palestina sejak 16 November 1988, sehari setelah deklarasi oleh Yasser Arafat, dan menjadi salah satu negara pertama yang melakukannya.
- Ia menyoroti potensi tafsir politik keliru jika Indonesia bergabung dalam Board of Peace, menegaskan posisi Indonesia tetap konsisten mendukung Palestina sebagai negara merdeka sejak awal pengakuan.
- Marty menceritakan pengalaman diplomatiknya yang menunjukkan ketegasan Indonesia terhadap isu Palestina, termasuk penolakan komunikasi dengan Israel dan sikap prinsipil dalam resolusi PBB.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI periode 2009–2014 Marty Natalegawa menegaskan, Indonesia telah lama mengakui kemerdekaan Palestina. Ia mengingatkan, sikap tersebut merupakan bagian dari komitmen historis Indonesia dalam diplomasi internasional.
Menurut Marty, Indonesia memberikan pengakuan terhadap Palestina pada 16 November 1988, hanya sehari setelah deklarasi kemerdekaan Palestina yang disampaikan Yasser Arafat di Aljazair pada 15 November 1988.
“Nah tetapi, sebetulnya Indonesia sendiri sudah mengakui kemerdekaan Palestina tanggal 16 November 1988, satu hari sesudah proklamasi kemerdekaan oleh Yasser Arafat di Aljazair,” kata Marty, dalam program Real Talk with Uni Lubis, Rabu (13/2/2026).
Ia menambahkan, Indonesia termasuk salah satu negara pertama yang memberikan pengakuan terhadap Palestina. Hubungan diplomatik resmi antara kedua pihak juga dibuka pada 19 Oktober 1989.
“Indonesia termasuk negara pertama yang memberikan pengakuan dan pendukung kuat kedatangan Palestina,” ujarnya.
Marty menegaskan sejak saat itu, Indonesia telah memandang Palestina sebagai negara merdeka.
1. Soroti risiko tafsir politik dalam BoP
Dalam kesempatan tersebut, Marty juga menyinggung kemungkinan munculnya tafsir politik baru jika Indonesia bergabung dalam kerangka kerja internasional tertentu, termasuk Board of Peace (BoP). Menurutnya, sejumlah formulasi dalam mekanisme tersebut berpotensi ditafsirkan seolah-olah Indonesia mundur dari posisi yang selama ini dipegang.
“Jadi memang ada risikonya bergabung dengan kalimat seperti itu dalam BoP, seolah-olah bisa ditafsirkan bahwa kita jadi mundur,” kata Marty.
Ia menilai, pemerintah dapat memberikan penjelasan yang lebih tegas untuk mencegah kesalahpahaman tersebut. Menurut Marty, posisi Indonesia tetap jelas karena pengakuan terhadap Palestina sudah diberikan sejak lama.
“Bagi kita, kemerdekaan Palestina adalah suatu keniscayaan, adalah sesuatu yang sudah kita akui semenjak tahun 1988,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsep solusi dua negara dari sudut pandang Indonesia sudah tercermin sejak pengakuan tersebut diberikan.
2. Cerita Marty soal diplomasi dengan Palestina
Marty juga menceritakan pengalaman diplomatiknya terkait Palestina ketika masih menjabat sebagai menteri luar negeri. Ia mengenang sebuah pertemuan para menteri luar negeri dari sejumlah negara yang berlangsung di Yordania untuk membahas isu Palestina.
Dalam rencana awal, para menteri dijadwalkan terbang menggunakan helikopter dari Amman menuju Ramallah, pusat pemerintahan Palestina. Namun rencana tersebut sempat berubah karena Indonesia menolak melakukan komunikasi dengan Israel untuk mendapatkan izin lintas udara.
“Kenapa? Karena Indonesia selama ini tidak mau komunikasi dengan Israel, tidak mau minta izin untuk flyover dari Jordan ke Ramallah,” kata Marty.
Ia mengatakan, Indonesia tidak ingin ada kesan pengakuan terhadap Israel melalui komunikasi tersebut.
“Saya bilang ke mereka, silakan yang lain pergi, saya nggak mungkin,” ujarnya.
Pada akhirnya, perjalanan tersebut dibatalkan dan pihak otoritas Palestina dari Ramallah justru datang ke Amman untuk bertemu para menteri luar negeri.
3. Sikap Indonesia dinilai berpengaruh
Marty menilai sikap Indonesia terhadap isu Palestina memiliki pengaruh besar dalam diplomasi internasional. Menurutnya, posisi Indonesia sering menjadi rujukan bagi banyak negara karena statusnya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
Ia menambahkan, setiap pernyataan dan tindakan Indonesia terkait Palestina memiliki dampak yang luas.
“What we say and what we do itu ada oversized impact (Apa yang kita katakan dan lakukan itu ada imbasnya),” ujarnya.
Karena itu, Marty mengatakan, Indonesia harus berhati-hati dalam mengambil langkah yang berkaitan dengan isu Palestina.
4. Indonesia pernah lebih tegas dari Palestina
Marty juga mengungkapkan pengalaman ketika Indonesia mengambil posisi lebih tegas dibandingkan Palestina dalam sebuah resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat itu, menurutnya, terdapat rancangan resolusi Majelis Umum PBB yang bahkan telah disepakati oleh pihak Palestina, namun Indonesia menilai resolusi tersebut memberikan terlalu banyak konsesi kepada Israel sehingga tidak dapat didukung.
“Satu resolusi di Majelis Umum PBB yang sudah disepakati oleh Palestina sendiri, tapi oleh Indonesia dianggap terlalu memberikan kebanyakan konsesi terhadap Israel,” kata Marty.
Ia mengatakan, Indonesia akhirnya memilih tidak mendukung resolusi tersebut. Sikap tersebut bahkan memicu komentar dari perwakilan Palestina.
“Palestina-nya bilang, ‘Marty and Indonesia, you are more Palestine than us’,” ujarnya.
Menurut Marty, pengalaman tersebut menunjukkan dukungan Indonesia terhadap Palestina selama ini didasarkan pada prinsip, bukan kepentingan transaksional.
“Jadi kalau kita memberikan sesuatu, itu tidak bisa masalah yang transaksional, material,” kata Marty.
