Negosiasi Anggaran Buntu, PM Belgia Tawarkan Pengunduran Diri
- PM Belgia Bart De Wever menawarkan pengunduran diri setelah lima partai koalisi gagal menyepakati anggaran tahun depan; Raja Philippe menunda keputusan sambil berkonsultasi dengan pemimpin koalisi.
- Kebuntuan dipicu paket penghematan 10 miliar euro: N-VA dan MR mendorong pemangkasan belanja, termasuk kesehatan, sementara mitra sosialis dan sentris mengusulkan pajak kekayaan.
- Utang Belgia diproyeksikan mencapai 110,5 persen PDB dan defisit 5,2 persen; kegagalan anggaran dapat memicu anggaran sementara serta peluang pemilu dini sekitar 50 persen.
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Belgia, Bart De Wever, menawarkan pengunduran dirinya kepada Raja Philippe pada Senin (2/11/2026). Langkah ini diambil setelah perundingan anggaran negara yang berlangsung sepanjang malam tidak menghasilkan kesepakatan. Kebuntuan tersebut memperburuk situasi politik setelah partai-partai koalisi gagal mencapai kesepakatan selama berbulan-bulan.
Raja Philippe memutuskan menunda keputusan atas tawaran pengunduran diri De Wever untuk meredakan ketegangan politik di Belgia. Pihak Istana Kerajaan menyatakan akan berupaya menjaga stabilitas negara melalui konsultasi dengan para pemimpin partai koalisi.
1. Pertemuan di istana dan upaya mediasi Raja Philippe
Perdana Menteri Belgia, Bart De Wever (Paul Van Welden, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons) De Wever menyerahkan surat pengunduran dirinya dalam pertemuan langsung dengan Raja Philippe di Brusel yang berlangsung selama 90 menit. Keputusan tersebut diambil setelah lima partai dalam koalisi pemerintahannya gagal mencapai kesepakatan mengenai rancangan anggaran negara untuk tahun depan.
Raja Philippe menunda keputusan tersebut untuk berkonsultasi langsung dengan para ketua partai koalisi mulai Selasa (3/10/2026). Setelah itu, Raja berencana kembali mengundang De Wever pada Jumat (6/10/2026).
"Di tengah ketidakpastian global dan tantangan ekonomi yang berat, negara tidak boleh terjebak dalam krisis politik berkepanjangan," demikian pernyataan resmi Istana Kerajaan Belgia, dilansir ABC News.
Raja Philippe menyerukan agar seluruh pihak mengutamakan kompromi demi kepentingan masyarakat. Jika pengunduran diri De Wever akhirnya diterima, Raja dapat menunjuk tokoh lain untuk membentuk pemerintahan baru atau membubarkan parlemen guna menggelar pemilihan umum dini.
2. Perdebatan paket penghematan anggaran senilai RpRp203,09 triliun
ilustrasi bendera Belgia (pexels.com/Ivy Nguyen) Krisis pemerintahan ini bermula dari perbedaan pendapat mengenai paket penghematan anggaran senilai 10 miliar euro (Rp203,09 triliun) yang diajukan De Wever untuk memperbaiki kondisi keuangan negara.
Partai yang dipimpin De Wever, N-VA, bersama partai liberal MR, menginginkan pemangkasan belanja pemerintah yang lebih besar, termasuk di sektor kesehatan. Namun, usulan tersebut ditolak oleh mitra koalisi dari kelompok sosialis dan sentris Les Engagés. Mereka justru mengusulkan kenaikan pajak kekayaan bagi masyarakat berpenghasilan tinggi.
De Wever memperingatkan bahwa beban bunga utang dapat terus meningkat jika rencana penghematan tersebut gagal diterapkan. Kondisi ini dikhawatirkan membuat pemerintah harus terus mengambil pinjaman baru hanya untuk membayar bunga utang sebelumnya.
3. Risiko penerapan anggaran darurat
Kondisi keuangan Belgia semakin mendapat perhatian karena total utang negara diproyeksikan mencapai 110,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, defisit anggaran diperkirakan mencapai 5,2 persen, melampaui batas yang ditetapkan Uni Eropa. Imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun bahkan naik menjadi 4,39 persen di tengah aksi unjuk rasa mahasiswa dan mogok kerja serikat buruh.
Jika rancangan anggaran gagal disahkan tepat waktu, Belgia berisiko menerapkan anggaran sementara dengan alokasi bulanan sebesar seperdua belas dari anggaran tahun sebelumnya. Kebijakan ini dinilai dapat membatasi pendanaan untuk investasi baru dan belanja pertahanan.
Wakil Perdana Menteri Maxime Prevot memperkirakan peluang digelarnya pemilihan umum dini kini mencapai sekitar 50 persen. Sementara itu, kalangan pengusaha dan serikat pekerja mendesak para politisi untuk segera melanjutkan perundingan guna mencegah terganggunya jalannya pemerintahan.
