Netanyahu Tolak Rencana Setop Sementara Serangan ke Rafah
- PM Israel tidak setuju dengan rencana militer untuk menghentikan serangan ke selatan Gaza demi bantuan kemanusiaan.
- Israel merilis peta jalur bantuan kemanusiaan yang dijanjikan bebas dari serangan militer, dirilis saat hari raya Idul Adha.
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu disebut tidak setuju terkait rencana militer Israel yang bakal menyetop sementara serangan ke selatan Gaza, terutama di Rafah, guna memperlancar masuknya bantuan kemanusiaan.
Militer Israel sebelumnya telah mengumumkan bahwa jeda harian ini akan diberlakukan mulai pukul 08.00 sampai 19.00, namun diralat menjadi pukul 05.00 sampai 16.00 di sepanjang penyeberangan Kerem Shalom hingga Salah al-Din dan mengarah ke utara Gaza.
“Ketika Netanyahu mendengar rencana ini, ia langsung mengatakan ke sekretarisnya bahwa ini tidak bisa diterima,” kata seorang pejabat Israel, dikutip dari Channel News Asia, Senin (17/6/2024).
Namun, setelah adanya kritikan dari Netanyahu, militer kembali meralat bahwa operasi normal akan terus berlanjut di Rafah, selatan Gaza untuk memburu para pejuang Hamas.
1. Israel rilis peta jalur bantuan kemanusiaan
Selain itu, Israel juga merilis peta jalur bantuan kemanusiaan yang nantinya dijanjikan tidak akan ada serangan dari militer di jalur tersebut. Jalur ini membentang hingga ke Rumah Sakit Eropa di Rafah, sekitar 10 kilometer (km) dari perbatasan Kerem Shalom.
Pengumuman tersebut dikeluarkan Israel tepat di hari ketika umat Muslim merayakan Idul Adha.
2. Bukan gencatan senjata
Di sisi lain, militer Israel menegaskan bahwa pemberhentian sementara aktivitas militer ini bukanlah gencatan senjata.
“Tidak ada gencatan senjata, tapi upaya untuk meningkatkan volume bantuan kemanusiaan setelah berdiskusi dengan PBB dan organisasi lain,” sebut pernyataan tersebut.
3. Proses negosiasi gencatan senjata total masih dilakukan
Sementara itu, proses negosiasi gencatan senjata masih dilakukan saat ini antara Israel dan Hamas, secara tidak langsung, melalui para mediator, yakni Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat (AS).
Terakhir, usulan gencatan senjata dari AS telah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB pada pekan lalu dalam sebuah resolusi, yang berarti Israel dan Hamas harus segera menaati resolusi tersebut.
Namun perkembangan terakhir menunjukkan bahwa Hamas meminta sejumlah poin tambahan ke dalam proposal gencatan senjata tersebut dan masih dikaji oleh AS. Di sisi lain, AS mengklaim bahwa Israel sudah sepenuhnya setuju dengan proposal tersebut.
