Oposisi Albania Memblokade Jalan Sebagai Bentuk Protes pada Pemerintah
- Ratusan aktivis oposisi Albania blokade jalan utama sebagai protes terhadap pemerintahan Perdana Menteri Edi Rama.
- Mereka menuntut dibentuknya kabinet sementara yang netral untuk menjamin keadilan pada pemilu tahun depan.
- Blokade dilakukan di enam titik penting, termasuk jalan utama menuju ibu kota Tirana, menjelang pemilu parlementer tahun depan.
Jakarta, IDN Times - Ratusan aktivis oposisi Albania menggelar aksi besar-besaran pada Selasa (29/10/2024) dengan memblokade jalan utama sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Perdana Menteri Edi Rama. Para demonstran menuntut dibentuknya kabinet sementara yang netral untuk menjamin keadilan pada pemilu tahun depan.
Aksi blokade ini berlangsung di enam titik penting, termasuk jalan utama menuju ibu kota Tirana. Massa yang dipimpin oleh para anggota parlemen dari kubu oposisi menekankan pentingnya perubahan struktural demi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.
1. Tekanan Oposisi Albania terhadap Pemerintahan Rama
Aksi tersebut dilakukan menjelang pemilu parlementer tahun depan, di mana oposisi menginginkan kabinet teknokrat sebagai pemerintahan sementara untuk menjaga keadilan pemilu.
"Kami tidak bisa lagi membiarkan pemerintahan yang terlibat korupsi ini berlanjut tanpa ada perubahan nyata," ujar salah satu pemimpin oposisi, Ervin Salianji, yang turut hadir dalam aksi tersebut.
Para pengunjuk rasa menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap telah merusak demokrasi. Mereka menyerukan perubahan dalam pemerintahan sebagai langkah awal dalam mewujudkan integritas negara.
2. Aksi blokade sipil dan tuntutan demokratisasi
Di Tirana, para anggota parlemen dari kubu oposisi ikut memimpin aksi dengan memarkir kendaraan mereka untuk memblokir lalu lintas selama tiga jam. Sementara di lokasi lain, para aktivis membakar ban dan mengadakan aksi duduk di pinggir jalan. Menurut situs Partai Demokrat, aksi ini diberi tema "Blokade Sipil, hari ini atau tidak sama sekali!" sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah.
"Kami akan terus menekan pemerintah hingga tuntutan kami didengar," kata mantan Perdana Menteri Sali Berisha, yang merupakan tokoh utama Partai Demokrat, dikutip dari Associated Press.
Berisha menambahkan bahwa aksi ini akan terus berlanjut jika pemerintah tidak merespons permintaan mereka akan pemerintahan yang adil dan transparan.
Blokade yang dilakukan di beberapa titik ini berakhir setelah para pemimpin oposisi berjanji untuk melakukan langkah-langkah anti-pemerintah selanjutnya. Polisi Albania dikerahkan dalam jumlah besar untuk mengamankan gedung-gedung pemerintahan dan menjaga ketertiban. Meskipun sempat terjadi bentrokan kecil, situasi tetap terkendali.
3. Panggilan untuk dialog dan tanggapan internasional
Aksi protes yang berlangsung ini juga menarik perhatian internasional. Amerika Serikat dan Uni Eropa menyerukan agar oposisi kembali berdialog dengan pemerintah. Kedua pihak menyatakan bahwa kekerasan tidak akan membantu Albania dalam mengintegrasikan diri ke dalam Uni Eropa. Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya stabilitas dan penegakan hukum dalam proses demokratisasi negara.
"Uni Eropa mendukung reformasi yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan transparansi. Kami harap kedua pihak dapat menemukan jalan tengah melalui dialog," ujar seorang perwakilan dari Uni Eropa yang turut mengamati situasi di Albania, dikutip dari ABC News.
Negosiasi penuh Albania untuk menjadi anggota Uni Eropa dimulai pada tahun 2020, dengan fokus pada aturan hukum, fungsi institusi demokratis, dan pemberantasan korupsi. Para pengamat berharap agar Albania tetap berada pada jalur yang positif untuk mencapai integrasi penuh dengan Uni Eropa dalam waktu dekat.
