Palestina Desak ICC Terbitkan Surat Penangkapan Pejabat Israel
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, meminta Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel atas konflik yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.
“ICC harus mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi para penjahat sebagai langkah pencegahan untuk menghentikan mesin pembunuh,” kata Shtayyeh dalam rapat Kabinet di kota Ramallah, Tepi Barat pada Senin (6/11/2023), dilansir Anadolu Agency.
“Saya salut kepada negara-negara yang akan mengajukan rujukan ke ICC untuk mengadili para penjahat,” tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Perdana Menteri Palestina itu kemudian menyerukan tindakan untuk menghentikan agresi Israel, yang telah mengubah Jalur Gaza menjadi lembah darah.
1. Korban tewas capai 10 ribu orang
Dilansir Middle East Eye, dalam konferensi pers pertamanya sejak 7 Oktober, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres memberikan gambaran suram tentang situasi di Gaza. Ia menyerukan kedua belah pihak untuk mengakhiri pertempuran.
Sekjen PBB memberikan keterangan beberapa jam setelah Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan bahwa Israel telah menewaskan lebih dari 10 ribu warga Palestina di Gaza, termasuk 4.104 anak-anak Palestina, sejak konflik dimulai.
Israel sendiri telah menolak menandatangani Konvensi Roma untuk bergabung dalam ICC. Sehingga secara De Jure, pejabat Israel tidak dapat diseret ke ICC untuk kasus ini.
Sekjen PBB mengakui kurangnya bantuan yang masuk ke Gaza. Ia mengatakan penyeberangan Rafah di Mesir tidak akan cocok untuk bantuan yang diperlukan untuk membantu Gaza, mengingat skala kehancuran yang sangat besar.
2. Desakan gencatan senjata
Banyak negara telah menyerukan upaya gencatan senjata dalam konflik Palestina-Israel. China dan UEA adalah salah satunya. Pada Senin, keduanya mengeluarkan pernyataan bersama di PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.
“Kami menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang mendesak,” kata Duta Besar Tiongkok Zhang Jun.
“Warga sipil di Gaza bahkan tidak dapat menemukan keamanan di fasilitas PBB, rumah sakit, dan kamp pengungsi. Perang mempunyai hukum. Dan hal itu harus ditegakkan,” tambah Lana Zaki Nusseibeh, duta besar UEA untuk PBB.
Pernyataan bersama tersebut dikeluarkan setelah Dewan Keamanan PBB pada Senin gagal mencapai resolusi atas perang tersebut. AS telah menyerukan jeda kemanusiaan untuk menghentikan pertempuran, namun negara-negara anggota lainnya menginginkan gencatan senjata kemanusiaan.
3. Israel ingin jeda kemanusiaan kecil
Pada Senin, Washington mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara tentang kemungkinan menciptakan jeda taktis dalam serangan di Jalur Gaza.
Netanyahu kemudian mengatakan bahwa dia terbuka untuk menerima jeda taktis kecil di Gaza untuk aliran bantuan kemanusiaan.
Namun demikian, Netanyahu mengatakan kepada ABC News bahwa dia akan terus menolak gencatan senjata yang lebih luas sampai Hamas membebaskan semua sandera yang ditahannya.
Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan memikul tanggung jawab keamanan secara keseluruhan di Jalur Gaza untuk jangka waktu yang tidak ditentukan setelah perangnya dengan Hamas. Komentar Netanyahu adalah tanda lain bahwa Israel bersiap untuk menetap lama di Jalur Gaza.
