Pemerintah Madagaskar Bubar Usai Protes Gen Z Tewaskan 22 Orang
- Protes Gen Z ini awalnya berlangsung damai di ibu kota, Antananarivo, sebelum meluas dengan cepat ke delapan kota besar lainnya.
- Para demonstran, yang didominasi anak muda, menyuarakan slogan kuat berbunyi, "Kami ingin hidup, bukan sekadar bertahan hidup".
- Gerakan ini dilaporkan terinspirasi dari aksi serupa yang dipimpin oleh anak muda seperti di Kenya dan Nepal.
Jakarta, IDN Times - Presiden Madagaskar, Andry Rajoelina, membubarkan pemerintahannya pada Senin (29/9/2025). Keputusan ini diambil sebagai respons atas gelombang unjuk rasa massal yang dipimpin oleh kaum muda (Gen Z) di seluruh negeri selama beberapa hari terakhir.
Protes ini dipicu oleh kemarahan publik atas krisis listrik dan kekurangan pasokan air bersih yang telah berlangsung lama. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), unjuk rasa yang berubah menjadi kerusuhan ini telah mengakibatkan sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya luka-luka.
1. Gelombang protes terinspirasi dari Kenya dan Nepal
Aksi protes Gen Z ini awalnya berlangsung damai di ibu kota, Antananarivo, sebelum meluas dengan cepat ke delapan kota besar lainnya. Para demonstran, yang didominasi anak muda, menyuarakan slogan kuat berbunyi, "Kami ingin hidup, bukan sekadar bertahan hidup".
Gerakan ini dilaporkan terinspirasi dari aksi serupa yang dipimpin oleh anak muda seperti di Kenya dan Nepal. Dilansir PBS, para demonstran bahkan mengadaptasi simbol yang digunakan dalam protes di Nepal dan Indonesia, seperti bendera dari serial anime Jepang "One Piece".
Para aktivis muda mengoordinasikan gerakan mereka melalui media sosial, terutama Facebook, mirip dengan taktik mobilisasi massa daring yang terlihat di Kenya. Tuntutan mereka pun berkembang, dari sekadar perbaikan layanan publik menjadi seruan agar Presiden Rajoelina mengundurkan diri.
Gelombang demonstrasi ini menjadi tantangan politik paling serius bagi Rajoelina sejak terpilih kembali pada 2023. Di tengah aksi, dilaporkan terjadi penjarahan di supermarket, toko, hingga rumah milik politisi, meskipun gerakan tersebut menuding ada penyusup yang sengaja dibayar untuk merusak citra protes mereka.
2. Respons represif aparat dan polemik jumlah korban jiwa
Aparat keamanan merespons unjuk rasa dengan kekerasan, menggunakan gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam untuk membubarkan massa. Pemerintah juga memberlakukan jam malam dari senja hingga fajar di ibu kota dan kota-kota besar lainnya untuk mengendalikan situasi.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, mengaku terkejut atas respons aparat keamanan. Ia mendesak pihak berwenang untuk menghentikan penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan tidak proporsional terhadap para pengunjuk rasa.
“Saya terkejut dan sedih atas pembunuhan dan cedera dalam protes terkait pemadaman air dan listrik di Madagaskar,” ujar Türk, dilansir situs resmi OHCHR.
PBB merinci bahwa korban jiwa tidak hanya dari kalangan demonstran, tetapi juga warga sipil dan korban tewas akibat penjarahan oleh kelompok yang tidak terafiliasi. Namun, pemerintah Madagaskar membantah angka yang dirilis PBB, mengklaim bahwa data tersebut hanya berupa rumor atau misinformasi, dilansir Al Jazeera.
3. Rajoelina berjanji akan berdialog dengan kaum muda
Sebelum membubarkan seluruh kabinet, Rajoelina telah lebih dulu memecat menteri energi sebagai respons awal atas tuntutan publik. Tak lama setelah itu, ia mengumumkan pembubaran pemerintahan dan akan membuka pendaftaran calon perdana menteri baru.
Dalam pidato kenegaraan, Rajoelina secara terbuka mengakui kegagalan pemerintahannya dan meminta maaf kepada rakyat. Ia juga berjanji untuk membuka dialog dengan kaum muda serta memberikan dukungan kepada bisnis yang terdampak penjarahan selama kerusuhan.
“Saya mengerti kemarahan, kesedihan, dan kesulitan yang disebabkan oleh pemadaman listrik dan masalah pasokan air. Saya mendengar panggilan itu, saya merasakan penderitaan itu, saya memahami dampaknya pada kehidupan sehari-hari," kata Rajoelina.
Protes ini juga berakar dari kesulitan ekonomi yang telah berlangsung bertahun-tahun di negara kepulauan tersebut. Data Bank Dunia pada 2022 menunjukkan bahwa sekitar 75 persen dari total 30 juta penduduk Madagaskar hidup di bawah garis kemiskinan.
