Pemimpin Oposisi India Dibebaskan Bersyarat untuk Ikut Pemilu
Jakarta, IDN Times - Pemimpin oposisi di India yang juga menjabat sebagai Kepala Menteri Delhi, Arvind Kejriwal, dibebaskan dari penjara oleh Mahkamah Agung India dengan jaminan.
Pembebasan ini memungkinkan Kejriwal untuk berpartisipasi dalam kampanye untuk pemilihan umum India yang sedang berlangsung sejak April hingga Juni 2024. Kejriwal ditahan sejak Maret atas tuduhan pencucian uang dan suap.
Melansir The Guardian, ia mengklaim penangkapan dan penahanannya didasari motif politik untuk menghalanginya berkampanye menjelang pemilu. Tudingan ini muncul di tengah upaya Perdana Menteri Narendra Modi dan partainya, Bharatiya Janata Party (BJP), untuk memenangkan masa jabatan ketiga dalam pemilu 2024.
Beberapa partai oposisi menuduh pemerintah menyalahgunakan kekuasaan untuk menargetkan lawan politik dan merusak demokrasi India.
1. Pembebasan Kejriwal dongkrak semangat oposisi
Pembebasan Kejriwal hingga 1 Juni diprediksi akan mendorong Aam Aadmi Party (AAP) yang dipimpinnya dan aliansi partai oposisi secara keseluruhan. AAP terpaksa berkampanye selama berminggu-minggu tanpa kehadiran sosok utamanya.
AAP, yang didirikan Kejriwal pada 2012 dengan agenda antikorupsi, bergabung tahun lalu dengan koalisi puluhan partai oposisi bernama INDIA untuk menantang BJP dalam pemilu. Koalisi ini akan bersaing melawan BJP memperebutkan kursi di seluruh India, termasuk di Delhi yang akan memilih pada 25 Mei. Saurabh Bharadwaj, salah satu petinggi AAP, menyebut pembebasan kejriwal sebagai keajaiban.
Pembebasan Kejriwal disambut gembira oleh para pendukungnya. Dalam pidatonya setelah bebas, Kejriwal menyerukan kerja sama untuk menyelamatkan India dari kediktatoran.
"Saya sangat bahagia bisa bersama kalian lagi. Saya minta kerja sama kalian untuk menyelamatkan negara dari kediktatoran. Itu perjuangan saya," ujar Kejriwal kepada pendukungnya, dikutip dari Associated Press.
2. Tuduhan penyuapan dan bantahan Kejriwal
Kasus yang menjerat Arvind Kejriwal ditangani oleh Badan Penegakan Hukum (ED), sebuah lembaga penyidik di bawah pemerintah pusat India. ED menyidik AAP yang dipimpin Kejriwal atas dugaan penggelapan dana hasil suap yang berkaitan dengan pemberian izin penjualan alkohol di Delhi.
Dalam pernyataannya, ED menyebut Kejriwal sebagai dalang utama di balik perkara ini, tuduhan yang dengan keras dibantah oleh Kejriwal dan AAP. Mereka menganggap kasus ini sebagai bentuk perburuan oposisi yang bertujuan untuk menjatuhkan mereka.
Di tengah kontroversi ini, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi menyangkal adanya campur tangan dalam perkara yang melibatkan Kejriwal. Mereka menegaskan bahwa ED merupakan lembaga independen yang bebas dari intervensi politik dalam menjalankan tugasnya.
3. Putusan Mahkamah Agung dan tanggapan berbagai pihak
Majelis hakim Mahkamah Agung India mempertanyakan waktu penangkapan Kejriwal yang berdekatan dengan pemilu. Mereka berpendapat bahwa Kejriwal harus diizinkan untuk berkampanye, mengingat statusnya sebagai kepala pemerintahan terpilih di Delhi dan waktu pemilu yang sudah dekat.
Meski demikian, pembebasan Kejriwal bersifat bersyarat. Ia dilarang mengunjungi kantornya dan harus mendapatkan persetujuan Gubernur Delhi untuk keputusan penting yang diambilnya sebagai kepala menteri.
Badan Penegakan Hukum (ED) yang menangani kasus Kejriwal menentang pembebasannya. ED berargumen bahwa membebaskan Kejriwal demi kampanye pemilu mencerminkan penerapan standar hukum ganda. Namun, majelis hakim menolak argumen ini dan menekankan pentingnya partisipasi Kejriwal dalam proses demokrasi.
