Pengadilan India Keluarkan Larangan Bersekolah di Madrasah
Jakarta, IDN Times - Pengadilan India memerintahkan pelarangan terhadap sekolah-sekolah Islam atau madrasah di negara bagian Uttar Pradesh yang padat penduduk. Keputusan Pengadilan Tinggi Allahabad itu otomatis membatalkan undang-undang tahun 2004 yang mengatur tentang madrasah di Uttar Pradesh.
Pada Jumat (22/3/2024), pengadilan mengatakan bahwa undang-undang tersebut melanggar sekularisme konstitusional India dan memerintahkan agar para siswa dipindahkan ke sekolah konvensional.
“Negara tidak mempunyai wewenang untuk membentuk dewan pendidikan agama atau membentuk dewan pendidikan sekolah hanya untuk agama dan filsafat tertentu yang terkait dengannya,” demikian bunyi perintah yang dikeluarkan Hakim Vivek Chaudhary dan Subhash Vidyarthi, berdasarkan petisi yang diajukan oleh pengacara Anshuman Singh Rathore.
Dari total 240 juta penduduk di Uttar Pradesh, seperlima di antaranya adalah muslim.
1. Perintah tersebut berdampak pada 2,7 juta siswa dan 10 ribu guru madrasah
Iftikhar Ahmed Javed, kepala dewan pendidikan madrasah di Uttar Pradesh, mengatakan bahwa putusan pengadilan tersebut berdampak pada 2,7 juta siswa dan 10 ribu guru di 25 ribu madrasah.
“Ke mana para siswa ini akan pergi... ke sekolah mana mereka akan dipindahkan? Jika perintah ini diterapkan, saya juga khawatir dengan nasib 10 ribu guru dan keluarganya,” ujar Javed, dikutip Hindustan Times. Ia mengatakan bahwa perintah itu berlaku untuk semua madrasah di negara bagian tersebut, baik yang didanai swasta atau pemerintah.
Anggota Dewan Hukum Pribadi Muslim Seluruh India (AIMPLB) Maulana Khalid Rashid Farangi Mahali juga mengungkapkan keberatannya atas perintah itu.
“Madrasah memberi makan siswa dan memberikan pendidikan kepada kelompok termiskin di masyarakat. Nanti jadi masalah kalau madrasah ditutup… banyak yang menganggur. Kami sedang mempelajari setiap aspek putusan. Kalau sudah selesai, kami akan menantangnya ke Mahkamah Agung,” katanya.
Pada Januari, pemerintah Uttar Pradesh menghentikan program pendanaan untuk madrasah sehingga menyebabkan 21 ribu guru kehilangan pekerjaan.
2. BJP sebut pihaknya menentang praktik diskriminatif di madrasah
Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi diperkirakan akan kembali memenangkan pemilihan umum yang diselenggarakan pada April-Juni mendatang. Kelompok muslim dan hak asasi manusia menuduh beberapa anggota BJP dan afiliasinya mempromosikan ujaran kebencian dan kekerasan terhadap Islam, serta menghancurkan properti milik muslim.
Namun, Modi menyangkal adanya diskriminasi agama di India.
Rakesh Tripathi, juru bicara BJP Uttar Pradesh, yang menjalankan pemerintahan negara bagian, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak madrasah, melainkan prihatin dengan pendidikan bagi para siswa muslim.
“Kami tidak menentang madrasah mana pun, namun kami menentang praktik diskriminatif. Kami menentang pendanaan ilegal, dan pemerintah akan memutuskan tindakan lebih lanjut setelah melalui perintah pengadilan," kata Tripathi, dikutip Reuters.
Negara bagian Assam di timur laut India, yang juga dikuasai oleh BJP, diketahui telah mengubah ratusan madrasah menjadi sekolah konvensional.
3. Dilema antara memenuhi keinginan partai atau anggota komunitas
Javed, yang juga merupakan sekretaris nasional sayap minoritas BJP, mengatakan bahwa sebagai seorang muslim, ia sering mengalami dilema antara memenuhi prioritas partainya atau anggota komunitasnya. Dia mengaku telah menerima banyak telepon dari warga muslim sejak dikeluarkannya perintah tersebut.
“Kadang-kadang ini menjadi sangat sulit. Saya harus banyak menjaga keseimbangan karena, sebagai seorang muslim, partai tersebut mengirim saya ke komunitas untuk meyakinkan mereka agar memilih kami dan bergabung dengan partai. Saya takut dan saya berjalan dengan keamanan pribadi setiap kali saya pergi ke acara atau program publik apa pun," tuturnya.
Namun, Tripathi mengatakan para pemimpin muslim BJP tidak perlu takut karena komunitas mereka sama-sama mendapat manfaat dari berbagai program kesejahteraan pemerintah.
“Saya seorang Hindu dan saya sering mengunjungi komunitas muslim dan mendapat dukungan baik dari mereka. Faktanya adalah BJP dan pemerintah sangat serius dalam bidang pendidikan dan melakukan yang terbaik," kata Tripathi.
Pengadilan tidak memberikan batas waktu kapan akan menerapkan perintah tersebut, namun Javed mengatakan bahwa madrasah kemungkinan besar tidak akan segera ditutup.
Adapun negara bagian Assam di timur laut, yang juga dikuasai oleh BJP, telah mengubah ratusan madrasah menjadi sekolah konvensional.
