Rusia Minta PBB Tak Selidiki Penggunaan Drone di Ukraina
Jakarta, IDN Times - Rusia telah memperingatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar tidak menyelidiki penggunaan drone atau pesawat tanpa awak di Ukraina, di tengah tuduhan bahwa Rusia menyerang ibu kota Kiev menggunakan drone sumbangan Iran.
Amerika Serikat (AS), Prancis, dan Inggris dilaporkan telah mengadakan pertemuan tertutup di Dewan Keamanan PBB soal penggunaan drone di Kiev, yang menghancurkan sejumlah bangunan apartemen dan menewaskan lima orang.
1. Rusia bersikeras drone tersebut dibuat sendiri
Dilansir dari Al Jazeera, Kamis (20/10/2022), Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, menegaskan drone-drone tersebut dibuat Rusia sendiri.
“Tuduhan bahwa drone itu adalah milik Iran sangat tidak berdasar, dan merupakan teori konspirasi,” kata Polyanskiy di DK PBB.
Dia meminta agar PBB tidak terlibat dalam penyelidikan yang disebutnya tidak berdasar dan tidak sah ini.
“Jika tetap digelar penyelidikan ini, kami harus menilai kembali kerja sama kami dengan mereka, yang hampir tidak menguntungkan siapapun,” lanjut dia.
2. Barat tuding Iran memasok drone ke Rusia
AS dan Uni Eropa menyatakan mereka memiliki bukti Iran memasok drone Shahed-136 ke Rusia.
Washington menegaskan setiap transfer senjata ini bertentangan dengan Resolusi DK PBB 2231, yang merupakan bagian dari Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015.
Meski demikian, kesepakatan ini dinilai hampir tak bermanfaat untuk mengekang kegiatan nuklir Iran dan mencegah negara itu mengembangkan senjata nuklir.
3. Iran membantah telah memasok drone ke Rusia
Sementara itu, Iran bersikeras membantah tuduhan tersebut. Mereka mengaku siap berdialog dan bernegosiasi dengan Ukraina untuk menghapus tuduhan ini.
Pernyataan ini dilontarkan Teheran, setelah Kiev berencana memutus hubungan diplomatik kedua negara.
Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani menolak apa yang mereka sebut tuduhan tak berdasar ini. Iravani juga meminta PBB agar mencegah tuduhan-tuduhan ini.
“Iran sangat yakin bahwa tidak ada ekspor senjata, termasuk UAV ke negara mana pun, yang melanggar Resolusi 2231,” kata Iravani.
