Rusuh Pasca Pemilihan Presiden, Honduras Berlakukan Jam Malam

Honduras, IDN Times - Pemerintah Honduras telah menangguhkan hak konstitusional untuk memberi tentara dan polisi lebih banyak kewenangan.

Jam malam juga diberlakukan secara nasional mulai hari Jumat (1/12/2017) waktu setempat untuk mencegah kerusuhan lebih parah yang dipicu oleh sengketa Pemilihan Presiden.

Ebal Diaz, seorang pejabat tinggi dari dewan menteri, mengumumkan kebijakan tersebut melalui televisi, sesaat setelah dewan pemilihan umum Honduras menyatakan akan melanjutkan proses penghitungan suara pada hari Sabtu.

"Penangguhan jaminan konstitusional disetujui agar angkatan bersenjata dan kepolisian nasional dapat menahan gelombang kekerasan yang tengah melanda negara ini," kata Diaz seperti diberitakan oleh The Guardian.

Kebijakan itu berlaku sejak jam 12 siang waktu Honduras. Namun tidak memberikan rincian lebih jauh tentang hak-hak apa yang sedang ditangguhkan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh pemerintahan daerah harus tunduk pada wewenang tentara dan polisi nasional. Pihak keamanan inilah yang akan bertugas membubarkan blokade massa di jalan, jembatan serta bangunan-bangunan umum.

Selain itu, larangan beraktifitas di luar rumah pada malam hari (dari jam 6 petang sampai jam 6 pagi) akan berlaku di seluruh Honduras untuk sepuluh hari ke depan.

Satu orang tewas dan 20 lainnya luka-luka dalam demonstrasi dan aksi penjarahan yang melanda Tegucigalpa, ibukota Honduras. Di beberapa kota lain, massa oposisi memblokade jalan-jalan raya dan membakar mobil sejak hari Kamis.

Di San Pedro Sula, kota kedua terbesar di Honduras, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.

Juru bicara kepolisian Honduras mengatakan bahwa lebih dari 100 orang telah ditangkap di kota tersebut sebab diduga melakukan penjarahan.

Sementara dalam sebuah demonstrasi di kota pelabuhan La Ceiba, satu orang tewas dan 12 anggota pasukan keamanan terluka usai terlibat bentrok.

Penduduk di kota-kota besar pun mulai menyerbu supermarket dan pasar sebab jalan-jalan yang merupakan jalur distribusi makanan telah diblokir oleh para demonstran.

Kekacauan tersebut dipicu oleh kekhawatiran pihak oposisi bahwa presiden inkumben Juan Orlando Hernandez sedang berusaha mengatur hasil Pilpres yang diadakan hari Minggu (26/11/2017) lalu untuk kemenangannya.

Pada hari Jumat pagi, kandidat dari partai oposisi, Salvador Nasralla mengatakan bahwa pemerintah berada di balik kerusuhan tersebut, yang berujung pada pemberlakuan jam malam.

Honduras dijadwalkan mengumumkan hasil akhir pemilihan pada hari Jumat pukul 9 malam waktu setempat. Namun akhirnya diundur hingga Sabtu usai oposisi menolak ikut serta dalam penghitungan suara.

Alasannya adalah permintaan mereka untuk meninjau hasil pemungutan suara secara luas ditolak oleh otoritas penyelenggara Pemilu.

"Kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membuat proses ini lebih transparan," kata David Matamoros, pemimpin dewan penyelenggara Pemilu seperti dilansir oleh Los Angeles Times.

Namun dia juga memperingatkan bahwa proses tersebut harus segera selesai sebab "waktu hampir habis."

Lima hari setelah warga Honduras memilih presiden, hasilnya tetap tidak jelas dan malah memicu kontroversi.

Massa oposisi yang dipimpin Salvador Nasralla menyatakan telah terjadi kecurangan besar-besaran dan berjanji akan melakukan aksi mogok nasional jika Presiden Hernandez dinyatakan secara resmi sebagai pemenang.

Dengan 94% total suara yang sudah masuk masuk, Hernandez mendapat 42,9% suara, unggul tipis dengan Nasralla yang mendapat 41,4%.

Awalnya Nasralla sempat memimpin saat jumlah suara total yang masuk telah mencapai 50%. Namun Presiden Hernandez menghentikan proses penghitungan suara pada hari Senin (27/11/2017) dan baru dilanjutkan sehari kemudian. Hal itulah yang memicu protes besar-besaran.

Berdasarkan pernyataan dari pihak berwenang, masih ada 1.301 lembar surat suara yang belum dihitung, atau berjumlah kurang lebih 6%.

"Jika Juan Orlando (Hernandez) menang, kami siap menerimanya. Tapi kami tahu bukan itu yang (sebenarnya) terjadi, kami tahu bahwa Salvador-lah menang. Itulah kenapa mereka menolak tuntutan kami untuk keterbukaan hasil pemungutan suara," kata Marlon Ochoa, manajer kampanye Nasralla.