Sekjen Fatah: Trump Bakal Hancurkan Iran, Hamas Tak Punya Pilihan
- Donald Trump kembali ke Gedung Putih akan melemahkan Iran dan Hamas, membuat mereka tak berdaya.
- Kembalinya AS di Timur Tengah dipandang sebagai pembawa masalah dan dimaksudkan untuk menata Timur Tengah baru versi AS.
- Penentangan PA terhadap Hamas membuka peluang bagi perundingan damai, meskipun PA perlu mengatasi korupsi dan menghentikan pendanaan perjuangan.
Jakarta, IDN Times – Sekretaris Jenderal Fatah di Palestina, Mohamad Hamdan, mengatakan bahwa kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih pada 20 Januari mendatang akan menjadi pukulan telak bagi Iran dan Hamas. Hal ini akan membuat keduanya tak berdaya.
“Kami melihat bahwa Trump dan pemerintah yang berkuasa di Israel berencana untuk menghancurkan Iran. Jadi Hamas (para pengikutnya) tidak punya pilihan lain selain (berpihak pada Otoritas Palestina),” kata pemimpin Fatah tersebut, dilansir Jerusalem Post, Selasa (31/12/2024).
Hamdan mengatakan, melawan Hamas akan sangat menyulitkan karena jaringannya di luar negeri yang sangat kuat. Akan tetapi, dengan menghancurkan Iran, maka kelompok itu akan dengan mudah dihancurkan.
"Hamas menolak legitimasi internasional, yang berarti resolusi PBB," kata Hamdan.
1. Hamdan skeptis terkait peran AS di Timur Tengah
Hamdan lebih lanjut mengatakan bahwa keberadaan Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah tak bisa diabaikan. Sebab, negara ini dianggap sebagai pembawa masalah. Hamdan skeptis terhadap berbagai kebijakan yang diusulkan AS.
“Lihat apa yang terjadi di Suriah. Pertama, AS menyatakan pemberontak sebagai al Qaeda, dan kemudian minggu lalu delegasi Amerika mengunjungi Suriah. Dan sebelumnya, ketika Amerika membuat kesepakatan dengan Taliban di Afghanistan,” katanya.
Ia lebih lanjut menganggap bahwa upaya AS di Timur Tengah tak lain dimaksudkan untuk tujuan menata Timur Tengah yang baru versi AS.
“Kami sebagai warga Palestina meyakini bahwa sebagian besar kelompok Islam ekstremis ini diproduksi oleh AS melalui upayanya untuk menciptakan Timur Tengah baru,” klaim Hamdan.
2. Perpecahan Hamas dan Fatah jadi kesempatan bagi Israel
Menanggapi wawancaranya dengan Hamdan, seorang pejabat Israel dilaporkan mengatakan kepada New York Post bahwa penentangan PA terhadap Hamas dapat membuka peluang bagi perundingan damai.
“Mungkin ada peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya secara historis bagi PA (untuk memperkuat cengkeramannya di wilayah Palestina),” kata pejabat tersebut.
Meskipun pejabat tersebut mengatakan bahwa PA perlu mengatasi korupsinya dan menghentikan pendanaan perjuangan, pejabat tersebut tetap lebih memilih PA daripada Hamas yang dianggapnya sebagai kaum Islam radikal.
3. Rekonsiliasi Hamas dan Fatah kuatkan persatuan Palestina
Pada Juli lalu, Hamas dan Fatah menandatangani perjanjian untuk membentuk pemerintahan bersama. Perjanjian itu ditengahi oleh China di Beijing.
Dilansir AP News, kedua belah pihak mengatakan kesepakatan tersebut hanyalah langkah awal. Mereka berjanji untuk menindaklanjuti perjanjian rekonsiliasi sebelumnya yang ditandatangani pada 2011 dan 2022.
Pada awal Desember lalu, keduanya juga kembali berembuk di Kairo, Mesir, dan membahas terkait pembentukan komite yang akan bersama-sama mengelola Jalur Gaza pascaperang.
MenurutThe Guardian, dalam pembicaraan yang ditengahi oleh Mesir, kedua belah pihak sepakat membentuk komite yang beranggotakan 10 hingga 15 teknokrat yang independen secara politik. Sebagian besar mereka berasal dari Gaza.
Para teknokrat ini yang akan mengelola pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bantuan serta rekonstruksi dengan dibantu para aktor internasional. Komite itu juga akan mengelola bersama sisi Palestina dari perbatasan Rafah menuju Mesir.
Bersatunya dua faksi ini menyimpan harapan besar bagi warga Palestina terkait masa depan negara tersebut untuk jadi lebih baik.
