Trump Diisukan Mau Rombak Kemlu AS, Efisiensi?
- Dokumen draf perintah eksekutif Presiden AS beredar luas di kalangan diplomat AS.
- Rencana perombakan Kementerian Luar Negeri AS bertujuan merampingkan birokrasi dan memangkas pemborosan.
- Perubahan besar termasuk penyederhanaan kementerian, penutupan kedutaan, pemotongan anggaran, dan perubahan sistem penugasan diplomat.
Jakarta, IDN Times - Sebuah dokumen yang diyakini sebagai draf perintah eksekutif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump beredar luas di kalangan diplomat AS. Dokumen setebal 16 halaman tersebut berisi rencana perombakan radikal Kementerian Luar Negeri AS yang akan menjadi perubahan terbesar sejak pendirian pada 1789.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio langsung membantah kebenaran dokumen tersebut melalui media sosial X. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS juga menyatakan dokumen itu palsu, dilansir The Guardian.
Dokumen tersebut menyebutkan perubahan akan selesai pada 1 Oktober 2025. Perombakan ini bertujuan merampingkan birokrasi, memangkas pemborosan, dan menyelaraskan visi diplomasi AS.
1. Perombakan struktur Kemlu AS
Dokumen tersebut mengusulkan penyederhanaan Kementerian Luar Negeri AS menjadi empat biro regional saja. Keempat biro tersebut akan menangani wilayah Indo-Pasifik, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Eurasia.
Rencana ini akan menghapus berbagai posisi penting, termasuk yang menangani isu iklim, pengungsi, hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan gender. Biro yang mengurus hubungan dengan PBB juga akan dibubarkan.
Perubahan besar juga akan terjadi pada perwakilan diplomatik AS di luar negeri. Sejumlah kedutaan dan konsulat di Afrika Sub-Sahara akan ditutup. Kedutaan AS di Kanada juga akan diperkecil menjadi kantor urusan yang lebih sederhana.
"Kementerian Luar Negeri AS harus menjalani reorganisasi yang disiplin. Langkah ini bertujuan merampingkan pelaksanaan misi, memproyeksikan kekuatan AS di luar negeri, dan memangkas pemborosan sesuai dengan Doktrin Strategis America First," ungkap dokumen tersebut, dikutip CNBC.
2. Perubahan cara kerja diplomat
Menurut dokumen tersebut, sistem penugasan diplomat AS akan berubah drastis. Para diplomat tidak lagi berpindah tugas ke berbagai negara, melainkan akan ditempatkan tetap di satu wilayah tertentu sepanjang karier mereka.
Melansir The Satrait Times, proses perekrutan diplomat baru juga akan diubah. Ujian Layanan Luar Negeri akan diganti dengan sistem baru yang mementingkan keselarasan dengan visi kebijakan presiden. Semua posisi dan tugas diplomat harus mendapat persetujuan langsung dari presiden.
Program beasiswa Fulbright yang terkenal akan dibatasi hanya untuk studi master bidang keamanan nasional. Program beasiswa di Universitas Howard juga akan dihentikan sebagai bagian dari pengurangan program keberagaman.
"Kami memberi kesempatan bagi staf yang tidak setuju dengan perubahan ini untuk mengundurkan diri secara sukarela melalui program pemisahan diri hingga 30 September," bunyi dokumen tersebut.
3. Rencana pemotongan anggaran
Beredarnya dokumen ini memicu kekhawatiran di kalangan staf kementerian. Saat ini kementerian tersebut memiliki 13 ribu diplomat, 11 ribu pegawai sipil, dan 45 ribu staf lokal di lebih dari 270 kantor perwakilan di seluruh dunia.
Dokumen lain yang juga beredar mengusulkan pemotongan anggaran Kementerian Luar Negeri AS sebesar 50 persen menjadi 28,4 miliar dolar AS (sekitar Rp478 triliun). Ada pula usulan penutupan 10 kedutaan dan 17 konsulat. Kritikus menilai rencana ini akan merusak kekuatan diplomasi AS.
"Banyak hal yang memang perlu diperbaiki di kementerian ini. Namun proposal perubahan ini sangat tidak masuk akal dan berisiko merusak diplomasi AS secara permanen," ungkap seorang diplomat senior AS, dilansir Politico.
