Tuai Kontroversi, AS Perpanjang Izin Sekutu Impor Minyak Rusia
- Presiden AS Donald Trump memperpanjang izin bagi sekutu untuk membeli minyak Rusia hingga 16 Mei 2026, menggantikan lisensi sebelumnya yang berakhir pada 11 April 2026.
- Sejumlah senator Demokrat mengecam keputusan tersebut karena dinilai bertentangan dengan pernyataan pemerintah sebelumnya dan dianggap menguntungkan Rusia di tengah konflik global.
- Pemerintah AS menegaskan kebijakan ini bersifat terbatas untuk menjaga stabilitas harga energi dunia tanpa memberi keuntungan besar bagi Rusia, terutama di tengah ketegangan dengan Iran.
Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat (18/4/2026) memutuskan mengubah arah kebijakan dengan melanjutkan pengecualian sanksi yang memberi ruang bagi negara sekutu membeli minyak dan produk turunannya dari Rusia. Langkah ini menandai perubahan dari sikap sebelumnya terkait pembatasan energi Rusia.
Dilansir DW, Departemen Keuangan AS kemudian menerbitkan lisensi baru pada malam hari yang sama. Izin tersebut memungkinkan pembelian minyak Rusia yang dimuat ke kapal sejak tanggal itu hingga 16 Mei 2026.
Kebijakan ini menggantikan izin sementara sebelumnya yang telah berakhir pada 11 April 2026. Dalam ketentuannya, pengecualian terbaru tidak mencakup transaksi yang melibatkan Iran, Kuba, maupun Korea Utara.
1. Pemerintah AS ambil langkah jaga stabilitas harga energi
Keputusan ini muncul dua hari setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan pemerintah tak akan memperpanjang izin serupa untuk minyak Rusia. Pada kesempatan yang sama, ia juga menyebut pengecualian terpisah bagi minyak Iran yang berakhir pada Minggu (19/4/2026) tidak akan dilanjutkan.
Kebijakan baru tersebut diambil untuk membantu mengendalikan lonjakan harga energi global yang terjadi saat konflik antara AS-Israel dan Iran. Di sisi lain, kesepakatan gencatan senjata sementara antara AS dan Iran ikut meredakan tekanan harga di pasar.
Sebelumnya, izin untuk minyak Iran yang diterbitkan pada 20 Maret 2026 telah memungkinkan sekitar 140 juta barel minyak masuk ke pasar dunia. Pernyataan terdahulu Bessent menyebut langkah itu membantu menjaga pasokan selama periode konflik berlangsung.
2. Senator Demokrat kritik kebijakan perpanjangan izin
Langkah memperpanjang izin ini langsung mendapat respons keras dari sejumlah senator dari Partai Demokrat. Dalam pernyataan bersama, Senator Jeanne Shaheen, Elizabeth Warren, dan Chuck Schumer menyebut keputusan tersebut sebagai tindakan yang memalukan.
Mereka menilai kebijakan itu bertentangan dengan pernyataan Bessent hanya dua hari sebelumnya yang menegaskan tak akan ada perpanjangan keringanan sanksi bagi Rusia.
Para senator juga menyoroti keuntungan yang diperoleh Rusia dari situasi konflik.
“Jangan salah, Putin telah menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari perang Presiden Trump melawan Iran, karena Rusia melihat pendapatan minyaknya hampir berlipat ganda pada Maret,” kata mereka, dikutip The Hill.
Mereka kemudian mendesak Presiden Trump untuk menghentikan sikap yang dinilai memberi ruang bagi Vladimir Putin serta segera menjatuhkan sanksi tambahan. Para senator juga memperingatkan bahwa konflik di Ukraina berpotensi terus berlanjut dan menimbulkan lebih banyak korban jiwa sipil.
Selain itu, mereka mempertanyakan pesan yang muncul dari kebijakan perpanjangan izin tersebut, terutama setelah serangan terbaru Rusia ke Ukraina.
3. Pemerintah AS klaim kebijakan tidak untungkan Rusia
Sebelumnya, Bessent menjelaskan bahwa pengecualian untuk minyak Rusia dirancang secara terbatas sehingga tak memberi keuntungan finansial besar bagi pemerintah Rusia. Melalui unggahan di platform X, ia juga menyatakan Trump tengah mengambil langkah tegas untuk menjaga stabilitas pasar energi global serta menekan harga di tengah ancaman dari rezim Iran.
Sejumlah anggota parlemen AS justru berpendapat kebijakan ini dapat memperkuat ekonomi Rusia dan Iran di tengah konflik yang mereka hadapi.
Kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Iran turut mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz guna memperlancar pasokan minyak. Jalur tersebut sempat dibuka dua kali sebelum kembali ditutup. Ketua Parlemen Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf menyebut penutupan itu terjadi akibat blokade yang dilakukan oleh AS di kawasan selat tersebut.
