Ukraina Akan Denda Warga yang Telat Perbarui Data Militer
- Pemerintah Ukraina memberlakukan denda bagi warga laki-laki di luar negeri yang telat memperbarui data Reserv+.
- Denda sebesar 25 ribu hryvnia (Rp9,7 juta) akan diberikan kepada yang telat mendaftar hingga 17 Juli.
- RUU diajukan untuk mencabut status kewarganegaraan bagi yang mendukung narasi pro-Rusia atau terlibat aksi kriminal.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Ukraina akan memberikan denda kepada warga laki-laki di luar negeri yang tidak telat memperbarui datanya dalam aplikasi Reserv+. Langkah ini sebagai awal rencana mobilisasi warga laki-laki di Ukraina usia 18-60 tahun.
Sejak April, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sudah mengumumkan Undang-Undang (UU) mobilisasi baru di negaranya. Kebijakan itu mengancam warga laki-laki usia konskripsi di Ukraina yang tidak bersedia memperbarui datanya tidak akan mendapatkan pelayanan perpanjangan paspor.
1. Terancam ditetapkan sebagai buronan negara
Pada Selasa (16/7/2024), pemerintah Ukraina mengumumkan bahwa laki-laki usia konskripsi yang telat mendaftar hingga 17 Juli akan mendapatkan denda sebesar 25 ribu hryvnia (Rp9,7 juta). Jika tidak bersedia membayar mereka akan ditetapkan sebagai buronan.
Dilansir The Kyiv Independent, Perwakilan Departemen Pusat Hukum, Iryna Harbuz mengatakan bahwa denda ini tidak akan ditetapkan secara otomatis. Namun, denda itu akan ditetapkan dalam jangka waktu 3 bulan setelah terdeteksi.
Apabila mereka tidak membayar denda, maka kasus ini akan diserahkan kepada pusat pendaftaran militer. Nantinya, jika warga tersebut memiliki kredit properti akan disita oleh pemerintah.
Sementara itu, jika seorang warga laki-laki tidak mau memperbarui datanya dan menghiraukan pemanggilan mengenai denda. Maka mereka terancam ditetapkan sebagai buronan negara.
2. Sulit untuk memberi denda warga di luar negeri
Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Kateryna Chernohorenko mengatakan, seseorang yang memperbarui datanya melalui aplikasi Reserv+ tidak berarti langsung menjalani tes kesehatan militer. Sesuai prosedur, mereka harus dipanggil terlebih dahulu.
Ia menambahkan, warga Ukraina yang berada di luar negeri dan tidak mau memperbarui datanya juga akan dikenakan denda. Namun, implementasi sanksi ini dinilai akan lebih sulit untuk warga di luar negeri.
"Meskipun tidak ada mekanisme gabungan yang sudah ditetapkan. Namun, warga Ukraina di luar negeri masih memiliki hubungan dengan negara. Maka dari itu, mereka harus memenuhi kewajiban konstitusionalnya," ungkapnya.
Setelah 16 Juli, warga laki-laki dapat melanjutkan proses perbaruan data mereka dengan mudah. Ia menyebut aplikasi Reserv+ akan terus tersedia.
3. Zelenskyy berencana cabut status pahlawan terhadap warga pro-Rusia
Presiden Zelenskyy mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mencabut status kewarganegaraan dan penghargaan seseorang yang mempromosikan narasi pro-Rusia di Ukraina ataupun terbukti terlibat aksi kriminal terhadap negara.
"Saya mengusulkan RUU yang dapat mengembalikan hukum soal pencabutan penghargaan sebagai hasil dari pencapaiannya karena mendukung musuh, sehingga tidak lagi dihormati sebagai warga Ukraina. RUU ini memodifikasi dari Kode Kriminal Ukraina dari seseorang yang mendukung negara agresor," terangnya, dikutip Ukrainska Pravda.
Ia menyebut hukum ini akan diberikan kepada pahlawan di Ukraina dan bentuk penghargaan lainnya, tapi ia tidak memilih Ukraina. Ia mengklaim ini akan ditetapkan pada warga yang memilih musuh dan mendukung Rusia.
