Uni Eropa Siapkan Bantuan ke Tunisia untuk Adang Migran Ilegal
Jakarta, IDN Times - Uni Eropa (UE) berencana memberikan bantuan finansial kepada Tunisia yang didera krisis politik dan ekonomi. Itu sebagai langkah untuk mencegah maraknya migran ilegal yang hendak masuk ke Eropa dari negara Afrika Utara tersebut.
Pekan ini, otoritas Tunisia sudah menemukan 70 migran yang tewas tenggelam di pesisir Sfax. Situasi di pesisir negara Afrika Utara itu cukup mengkhawatirkan, karena mayoritas migran ilegal rela mempertaruhkan nyawanya demi mendapat kehidupan yang lebih baik di Eropa.
1. UE khawatirkan krisis politik dan ekonomi Tunisia
Komisi Eropa mengajukan rencana untuk menangani masalah ketidakstabilan ekonomi di Tunisia saat ini. Pihaknya khawatir situasi di Tunisia yang makin memburuk akan berdampak pada naiknya gelombang migran ke Eropa.
"Memburuknya situasi politik dan ekonomi di Tunisia ditandai dengan naiknya harga makanan dan tingginya angka pengangguran. Ini menjadi hal yang harus diperhatikan," tulis dalam memo Komisi Eropa pada Kamis (27/4/2023), dikutip Euractiv.
"Sejak Maret, situasi telah memburuk dalam tiga hal, mengenai keberlanjutan finansial di Tunisia, lingkungan politik, dan terakhir mengenai masalah migrasi yang umumnya pindah dari Tunisia ke Italia," tambahnya.
Langkah UE ini dimaksudkan untuk mencegah migrasi ilegal dan memberikan dukungan kepada warga Tunisia yang sedang terdampak krisis.
2. Uni Eropa ingin perkuat koordinasi dengan Tunisia
Bantuan finansial yang direncanakan UE ini dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan di pesisir pantai Tunisia dan memperbarui peralatan milik Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) di Tunisia.
"Sejumlah upaya digunakan untuk meningkatkan kooperasi dengan Frontex. Nantinya, kooperasi dalam melawan penyelundupan migran dan perdagangan manusia akan semakin baik. Namun, semua harus memastikan hak-hak fundamental para migran," ungkap Komisi Eropa.
Di samping itu, UE juga berniat untuk meningkatkan patroli dan pencarian serta penyelamatan dari aparat di Tunisia. Maka, nanti akan dilakukan pertukaran informasi dan rencana pemulangan migran yang tidak berhak tinggal di wilayah UE, baik berasal di Tunisia maupun negara lainnya.
Pada pertengahan April, Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani sudah berjanji untuk mengadakan negosiasi dengan IMF soal bantuan finansial ke Tunisia. Ia juga menyetujui perjanjian untuk mendatangkan 4 ribu tenaga kerja Tunisia ke Italia yang dilatih di negara asalnya, dilaporkan Africa News.
3. Keluarga oposisi Tunisia minta Uni Eropa sanksi pejabatnya
Keluarga oposisi Tunisia yang ditahan, pada Rabu (26/4/2023), meminta kepada UE agar menjatuhkan sanksi kepada Presiden Kais Saied. Mereka menyebut bahwa presiden sudah melakukan aksi penahanan, kekerasan kepada semua yang dipandang sebagai oposisi.
Keluarga pihak oposisi juga meminta agar UE memberikan sanksi kepada Menteri Dalam Negeri, Kamal Keki; dan dua orang pendahulunya; Menteri Hukum, Leila Jaffel; dan Menteri Pertahanan Nasional, Imed Memmich.
"Uni Eropa harus bergerak cepat di atas semua ekspresi kekhawatiran karena gagal meyakinkan Saied untuk menghentikan atau mengerem tindakan ceroboh pengrusakan terhadap demokrasi Tunisia," kata Yusra Ghannouchi, anak dari Rached Ghannouci, pemimpin Partai Ennahda.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah aktivis ternama, politikus, pebisnis sudah dipenjarakan tanpa alasan yang jelas. Sebagian dari mereka ditangkap atas tuduhan pengkhianatan dan membahayakan keamanan nasional.
