Warga Suriah Protes Pendudukan Israel di Suriah Selatan
Jakarta, IDN Times – Ratusan warga Suriah turun ke jalan memprotes Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, soal okupasi Israel di wilayah Suriah Selatan, Selasa (25/2/2025). Massa berkumpul di Alun-alun 18 Maret di Kota Daara.
Di Damaskus, para pengunjuk rasa berkumpul di luar kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka menuntut tanggapan internasional terhadap pernyataan provokatif Netanyahu. Warga Suriah menyebut Netanyahu secara terang-terangan telah ikut campur urusan internal Suriah.
”Kami ingin menyampaikan pesan penolakan terhadap pernyataan Netanyahu. Sebagai warga Suriah, kami adalah satu bangsa di semua wilayah, yang memiliki perjuangan dan aspirasi yang sama. Kami cukup kuat untuk menyelesaikan masalah kami sendiri. Kami tidak membutuhkan pengawas asing," kata salah satu warga, Khair Ghazali, dilansir Xinhua.
Aksi protes tersebut merupakan respons yang ditunjukkan oleh warga Suriah ketika Netanyahu menyatakan akan melakukan demiliterisasi penuh di Suriah Selatan. Dalam pernyataan terbarunya, Netanyahu menolak kehadiran pasukan pemerintah Suriah di wilayah selatan Damaskus.
1. Militer Israel bakal tetap berada di Suriah Selatan
Dilansir Anadolu Agency, Netanyahu mengatakan bahwa pasukan Israel bakal tetap ditempatkan di Suriah Selatan dalam waktu dekat. Ia enggan untuk menarik pasukan yang ditempatkan di kawasan pegunungan Hermon, Dataran Tinggi Golan.
"Kami akan tetap berada di zona penyangga yang berdekatan untuk waktu yang lama. Suriah selatan akan menjadi zona demiliterisasi,” kata Netanyahu, dalam konferensi lobi Israel AIPAC.
Pada Minggu, ia juga menyerukan demiliterisasi penuh Suriah selatan di provinsi Quneitra, Daraa, dan Suweyda dari pasukan militer Suriah.
“Kami tidak akan menoleransi ancaman apa pun terhadap komunitas Druze di Suriah selatan,” tegasnya.
2. Israel ambil untung saat masa transisi kekuasaan Suriah
Israel diketahui mengambil kesempatan memperluas wilayahnya ketika Suriah menghadapi transisi kekuasaan. Negara itu memperluas wilayahnya ke zona penyangga antara Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel dan Suriah selatan, dan melanggar perjanjian PBB yang ditengahi pada 1974.
Dilansir Al Jazeera, Israel menempati sekitar dua pertiga Dataran Tinggi Golan dengan zona penyangga yang dikelola PBB mencakup wilayah seluas 400 kilometer persegi. Sisanya dikuasai oleh Suriah.
”Pasukan Israel saat ini telah mendirikan dua pos di Gunung Hermon Suriah dan tujuh pos lainnya di zona penyangga,” kata Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.
Pada 1974, Israel dan Suriah mencapai kesepakatan gencatan senjata. Kesepakatan itu juga menetapkan Dataran Tinggi Golan menjadi zona penyangga demiliterisasi.
Namun, tak lama setelah jatuhnya Bashar Al-Assad Desember lalu, militer Israel bergerak dalam zona penyangga. Mereka melancarkan ratusan serangan udara terhadap aset militer Suriah di wilayah itu.
3. Israel selalu klaim serang Iran di wilayah Suriah
Selama bertahun-tahun, Israel selalu membenarkan serangannya terhadap Suriah dengan mengklaim bahwa mereka ingin melenyapkan target militer Iran.
Namun, Iran mengatakan tidak ada pasukannya yang saat ini berada di Suriah. Pemerintah Suriah juga telah mengindikasikan bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk memerangi Israel.
Kondisi ini bertentangan dengan motif Israel untuk menyerang dan menduduki Suriah. Anggota Parlemen Israel, Benny Gantz, sebelumnya menyatakan bahwa upaya menguasai Dataran Tinggi Golan untuk mengembangkan pengaruh Israel terhadap penduduk Druze dan Kurdi di kawasan itu.
Mereka berupaya mengembangkan hubungan dengan kelompok-kelompok yang secara tradisional menentang koalisi oposisi bersenjata yang menggulingkan Assad.
“Negara-bangsa modern di Timur Tengah telah gagal,” kata mantan Kolonel Anan Wahabi, yang mengidentifikasi dirinya sebagai anggota minoritas Druze.
Druze adalah kelompok minoritas agama yang tersebar di beberapa negara di kawasan tersebut. Mereka menentang perluasan wilayah oleh Israel. Namun di Israel, mayoritas penduduk Druze mendukung negara Israel dan para prianya mengikuti wajib militer.
