WHO: Sepertiga Populasi Dunia Belum Divaksin, 83 Persen di Afrika
Jakarta, IDN Times - Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan pada Rabu (30/3/2022) bahwa sepertiga populasi dunia masih belum menerima dosis pertama vaksin COVID19. Sebanyak 83 persen di antaranya berada di Afrika.
“Saya tidak dapat menerima ini, dan juga oleh siapa pun. Jika orang kaya di dunia menikmati manfaat dari cakupan vaksin yang tinggi, mengapa orang miskin tidak? Apakah beberapa nyawa lebih berharga daripada yang lain?” kata Tedros Adhanom Ghebreyesus, kepala WHO, dalam sebuah pernyataan pers.
Dalam pernyataannya di laman resmi WHO, dia juga merilis Rencana Kesiapsiagaan, Kesiapan, dan Respons Strategis oleh WHO dalam menanggapi COVID-19. Ketiga rencana itu merupakan rencana strategis ketiga WHO untuk COVID-19, dan menegaskan bahwa rencana itu harus menjadi yang terakhir kalinya.
1. Mengemukakan skenario perkembangan pandemik tahun ini
Ghebreyesus juga mengemukakan tiga skenario perkembangan pandemik tahun ini. Skenario pertama yakni yang paling mungkin terjadi di mana virus terus berevolusi, tetapi tingkat keparahan penyakit yang ditimbulkannya berkurang seiring waktu karena kekebalan meningkat karena vaksinasi.
“Lonjakan berkala dalam kasus dan kematian dapat terjadi ketika kekebalan berkurang, yang mungkin memerlukan peningkatan berkala untuk populasi yang rentan,” kata dia.
Skenario kedua, atau yang dia sebut sebagai skenario kasus terbaik yakni di mana varian yang lebih ringan muncul, dan booster atau formulasi vaksin baru tidak akan diperlukan.
Dan skenario ketiga, yang paling buruk, yaitu varian yang lebih mematikan dan sangat mudah menular muncul. Perlindungan orang terhadap penyakit parah dan kematian, baik dari vaksinasi atau infeksi sebelumnya, akan berkurang dengan cepat.
2. Mendorong negara dalam upaya untuk mengakhiri pandemik
.jpg)
Atas beberapa skenario itu, WHO mendorong upaya vaksinasi saat ini dan memastikan vaksin sampai kepada orang-orang yang rentan terhadap penyakit ini. Badan kesehatan PBB itu memaparkan lima bidang strategis yang perlu menjadi fokus pemerintah, yakni:
- Pengawasan, laboratorium, dan intelijen kesehatan masyarakat
- Vaksinasi, kesehatan masyarakat dan tindakan sosial, dan komunitas yang terlibat
- Perawatan klinis untuk COVID19, dan sistem kesehatan yang tangguh
- Penelitian dan pengembangan, dan akses yang adil atas alat dan persediaan
- Koordinasi sebagai transisi respons dari mode darurat ke manajemen penyakit pernapasan jangka panjang.
“Kita memiliki semua alat yang dibutuhkan untuk mengendalikan pandemi ini. Kita dapat mencegah penularan dengan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita juga dapat menyelamatkan nyawa dengan memastikan setiap orang memiliki akses ke tes, perawatan, dan vaksin,” kata Ghebreyesus.
Lebih lanjut, menurutnya, vaksinasi yang adil tetap menjadi satu-satunya alat paling ampuh yang dimiliki untuk menyelamatkan banyak nyawa.
3. WHO juga menyoroti konflik di beberapa negara
Dalam pernyataannya, Ghebreyesus juga menyoroti konflik yang terjadi di beberapa negara. Di Ukraina, WHO bekerjasama dengan mitra lokal dan internasional dalam mengirimkan pasokan medis ke beberapa wilayah. Sekitar 160 metrik ton pasokan telah dikirim.
Sementara itu, di Afghanistan, Ghebreyesus mengatakan telah berpartisipasi dalam dua pertemuan yang berusaha untuk meringankan penderitaan rakyat negara itu.
“Kemarin saya bergabung dengan pertemuan yang diadakan oleh WHO dan UNICEF untuk membahas bagaimana menangani kebutuhan kesehatan Afghanistan. Dan besok, saya akan berpidato di acara janji Tingkat Tinggi untuk mendukung respons kemanusiaan di Afghanistan,” kata dia dikutip dari laman resmi PBB.
Lebih dari 24 juta orang akan membutuhkan bantuan kemanusiaan tahun ini di Afghanistan. Mereka menghadapi pengungsian, kekeringan, kerawanan pangan dan malnutrisi, COVID19, dan banyak tantangan kesehatan lainnya.
Selain itu, Ethiopia juga tak luput dari sorotan badan tersebut. WHO mengaku menyambut baik deklarasi gencatan senjata kemanusiaan di Tigray minggu lalu. Mereka berharap tindakan itu akan mengarah pada pemulihan cepat atas layanan publik, termasuk listrik, telekomunikasi, perbankan, dan perawatan kesehatan.
