119.145 Tenaga Kesehatan DKI Jadi Prioritas Vaksinasi COVID-19
Jakarta, IDN Times - Vaksin COVID-19 sudah didistribusikan pemerintah ke sejumlah daerah. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi mulai dilakukan 14-15 Januari 2021. Untuk itu, dia meminta pemerintah daerah menyiapkan proses vaksinasi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini juga mulai bersiap melakukan vaksinasi COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan ibu kota sudah menerima vaksin melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dari PT Bio Farma.
"Vaksin sudah diterima sebanyak 39.200 dosis dan tiba di Dinas Kesehatan DKI dari pendistribusinya oleh PT Bio Farma Bandung diterima Senin, 4 Januari 2021," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta.
1. Tenaga kesehatan di DKI jadi prioritas vaksinasi COVID-19 tahap pertama
Riza mengatakan bahwa vaksinasi di DKI Jakarta akan mulai dilakukan pada minggu kedua atau ketiga Januari 2021. Penerima vaksin di DKI Jakarta tahap pertama akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.
"Tahap pertama ditujukan kepada tenaga kesehatan yang ada di DKI Jakarta sejumlah 119.145," kata dia.
2. 453 fasilitas kesehatan digunakan sebagai lokasi vaksinasi
Riza mengatakan bahwa ada 453 fasilitas kesehatan yang akan digunakan untuk lokasi vaksinasi dengan pengadaan petugas kesehatan sebagai vaksinator mulai dari dokter, perawat, hingga bidan dengan proyeksi penyuntikan vaksin sebanyak 20 ribu orang tiap hari.
"Kapasitas penyuntikan itu 20.473 per hari," kata dia.
Sementara untuk data sasaran penerima vaksin, pihak Pemprov DKI Jakarta memperoleh dari sejumlah sumber, yakni Sistem Informasi SDM Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan.
3. Denda penolakan vaksinasi di DKI Jakarta
Pemprov DKI juga sempat menyinggung soal sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi akan dikenakan denda Rp5 juta. Aturan ini termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.
Dalam Pasal 30 perda tersebut berbunyi:
Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000.
Namun, Riza mengatakan bahwa denda itu tak berlaku progresif seperti pelanggaran lainnya.
"Ya memang kalau ini kan berbeda ya dengan (pelanggaran) masker. Mungkin kalau dia sudah dianggap melanggar ya sudah," jelasnya.
