5 Fakta Penyebab Masalah Penempatan Jemaah Haji di Arafah dan Solusinya
- Penyebab masalah penempatan jemaah di Arafah
- Penempatan berbasis hotel, bukan markaz atau syarikah
- Jumlah petugas tidak sebanding dengan jemaah
Mina, IDN Times - Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menghadapi sejumlah kendala dalam penempatan jemaah haji di tenda-tenda Arafah. Permasalahan ini dipicu beberapa faktor teknis, sosial, dan kultural, yang berdampak pada kepadatan tenda serta masalah distribusi logistik.
Wukuf di Arafah merupakan rangkaian puncak ibadah haji yang berlangsung pada 9 Zulhijah 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Juni 2025. Jemaah haji Indonesia diberangkatkan dari hotel di Makkah menuju Arafah pada 4 Juni 2025. Dalam proses itu, ada sejumlah jemaah yang sempat tidak mendapatkan tempat di tenda Arafah.
“Atas nama Ketua PPIH Arab Saudi, saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan sebagian jemaah haji Indonesia,” kata Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis M Hanafi, di Makkah, Sabtu (7/6/2025).
1. Fakta-fakta penyebab terjadinya masalah penempatan jemaah di Arafah
Mukhlis menjelaskan ada sejumlah fakta penyebab terjadinya masalah penempatan jemaah di Arafah. Pertama, ada sejumlah tenda yang sebenarnya masih menyisakan ruang tapi tidak bisa teroptimalisasikan untuk diisi jemaah dengan berbagai alasan.
“Misalnya, tenda berkapasitas 350, sebenarnya baru dihuni 325 jemaah dari satu kelompok, namun tidak dapat diakses jemaah lain, bahkan meski dari markaz yang sama,” kata dia.
2. Penempatan jemaah di hotel Makkah pada dasarnya berbasis markaz dan syarikah
Kedua, Mukhlis melanjutkan, skema pemberangkatan jemaah berbasis hotel menyulitkan penataan dan penempatan jemaah. Penempatan jemaah di hotel Makkah pada dasarnya berbasis markaz dan syarikah. Namun, pada praktiknya ada juga sejumlah jemaah yang memilih berpindah hotel meski beda markaz dan syarikah, dengan berbagai alasan dan tidak selalu karena penggabungan pasangan.
“Karena sistem keberangkatan dari Mekkah ke Arafah menggunakan pendekatan berbasis hotel, bukan berdasarkan markaz atau syarikah, maka tenda-tenda tertentu terisi penuh lebih dulu, bahkan sebelum jemaah yang juga dijadwalkan menempati tenda tersebut tiba di lokasi,” ujar dia.
3. Jumlah petugas tidak sebanding dengan jemaah
Ketiga, jumlah petugas tidak sebanding dengan jemaah. PPIH Arab Saudi telah membagi tugas layanan kepada tiga daerah kerja (daker). Daker Bandara bertanggung jawab dalam layanan jemaah di Arafah, Daker Makkah di Muzdalifah, sedang Daker Madinah di Mina. Sebagaimana diketahui, petugas haji tahun ini hanya 1 persen dari total kuota jemaah haji, yakni 221 ribu jemaah.
“Dengan jumlah tidak terlalu banyak, petugas harus berjibaku melayani lebih dari 203 ribu jemaah yang tersebar di 60 markaz di Arafah. Ini menyebabkan kesulitan dalam membantu petugas Markaz dalam mengatur penempatan secara disiplin. Bahkan, banyak petugas yang kelelahan,” tuturnya.
4. Mobilitas jemaah yang tidak terkendali
Keempat, menurut Mukhlis, mobilitas jemaah yang tidak terkendali. Banyak jemaah berpindah tenda secara sepihak untuk berkumpul dengan kerabat atau kelompok bimbingan dari daerah asal.
“Perpindahan ini memperburuk distribusi beban tenda, dan menyulitkan kontrol layanan secara keseluruhan,” ujar dia.
Kondisi ini juga, kata Mukhlis, berdampak pada gangguan distribusi konsumsi jemaah. Selama di Arafah, jemaah haji Indonesia mendapatkan lima kali makan pada 8-9 Zulhijjah 1446 H. Penempatan jemaah yang tidak sesuai rencana menyulitkan pihak syarikah/markaz proses distribusi makanan dan logistik.
“Sebagian jemaah tidak mendapatkan jatah makan tepat waktu, karena data distribusi di markaz/syarikah tidak cocok dengan kondisi riil,” kata dia.
5. Lima langkah mitigasi PPIH
Mukhlis mengatakan persoalan penempatan jemaah di Arafah pada akhirnya bisa diselesaikan. Hal itu tidak terlepas dari sejumlah langkah cepat dan strategis yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Langkah itu ditujukan untuk mengurai kepadatan dan memastikan seluruh jemaah mendapat tempat yang layak dan distribusi konsumsi yang lebih baik.
Langkah pertama yang dilakukan adalah menyisir dan memvalidasi ulang kapasitas tenda. Mukhlis menyebut, petugas melakukan penyisiran menyeluruh ke tenda-tenda Arafah dan menemukan banyak kasur yang seharusnya kosong sudah ditempati jemaah.
“Pemetaan ulang menunjukkan bahwa beberapa tenda masih menyimpan kapasitas tambahan,” ucap dia.
Langkah kedua, Mukhlis melanjutkan, adalah mengalihkan tenda petugas untuk jemaah. “Tiga tenda petugas di wilayah Markaz 105 (Syarikah Rifadah) dialihfungsikan dan dipakai untuk menampung jemaah yang belum kebagian tempat,” kata dia.
Upaya ketiga yang dilakukan PPIH Arab Saudi adalah melobi pihak syarikah untuk menyiapkan tambahan tenda. Langkah ini cukup berhasil.
“PPIH bernegosiasi dengan beberapa syarikah agar menyediakan tenda tambahan guna menampung kelebihan jemaah,” sebutnya.
Upaya keempat, kata Mukhlis, pemanfaatan tenda utama Misi Haji Indonesia. “Tenda utama Misi Haji Indonesia pada akhirnya juga digunakan untuk menampung jemaah terdampak overkapasitas."
Langkah kelima adalah koordinasi efektif dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief secara khusus melakukan komunikasi intensif dengan Kemenhaj. Langkah ini membuahkan hasil, sekitar 2.000 jemaah berhasil ditempatkan di tenda-tenda cadangan resmi yang disiapkan pemerintah Saudi.
“Melalui upaya-upaya tersebut, kepadatan mulai terurai dan saat puncak wukuf, seluruh jemaah sudah berada di tenda untuk melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk. PPIH Arab Saudi terus berupaya semaksimal mungkin agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalani puncak ibadah haji dengan aman, nyaman, dan terlayani,” kata Mukhlis.
