Ada Konflik Rempang, PBNU Minta Pemerintah Utamakan Musyawarah
Jakarta, IDN Times - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) turut buka suara terkait dengan konflik warga Rempang, Batam dengan aparat keamanan. Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla mendorong pemerintah untuk mengedepankan musyawarah ketika berhadapan dengan masyarakat.
"Dalam pandangan PBNU, pesoalan Rempang-Galang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris, yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya" ujar Ulil saat konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Jumat (15/9/2023).
1. Konflik Rempang semakin parah karena ada pola komunikasi yang kurang baik
Ulil mengatakan konflik Rempang semakin parah karena ada pola komunikasi yang kurang baik. Oleh karena itu, PBNU mendorong pemerintah mengedepankan komunikasi yang baik.
"PBNU mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki pola-pola komunikasi dan segera menghadirkan solusi penyelesaian persoalan ini, dengan memastikan agar kelompok yang lemah (mustadh’afin) dipenuhi hak-haknya, serta diberikan afirmasi dan fasilitasi," ucap dia.
2. Pemerintah diminta yakinkan masyarakat kalau proyek BP Batam untuk kepentingan umum
PBNU juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk meyakinkan masyarakat, kalau proyek PB Batam yang masuk strategi nasional itu mengedepankan kepentingan masyarakat. Pemerintah juga diminta untuk memastikan tidak ada hak masyarakat yang dirampas.
"PBNU selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui cara-cara yang sesuai kaidah hukum dan konstitusi," kata dia.
3. Warga diminta untuk menenangkan diri
PBNU juga meminta masyarakat untuk menenangkan dan menahan diri. Selain itu, warga diminta untuk berpikir positif terhadap pemerintah.
"PBNU juga mengimbau kepada masyarakat Rempang-Galang agar menenangkan diri dengan memperbanyak zikir serta taqarrub kepada Allah, serta tetap memelihara sikap husnudhon terhadap pemerintah dan aparat keamanan," imbuhnya.
