Ahli ITB Usulkan Kementerian ESDM Rilis Uji BBM di SPBU ke Publik
- Ahli konversi energi ITB, Tri Yuswidjajanto Zaenuri, usulkan Kementerian ESDM uji kualitas BBM di SPBU Pertamina dan hasilnya dirilis ke publik.
- Lemigas diminta merilis hasil uji laboratorium terhadap sample SPBU untuk memetakan mana yang menjaga kualitas dan mana yang nakal.
- Tri jelaskan mekanisme impor BBM dari Singapura dan tidak mau menghakimi penyidik Kejaksaan Agung sebelum kasus bergulir di pengadilan.
Jakarta, IDN Times - Ahli konversi energi dari Institut Teknologi Bandung (ITB),Tri Yuswidjajanto Zaenuri mengatakan Kementerian ESDM perlu melakukan uji kualitas BBM di SPBU milik PT Pertamina. Lalu, hasilnya dirilis ke publik.
Dengan begitu, kepercayaan publik bisa pelan-pelan pulih terhadap PT Pertamina. Tingkat kepercayaan publik terhadap SPBU pelat merah tersebut sedang anjlok lantaran diduga mengoplos BBM Pertamax dengan Pertalite lalu tetap dijual sebagai Pertamax.
"Dirjen migas dari Kementerian ESDM harus menyampaikan pendapatnya apa sih yang mereka lakukan terhadap SPBU. Pengawasannya seperti apa, sampling-nya dilakukan secara berkala kapan," ujar Tri ketika berbicara di program Ngobrol Seru by IDN Times dan tayang di YouTube pada Minggu (2/3/2025).
Sementara, Lemigas harus merilis hasil uji laboratorium terhadap sample SPBU. Dengan begitu publik bisa memetakan SPBU di area mana yang menjaga kualitas dan mana yang nakal.
"Kan bisa juga diumumkan ini lho SPBU yang curang, lalu diberi tanda sehingga masyarakat tidak membeli di SPBU tersebut," katanya.
Ia menambahkan Kementerian ESDM pun seharusnya ikut memberi penjelasan kepada publik upaya apa yang telah dilakukan untuk memastikan kualitas BBM baik.
1. Stok BBM di SPBU swasta lebih terbatas dibandingkan Pertamina
Lebih lanjut, doktor lulusan Jerman itu tak mempermasalahkan bila banyak pemilik kendaraan yang saat ini beralih ke SPBU milik swasta. Salah satu SPBU yang diserbu adalah Shell. Menurut Tri, pasokan BBM di SPBU swasta tidak lebih banyak dari yang dimiliki oleh PT Pertamina.
"Kan SPBU swasta juga melakukan impor (BBM). Barang dan SPBU-nya pasti lebih sedikit. Kemudian, sekarang terjadi rush. Paling sebentar lagi volume (BBM) habis. Mungkin SPBU buka jam 07.00 tapi jam 10.00 stok BBM sudah habis," katanya.
Bila itu yang terjadi, maka dalam pandangan Tri, masyarakat tak memiliki pilihan lain selain kembali mengisi BBM ke SPBU milik Pertamina. "Mau gak mau pilihannya balik lagi ke Pertamina. Jadi, dirasakan saja apakah kendaraannya. Apakah dalam sekali pengisian bisa bertahan seminggu atau bertahan lima hari," tutur dia.
Tri pun tak menampik dalam bisnis yang menawarkan produk dan jasa, kepercayaan adalah sesuatu yang sulit untuk dijaga. Seandainya, Pertamina menang di pengadilan pun, nama anak perusahaannya Pertamina Patra Niaga sudah kadung buruk di mata publik.
"Iya, itu keuntungan buat SPBU swasta. Gak perlu repot-repot promosi, tapi kebanjiran pelanggan," katanya.
2. BBM yang diimpor dari Singapura tidak tersedia untuk spesifikasi RON 90
Di forum itu, Tri juga menjelaskan mekanisme impor BBM dari Singapura. Sebab, kilang minyak di Indonesia masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri.
Di Negeri Singa, yang dijadikan acuan harga minyak yakni dari Mean of Platts Singapore (MOPS). Sementara, di dalam daftar harga MOPS, tidak tersedia minyak dengan spesifikasi RON 90.
"Karena di dunia minimum RON itu 91. Misalnya saya mau membeli minyak RON 90 ya gak ada barangnya, adanya RON 91. Patokan harga yang digunakan harus minyak dengan RON 92," karena Tri.
Lantaran minyak yang dibeli memiliki spesifikasi RON lebih rendah yaitu 90, namun ketersediaannya tak ada, maka Negeri Singa memberikan diskon. "Diskon yang diberikan besar bila pasokannya melimpah. Sebaliknya diskonnya kecil bila barangnya terbatas," tutur dia.
"Pertamina pun belum tentu mendapatkan minyak RON 90. Kalau yang tersedia RON 91, ya maka yang diberikan itu. Begitu juga bila yang tersedia RON 92. Tapi, referensi transaksinya (BBM) RON 92 dengan mekanisme diskon," imbuhnya.
Ketika BBM yang diimpor itu tiba di Indonesia maka BBM dengan RON 91 atau RON 92 itu dipasarkan sebagai BBM dengan RON 90. Praktik semacam ini lah yang diduga oleh Kejaksaan Agung masuk ke dalam perbuatan korupsi.
3. Pengadilan yang akan buktikan apakah sudah terjadi pengoplosan BBM
Meski begitu, Tri tidak mau terburu-buru menghakimi penyidik Kejaksaan Agung sudah keliru dalam memahami mekanisme impor BBM. Ia memilih menunggu kasus tersebut bergulir di meja pengadilan.
"Kejaksaan Agung pun juga berhak meminta data uji lab dari Lemigas untuk mengecek apakah betul pada periode 2018 hingga 2023 sudah terjadi pengoplosan Pertamax. Karena Lemigas melakukan uji lab secara rutin dari sampling dirjen migas Kementerian ESDM," katanya.
Ia pun tidak yakin Lemigas mau diajak bersekongkol untuk mendukung praktik pengoplosan Pertamax. Sebab, laboratorium Lemigas sudah tersertifikasi ISO 17025 yang diaudit setiap tahun.
"Sertifikasi ISO internasional. Jadi, seandainya mereka berani memanipulasi hasil pengujian, sertifikasi ISO 17025-nya bisa dicabut. Gak lagi diakui sebagai laboratorium terakreditasi. Ke depan, gak akan ada lagi orang yang mau melakukan uji lab di situ," tutur dia.
