Ahok Mengakui Sindiran Jokowi Terkait Simpanan APBD Rp 13,9 Triliun
Presiden Joko Widodo mengaku sengaja mengungkapkan dana 13,9 triliun rupiah yang disimpan di bank umum oleh Pemerintah DKI Jakarta pimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut Presiden Jokowi, pernyataan buka-bukaan tersebut merupakan permintaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dilansir Tempo.co, Jokowi menegaskan jika simpanan bank masih sebanyak itu, maka surat utang nantinya akan kian bertambah. Dia berpesan agar manajemen keuangan harus semakin diperketat.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jokowi sempat menyindir Ahok. Pasalnya, DKI Jakarta menempati urutan teratas sebagai sepuluh provinsi yang menyimpan dana terbanyak di bank umum. Jokowi menyampaikan data tersebut secara blak-blakan.
Jokowi meminta uang tersebut untuk segera dikeluarkan. Dia meminta kepala daerah, baik wali kota, bupati, hingga gubernur terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi salah satunya dengan mengeluarkan APBD sedini mungkin.
Provinsi kedua yang memiliki simpanan terbesar adalah Jawa Barat sebesar 8,034 triliun rupiah, diikuti Jawa Timur (3,947 triliun rupiah), Riau (2,867 triliun rupiah), Papua (2,596 triliun rupiah), Jawa Tengah (2,467 triliun rupiah), Kalimantan Timur 1,572 triliun rupiah, Banten 1,527 triliun rupiah, Bali 1,464 triliun rupiah, dan Aceh 1,446 triliun rupiah.
Tanggapan Ahok terkait sindiran Jokowi.
Menanggapi sindiran Jokowi tersebut, Ahok berdalih bahwa besarnya simpanan APBD Jakarta terjadi karena banyak proyek yang belum selesai dikerjakan sehingga dana belum diserap dengan baik.
Selain itu, Ahok juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Jakarta belum membayar beberapa proyek yang berjalan. Misalnya pembangunan tanggul, rumah susun, dan penyediaan transportasi massal. Ahok menuturkan, yang disampaikan Jokowi adalah daerah penerima dana alokasi umum atau DAU, sementara DKI Jakarta tidak menerima dana tersebut.
Keterbukaan justru bagus untuk meningkatkan roda pemerintahan.
Selain menyoroti soal keuangan Jakarta, Jokowi juga menilai daerah-daerah lainnya yang uangnya masih kelewat banyak 'ngendon' di bank. Jokowi menilai keterbukaan data ini justru bagus untuk meningkatkan roda pemerintahan, khsususnya kebijakan anggaran. Jokowi akan membuka dapur keuangan daerah di depan umum karena sebelumnya diberi saran oleh menterinya.
