Andai DPR Minta Ubah, KPU Tegaskan Tetap Patuhi Putusan MK
- KPU dipastikan tetap teguh pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 tahun 2016.
- Aliran berbagai elemen masyarakat melakukan audiensi dengan KPU terkait ambang batas usia 30 tahun dalam pemilu.
- DPR memutuskan batal mengesahkan RUU Pilkada, sehingga putusan MK tetap berlaku pada pendaftaran calon kepala daerah.
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) didatangi aliansi berbagai elemen masyarakat pada Jumat (23/8/2024). Mereka melakukan audiensi dengan KPU pascaputusan Mahkamah Konstitusi.
Salah satu yang hadir adalah pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Ia menanyakan pada pimpinan KPU bagaimana sikap mereka apabila DPR meminta ambang batas usia 30 tahun digeser menjadi pada saat dilantik.
"Apakah KPU akan tetap teguh sesuai Keputusan MK nomor 92 tahun 2016 bahwa kesimpulan konsultasi tidak mengikat KPU atau seperti apa?" tanya Titi dalam forum di kantor KPU, Jakarta, Jumat (23/8/2024).
1. KPU pastikan patuhi MK
Aliansi masyarakat melakukan audiensi dengan KPU (IDN Times/Aryodamar) Ketua KPU Mochammad Afifuddin langsung merespons pertanyaan Titi. Ia memastikan KPU tetap teguh pada putusan Mahkamah Konstitusi.
"Kita ikut putusan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
2. Deretan aliansi masyarakat datangi KPU
Aliansi masyarakat melakukan audiensi dengan KPU (IDN Times/Aryodamar) Diketahui, ada sejumlah tokoh yang ikut dalam audiensi itu. Berdasarkan undangan yang diterima, berikut nama-namanya.
1. Ray Rangkuti
2. Sandra Hamid
3. Tunggal Pawestri
4. Romo Simon Lili P. Tjahjadi
5. Natalia Soebagjo
6. Julius Ibrani
7. Hadar Gumay
8. Violla Reinanda (PSHK/Salam4Jari)
9. Virdian Aurellio (Brand New Indonesia/Salam4Jari)
10. Titi Anggraeni
11. Saiful Mujani
12. Saidiman
13. Alif Iman
14. Nong Darol Mahmada
15. Georgius Benny (Salam4Jari)
16. Satria naufal - korpus bemsi, presma em ub
17. Sajiwo - ketua bem unnes
18. Annas- ketua bem upnvyk
19. Fawwaz ihza -ketua bem unpad
20. Feliks Erasmus Arga
21. Stanislaus Fritz Prasetyo - ketua Senat STFD
22. Rendy Umboh, Koordinator Nasional JPPR.
23. Rusdi Marpaung
24. Ruslan Batalipu
25. Sandra Moniaga
26. Benny Susetyo
27. Wahyu Susilo
28. Jojo Rohi
3. DPR batalkan pengesahan RUU Pilkada
Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Diketahui, DPR memutuskan batal mengesahkan RUU Pilkada. Hal itu disampaikan langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco.
Dasco menegaskan, otomatis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 PUU-XXII/2024 dan Nomor 70 PUU-XXII/2024 tetap berlaku pada pendaftaran calon kepala daerah yang dibuka pada 27 Agustus 2024.
