Anggota DPR Akui PDL Baru TNI Tak Dibahas Detail: Urusan Mabes
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyatakan anggaran seragam baru TNI tidak pernah dibahas secara detail di rapat Komisi I DPR RI bersama Mabes TNI. Rencana pengadaan seragam baru tersebut juga tidak dibahas spesifik termasuk perubahan warna dan vendor yang ditunjuk Mabes TNI.
"Nggak, kami tidak sampai bicara dengan korporasi (vendor) mana. Itu urusan Mabes TNI," kata TB Hasanuddin saat dihubungi, Selasa (7/10/2025).
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), DPR RI pembahasan angaran mitra kerja termasuk TNI dilakukan secara keseluruhan. Komisi I hanya mengetahui, kebutuhan seragam TNI setiap tahunnya adalah dua setel.
"Nah soal pengadaan itu gelondongan saja. Sesuai dengan keputusan MK, DPR itu tidak berbicara satuan dua, satuan tiga, satuan satu saja, anggarannya saja. Gelondongan," kata dia.
Menurutnya, tidak ada penambahan anggaran untuk pengadaan seragam baru TNI. Sebab, pengadaan seragam ini merupakan satu hal yang tidak bisa dihindari.
"Kami tidak detail bajunya seperti apa, semeter berapa (harganya), warnanya apa, nggak gitu. Kami melihat kebutuhan TNI, satu tahun dua seragam, dua baju PDL (Pakaian Dinas Lengkap). Ya sudah dibeli dua baju PDL cuma warnanya berbeda. Jadi sebetulnya tidak ada penambahan anggaran," kata purnawirawan TNI itu.
1. Pemilihan warna seragam baru TNI melalui riset
Hasanuddin menilai, pemihan seragam baru TNI berwarna sage green didapatkan berdasarkan hasil riset untuk keperluan kamuflase di medan tempur.
"No. Bukan soal suka dan tidak. Itu sesuai dengan hasil riset TNI, mana yang paling cocok dari sisi kamuflase. Karena baju yang kemarin, sejak saya bertugas pun sudah pake loreng itu," kata dia.
Dia juga tidak masalah dengan motif dan warna PDL baru TNI. Prajurit TNI mendapat jatah dua setel seragam setiap tahunnya.
"Menurut saya tidak ada masalah. Kan setiap tahun prajurit TNI dapat baju loreng itu dua setel setahun. Ya udah tinggal ganti warna. Harganya sama kan gak berubah," kata dia.
2. Cocok digunakan dalam misi operasi PBB
Hasanuddin menilai, seragam baru TNI cocok digunakan dalam misi operasi PBB. Karena, PDL lama TNI terlalu hijau untuk digunakan dalam misi-misi internasional.
Dia menyatakan, proses produksi seragam TNI tidak dilakukan sembarangan, tapi melalui kajian yang mendalam agar sesuai dengan medan di lapangan.
"Mungkin yang sekarang ini bisa dipakai untuk kepentingan misalnya operasi ke misi PBB. Di misi PBB, baju kita yang lama terlalu hijau. Sekarang mungkin warnanya cocok bisa di dalam negeri maupun di misi-misi PBB," kata legislator PDI Perjuangan itu.
3. Seragam baru TNI diproduksi pabrik garmen asal Bandung
Penggunaan seragam baru itu kali pertama ditunjukkan oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, dan Wakil Kepala Staf TNI AD, Letjen Muhammad Saleh, di kantor Kemhan pada Rabu (7/10/2025). Kemudian, sebagian dari para prajurit TNI juga sudah mengenakan PDL saat digelar gladi bersih HUT TNI pada 3 Oktober 2025.
Berdasarkan informasi yang diterima IDN Times, PDL baru ini diproduksi pabrik garmen, PT Gajah Mitra Paragon. Anggarannya berasal dari Kementerian Pertahanan (Kemhan).
"PDL produksi PT Gajah Mitra Paragon Bandung," kata salah seorang perwira tinggi TNI itu.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang tak menjelaskan detail. Dia hanya memastikan seragam dengan motif Kostrad itu dibuat perusahaan lokal.
"(Seragam) produksi lokal, perusahaan di dalam negeri," ujar Frega saat dihubungi, Selasa (7/10/2025).
