Antisipasi TPPO, Permohonan Paspor ke Negara-Negara Ini Bisa Ditolak
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Silmy Karim, mengungkapkan ada beberapa negara tujuan permohonan paspor yang diawasi, bahkan bisa ada penolakan permohonan.
Hal ini berkenaan dengan maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hingga Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Kelompok rentan seperti perempuan akan mendapat profiling ketat sebelum mengajukan pembuatan paspor.
"Jadi saya amamkan dulu yang rentan, untuk tidak diberikan paspor, apalagi kalau tujuannya itu Kamboja, Malaysia, Myanmar, terus beberapa negara Timur Tengah. Itu kita pastikan tolak. Profiling secara ketat, tolak," kata dia di kantornya di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2023).
1. Pofiling ketat pada perempuan usia 17-45 tahun
Antisipasi pengawasan TPPO dan TTPM dilakukan dengan profiling ketat pada perempuan usia 17-45 tahun. Silmy mengatakan, jika secara profil tidak jelas kantor imigrasi bakal menolak permintaan paspornya.
"Kenapa karena yang banyak di-abuse, itu adalah wanita. Profiling secara ketat, karena kalau sudah dalam posisi yang sulit kembali lagi, tidak berdaya," kata dia.
2. WNI secara undang-undang memang berhak melintas jika sudah punya paspor
Namun, Silmy tidak bisa menampik seseorang tetap bisa berangkat ke negara-negara itu karena sudah memiliki paspor terlebih dahulu. Belum lagi tidak semua pelintas bisa dikonfirmasi dengan spesifik tujuan mereka ke luar negeri, apakah untuk beriwisata atau bekerja.
"Yang sudah punya paspor ini berarti cegatnya di perlintasan, tapi bayangkan ada berapa sehari, ribuan orang di perlintasan. Sementara, warga negara indonesia (WNI) berhak secara Undang-Undang untuk berangkat ke luar negeri, untuk leluar negeri harus memiliki paspor," katanya.
3. Harus diselesaikan dengan komprehensif
Masalah soal TPPO dan TTPM ini harus diselesaikan dengan komprehensif. Mulai dari soal ketersedian lapangan kerja, informasi pada pemohon paspor hingga antisipasi iming-iming pekerjaan di luar negeri yang bisa jadi celah.
Silmy mengatakan yang perlu dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi sampai ke daerah-daerah terpencil, hingga kemudahan masyarakat untuk bisa bekerja di luar negeri dengan mengikuti prosedur yang sah.
"Kaitan misalnya paspor, imigrasi misalnya 0 rupiah untuk pekerja migran, tapi mereka harus masih membayar mengadakan syarat-syarat yang lain. Dalam ratas dengan Bapak Presiden, saya menyampaikan harus permudah, supaya mereka mengkuti prosedur. Misalnya asuransinya dibayarkan oleh negara, BPJSnya," katanya.
Ini adalah masalah yang dirasa Silmy kompleks dan perlu kerja lintas kementerian dan institusi.
