Bencana Sumatra, Menhan Siap Tertibkan Beking TNI-Polisi di Tambang Ilegal

31 Jan 2026, 15:43 WIB

Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin saat menyapa wartawan di acara Retret PWI di Retret Bela Negara yang digelar di Pusat Kompetensi Bela Negara, Rumpin, Bogor, Sabtu (31/1/2026). (IDN Times/Linna Susanti)

Intinya sih...

28 perusahaan nakal dicabut izinnya karena melanggar aturan
Implementasi nyata konsep Prabowonomics untuk penertiban sumber daya alam
Penertiban tanpa pandang bulu demi kedaulatan negara dan lingkungan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bogor, IDN Times - Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal menjadi pemicu utama bencana Sumatra menjadi perhatian serius pemerintah.

Dalam acara Retret PWI di Bogor, Sabtu (31/1/2026), Sjafrie blak-blakan soal langkah ekstrem yang diambil pemerintah.

Menhan Sjafrie tidak membantah faktor alam memang ada, namun ia menyoroti kerusakan ekosistem di Sumatra yang disebabkan aktivitas tanpa izin. Hal inilah yang memperparah dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Bencana di Aceh dan Sumatra, karena tangan-tangan orang yang ilegal. Kita akan tertibkan juga tambang-tambang. Mau dia tentara, mau dia polisi, kita tertibkan," klaim Sjafrie.

1. Sebanyak 28 korporasi nakal dicabut izinnya

Sekjen Kemensos RI, Robben Rico saat meninjau lahan sekolah rakyat di Rancamaya, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/1/2026). (IDN Times/Linna Susanti)

Menurut Sjafrie, sebagai langkah konkret, pemerintah telah melakukan inventarisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan. Hasilnya, puluhan izin usaha resmi dicabut karena terbukti melanggar aturan.

"Jadi kita harus melakukan inventarisir, ada 28 korporasi kita cabut izin. Memang Tuhan menakdirkan bangsa kita tidak boleh lengah," tambahnya.

2. Implementasi nyata konsep Prabowonomics

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Pencabutan izin ini bukan sekadar tindakan spontan, melainkan bagian dari visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang disebut 'Prabowonomics'.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan penertiban sumber daya alam adalah prioritas utama untuk memastikan kekayaan negara kembali ke tangan rakyat.

Sejak Januari 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah bekerja melakukan audit menyeluruh terhadap sektor perkebunan, pertambangan, hingga kehutanan.

3. Penertiban tanpa pandang bulu demi kedaulatan

Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin saat memberi sambutan di acara Retret PWI di Retret Bela Negara yang digelar di Pusat Kompetensi Bela Negara, Rumpin, Bogor, Sabtu (31/1/2026). IDN Times/ Linna Susanti.

Menhan menegaskan operasi pembersihan ini akan menyasar siapa saja, termasuk pengusaha besar maupun aparat yang membekingi aktivitas ilegal. Baginya, menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga kedaulatan negara.

"Iya, semua yang ilegal, semua kita sasar, (termasuk pengusahanya) iya termasuk. Ini untuk menyelamatkan kedaulatan kita," pungkasnya saat sesi wawancara.