Benny Sindir Mahfud: Berubah Sikap soal Pasal Penghinaan Presiden
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR RI Benny Harman menyinggung tentang penghapusan pasal penghinaan presiden dalam KUHP. Pada 2006 lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus pasal tersebut dari KUHP.
Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham Yasonna Laoly, Benny menyinggung soal Mahfud MD yang kala itu masih menduduki jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Benny menyindir sikap Mahfud MD yang tetap memutuskan untuk menghapus pasal penghinaan presiden. Hal itu dinilai Benny berbeda dengan saat ini.
1. Benny singgung saat SBY dihina dengan kerbau
Kemudian Benny menyinggung, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden dan tidak bisa melaporkan ke polisi terkait orang yang menghinanya dengan kerbau pada 2010 silam. Penghinaan itu tidak bisa dilaporkan karena pasal penghinaan presiden telah dihapus oleh MK.
“Yang menghapus adalah yang jadi menjadi Menko Polhukam saat ini. Luar biasa, sangat progresif. Hanya, begitu beliau saat ini jadi Menko Polhukam, saya mendengar sayup-sayup bahwa beliau juga mendukung pasal ini dihidupkan lagi,” kata Benny seperti yang disiarkan langsung di channel YouTube DPR RI, Rabu (9/6/2021).
2. Benny akui setuju hidupkan kembali pasal penghinaan presiden karena kasihan dengan Jokowi
Benny mengaku, saat pertama kali ada pembahasan untuk menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden, ia tidak menyetujuinya. Karena banyak anggota yang memaksa untuk menghidupkan kembali pasal itu, akhirnya ia pun ikut.
“Ya udah kalau teman-teman maksa, ya saya paham untuk menyelamatkan Bapak Presiden Jokowi, yang orang suka-sukanya menghina ngomong di media sosial. Saya pun betul juga ini, setuju. Tapi saya setuju bukan karena hukumnya, saya kasihan sama Bapak Presiden Jokowi,” ucap Benny.
3. Benny sebut definisi penghinaan dalam pasal penghinaan presiden masih belum jelas
Meski demikian, Benny menyebut bahwa definisi penghinaan dalam pasal tersebut masih belum jelas hingga kini. Dia menuturkan, hal tersebut bisa dimanfaatkan bagi penguasa yang tidak terima dengan kritikan.
“Bahkan saya dulu tanya definisi penghinaan saja sampai saat ini tidak jelas. Juga di dalam RKUHP dan KUHP yang lama juga tidak jelas, akibatnya suka-suka,” tutur Benny.
“Kalau penguasa tidak suka kritik, ini yang kritik penghinaan, tangkap. Apalagi kalau polisi kayak zaman sekarang jadi alat ya sudah,” tambah Benny.
