Ingin Tunjukkan Negara Hadir, Pemerintah Buat Buku Saku Nol Persen
- Pemerintah meluncurkan Buku Saku Nol Persen untuk menjelaskan 17 program kesejahteraan yang terintegrasi, bertujuan mencapai nol persen kemiskinan dan memastikan bantuan tepat sasaran.
- KSP menegaskan buku ini memperkuat transparansi serta memudahkan masyarakat mengakses dukungan pemerintah melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.
- Badan Komunikasi Pemerintah menekankan pentingnya penyebaran informasi agar publik memahami manfaat program kesejahteraan, sebagai bukti nyata kehadiran negara bagi rakyat sepanjang hayat.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah meluncurkan Buku Saku Nol Persen. Buku tersebut berjudul "Buku Saku Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026." Di bagian bawah tertulis negara hadir, rakyat kuat, Indonesia Maju.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), M. Qodari, mengatakan buku ini dibuat bertujuan agar masyarakat bisa memahami program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menyampaikan informasi kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami oleh publik,” ujar M. Qodari di kantor KSP, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Selain itu, penyusunan buku saku tersebut bertujuan memudahkan akses warga terhadap berbagai program pemerintah. Qodari menjelaskan, terdapat 17 program khusus yang dirancang demi mencapai target nol persen kemiskinan di Indonesia. Inisiatif ini mencakup layanan universal yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Buku ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah. Banyak sekali tadi teman-teman lihat, ya, untuk nol (0) persen kemiskinan saja ada 17 program itu, belum lagi yang universal dan lain sebagainya,” ujar dia.
1. Buku saku merangkum program pemerintah
Buku saku ini merangkum program bantuan dalam satu kesatuan yang terintegrasi secara sistematis. Qodari mengatakan, integrasi menjadi kunci utama efektivitas program kesejahteraan rakyat pada masa depan.
“Serta memastikan setiap bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak. Ini salah satu titik tekan, ya, dari apa yang diupayakan oleh Bapak Presiden Prabowo; bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak,” kata dia.
Integrasi program dalam buku saku ini mencakup seluruh siklus hidup manusia, sejak masa kandungan hingga usia lanjut.
“Buku ini, maaf, mulai dari masa dalam kandungan hingga lanjut usia. Buku ini menjawab pertanyaan mendasar: satu, dukungan apa saja yang sebenarnya diterima rakyat dari negara? Dua, bagaimana cara mengaksesnya?” kata dia.
2. Negara ingin masyarakat tumbuh sehat
Qodari berharap, tidak ada lagi kasus warga yang terlewat dari daftar penerima manfaat karena ketidaktahuan informasi. Program kesejahteraan dipandang sebagai bentuk dukungan berkelanjutan, bukan sekadar bantuan jangka pendek.
“Negara tidak hanya hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua,” ujar dia.
Sistem pendataan kini diperkuat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) guna memperbaiki basis data nasional. Qodari menyebut, perbaikan data oleh Presiden Prabowo menjadi landasan utama bagi seluruh bantuan sosial yang ada.
“Jadi, semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data dulu, ya, teman-teman. Makanya datanya diperbaiki oleh Pak Prabowo. Di era pemerintahan Presiden Prabowo, berbagai program dukungan kesejahteraan rakyat diperkuat dan diintegrasikan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN,” kata dia.
3. Bakom ingin informasi program pemerintah bisa sampak ke masyarakat
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Angga Raka, mengatakan, buku ini menjadi panduan utama dalam menunjukkan kehadiran negara sepanjang hayat setiap rakyat.
“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan bersama-sama peluncuran Buku Saku 0% Manfaat dan Penerimaan Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026. Kami dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik atas peluncuran buku ini,” ujar Angga.
Setiap kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan harus tersampaikan secara utuh kepada penerima manfaat di lapangan. Angga Raka menekankan tugas instansinya dalam mengawal arus informasi agar publik memahami asal-usul manfaat yang mereka terima. Hal ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas setiap langkah kebijakan yang diambil demi rakyat.
“Kami harus memastikan setiap informasi, setiap kebijakan, setiap langkah-langkah pemerintah yang diambil khususnya untuk kesejahteraan masyarakat ini sampai kepada penerima masyarakat, sampai kepada penerima manfaat,” ucap dia.
