Didemo Warga Miskin, Mensos Janji Perbaiki dan Tindak Lanjuti Data
- Mensos Syaifullah Yusuf menyatakan Kemensos akan menerima, mendalami, mengkaji, dan menindaklanjuti aspirasi serta data warga yang memprotes persoalan bantuan sosial.
- Penanganan laporan warga disebut bagian dari konsolidasi data nasional, dengan Kemensos memastikan aspirasi masyarakat tidak akan diabaikan.
- Pemerintah membuka data desil agar masyarakat bisa mengajukan koreksi, sanggahan, atau usulan demi memastikan bansos dan subsidi tepat sasaran.
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) akan menerima dan menindaklanjuti laporan warga yang unjuk rasa terkait persoalan data bantuan sosial.
Gus Ipul mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo akan menerima seluruh aspirasi dan data yang disampaikan masyarakat untuk dilakukan pendalaman dan pengkajian.
"Kami akan terima semua aspirasinya, kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman, pengkajian, dan kemudian kita tindak lanjuti," kata Gus Ipul di Gedung Kemensos, Kamis (17/9/2026)
Dia memastikan aspirasi masyarakat tidak akan didiamkan. Menurutnya, penanganan laporan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi data secara nasional.
"Aspirasi Bapak, Ibu sekalian saya pastikan tidak akan kita diamkan, tapi akan kita tindak lanjuti. Ya, karena ini adalah bagian dari konsolidasi data secara nasional," ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah memberikan arahan agar pemerintah bekerja menggunakan data yang benar dan akurat. Sebab, menurutnya, data yang tidak akurat dapat membuat bantuan sosial dan subsidi sosial tidak tepat sasaran.
"Mulailah bekerja dengan data yang benar, data yang akurat. Sebab kalau datanya tidak akurat, maka bantuan sosial, subsidi sosial akan tidak tepat sasaran, diterima oleh mereka yang tidak berhak," katanya.
Dia mengatakan dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah membuka data agar masyarakat dapat mengetahui posisi desil masing-masing. Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat juga dapat menyampaikan koreksi, sanggahan, maupun usulan jika merasa data yang tercantum tidak sesuai.
"Karena kita sudah membuka data, maka kami tentu berkewajiban untuk menerima koreksi, menerima sanggahan, menerima usulan-usulan dari masyarakat. Itu adalah konsekuensi dari keterbukaan pemerintah," ujar Gus Ipul.
