Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Hasanuddin Wahid, menyatakan partainya tak masalah dengan angka lima persen untuk ambang batas parlemen pada Pemilu 2029 yang telah dibicarakan ketum parpol pro Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini. Namun, PKB mengingatkan agar penentuan nilai ambang batas parlemen tetap berlandaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
PKB Setuju Ambang Batas Parlemen 5 Persen, Terbuka Opsi Lain
3 min read
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- PKB tidak mempermasalahkan usulan ambang batas parlemen 5 persen untuk pemilu 2029.
- PKB meminta penetapan ambang batas tetap berlandaskan putusan Mahkamah Konstitusi dan terbuka pada opsi lain.
- Gerindra menyebut partai koalisi pemerintah sepakat membawa angka 5 persen ke pembahasan revisi UU Pemilu.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
"Usulan-usulan partai-partai soal ambang batas lima persen buat PKB tidak ada problem, yang penting semangatnya bagaimana ambang batas itu bisa tetap menjaga proporsionalitas keterwakilan politik masyarakat," kata pria yang akrab disapa Cak Udin itu saat dihubungi, Kamis (17/9/2026).
1. PKB masih terbuka dengan opsi lain soal ambang batas parlemen
Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid alias Cak Udin menyampaikan, partainya menerima kekalahan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. (IDN Times/Amir Faisol) Kendati demikian, PKB terbuka terhadap berbagai opsi lain sepanjang kesepakatan mengenai ambang batas parlemen ini menguatkan sistem politik presidensial dan meneguhkan representasi rakyat dalam sistem kepemiluan. Di sisi lain, PKB menilai, masukan dari berbagai kelompok masyarakat mengenai banyaknya suara terbuang akibat tingginya ambang batas parlemen pada pemilu 2029 harus diantisipasi.
"Meski setuju dengan angka 5 persen, PKB terbuka kepada opsi-opsi lain sepanjang itu untuk menguatkan sistem politik presidensial dan meneguhkan representasi rakyat dalam sistem kepemiluan kita serta mampu menjamin terciptanya stabilitas politik yang andal," kata dia.
2. Gerindra sebut pertemuan ketum parpol sepakati ambang batas parlemen lima persen
Sekjen Gerindra Sugiono ungkap partai koalisi sepakat ambang batas parlemen 5 persen. (IDN Times/Amir Faisol). Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, tak menampik adanya pertemuan ketum parpol baru-baru ini. Dia juga mengonfirmasi pertemuan itu tidak dihadiri langsung Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto, melainkan hanya dihadiri oleh Sufmi Dasco sebagai perwakilan Gerindra. Namun, Sugiono enggan menyebut pertemuan itu berlangsung di mana.
Menurut Sugiono, partai koalisi pemerintah telah bersepakat angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) ditetapkan pada 5 persen pada pemilu mendatang. Angka ini akan dibawa dalam forum pembahasan revisi undang-undang (RUU) pemilu.
"Satu hal yang sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT lima persen," kata Sugiono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2029).
3. Partai pro pemerintah tak mau ada suara terbuang pada Pemilu 2029
Menlu RI Sugiono saat diwawancarai di Istana Kepresidenan. (IDN Times/Trio Hamdani) Menurut dia, angka ini juga sejalan dengan kesepahaman antara PKS dan Golkar yang juga sepakat dengan angka lima persen.
"Seperti kemarin Golkar juga menyampaikan, ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kami sepakati," kata dia.
Sugiono menyatakan, parpol tidak ingin ada suara-suara yang terbuang pada pemilu mendatang. Parpol-parpol juga bersepakat untuk menciptakan pemilu yang efektif dan efisien.
"Keterlibatan seluruh rakyat dalam hal ini, suara-suara yang kadang-kadang ada yang terbuang, yang tersisa itu segala macam yang tidak itu juga bisa diakomodasi seoptimal mungkin," kata dia.
