BSSN Dorong DPR Masukkan RUU Keamanan Siber ke Prolegnas Prioritas
- BSSN usulkan RUU KKS dimasukkan ke prolegnas prioritas DPR RI untuk mendukung visi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.
- BSSN akan sertifikasi peralatan keamanan siber pada infrastruktur vital dan meningkatkan fungsi pengendalian informasi.
Jakarta, IDN Times - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI mengusulkan agar DPR RI memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.
"Kami sarankan kepada DPR RI untuk dapat dimasukkan ke program legislasi nasional prioritas," kata Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Menurut Hinsa, RUU KKS menjadi salah satu langkah BSSN untuk mendukung visi Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
"Astacita tersebut adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru," kata dia, dilansir dari ANTARA.
1. Penguatan keamanan infrastruktur vital
BSSN berkomitmen untuk melakukan sertifikasi pada peralatan keamanan siber yang akan digunakan pada infrastruktur vital. Lembaga ini juga akan meningkatkan intensitas fungsi pengendalian informasi untuk diteruskan kepada kementerian dan lembaga yang berwenang.
"BSSN RI akan melakukan sertifikasi pada peralatan keamanan siber yang akan digunakan pada infrastruktur vital," ujar Hinsa.
BSSN juga akan meningkatkan intensitas fungsi pengendalian informasi guna diteruskan kepada kementerian/lembaga yang berwenang untuk melakukan penapisan konten, penegakan hukum, maupun menetralisir informasi.
2. Dukungan untuk sektor pertanian digital
BSSN akan melakukan penguatan keamanan siber pada kementerian dan lembaga yang membidangi pertanian digital.
Kerja sama ini akan melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional.
"BSSN akan melakukan kegiatan penguatan keamanan siber pada kementerian/lembaga yang membidangi digital farming (pertanian digital), di antaranya Kementerian Pertanian, Kemenkomdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital), Kemendiktisaintek (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi), dan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)," kata Hinsa.
3. Peran dalam forum internasional
BSSN berencana untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia melalui forum-forum bilateral dan multilateral di bidang keamanan siber dan sandi. Keterlibatan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga keamanan siber di tingkat global.
"BSSN akan berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral dan multilateral di bidang keamanan siber dan sandi," kata Hinsa.
