Cawe-Cawe Politik Jokowi Dianggap Berpotensi Ditiru Pejabat Daerah
Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Penasihat Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menuturkan tindakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo cawe-cawe pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berpotensi ditiru pejabat lainnya.
Diketahui, sejumlah pihak, seperti Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, capres Anies Baswedan hingga mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta agar Jokowi sebagai kepala negara tak ikut campur soal Pilpres 2024.
Pernyataan tersebut diungkapkan setelah Jokowi mengumpulkan sejumlah ketua umum parpol di Istana Merdeka.
1. Gaya safari politik Jokowi bisa ditiru pejabat daerah
Titi menilai, seharusnya Jokowi sebagai pimpinan negara bisa menjadi contoh bagi pimpinan jabatan publik di bawahnya. Sehingga, kata dia, tindakan Jokowi ikut campur soal urusan politik berpotensi dianggap sebagai pembenaran bagi kepala daerah pada tingkatan bawah untuk melakukan hal yang sama.
Sebagai contoh, menurut Titi, ke depannya bukan tidak mungkin jelang Pilkada 2024, kepala daerah menggunakan rumah dinasnya untuk menggelar konsolidasi politik.
“2024 kita akan Pilkada, maka gubernur akan menggunakan rumah dinas untuk konsolidasi pencalonan dan pemenangan tokoh-tokoh politik tertentu, menyiapkan calon-calon politik tertentu yang akan berkompetisi di pilkada, termasuk nanti juga rumah dinas bupati, walikota, sehingga kita tidak akan lagi memiliki kompetisi yang adil dan setara,” kata dia saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023) malam.
2. Jokowi sebagai kepala negara harus komitmen untuk tidak cawe-cawe
Titi menuturkan, seharusnya Jokowi memahami etika berpolitik, yakni tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
“Oleh karena itu, tidak boleh ada fasilitas negara atau fasilitas publik yang digunakan partisan oleh penyelenggara negara yang berlatar belakang politik,” tutur dia.
Titi menegaskan, presiden harus memegang teguh komitmennya sebagai kepala negara dengan tidak cawe-cawe jelang pemilu. Tentunya, hal itu harus dibarengi dengan tindakan, tidak hanya sekadar pernyataan.
“Mestinya presiden memegang teguh komitmennya untuk tidak cawe-cawe, tapi bukan hanya dengan pernyataan publik, tapi dengan tindakan dan perbuatan bahwa presiden dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan, dan kepala negara itu berlaku adil terhadap semua peserta, atau mereka yang potensial jadi kontestan di 2024,” imbuh dia.
3. PDIP membela Jokowi
Sementara, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, tidak mempermasalahkan kritik yang disampaikan JK. Menurutnya, JK juga pernah terlibat dalam tim kampanye pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.
"Ya sebenarnya secara empiris ini juga dilakukan sebelumnya oleh presiden sebelumnya, kemudian juga oleh Pak JK sekalipun, ketika berbicara dan beliau kan juga menjadi dewan pengarah di dalam tim kampanye dari Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Tetapi tentu saja Pak JK berpendapat, ya beliau memang punya kebebasan menyampaikan pendapatnya," ujar Hasto di Kompleks Stadion Utama Glora Bung Karno (SUGB), Jakarta, Senin (8/5/2023).
Hasto mengatakan, berdasarkan keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, pertemuan Jokowi dan ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah membahas masalah kebangsaan.
"Tetapi sebagai pihak yang saat itu mendengar secara langsung dari Ibu Megawati Soekarnoputri, terhadap apa yang dibicarakan di Istana Negara, itu sesuatu hal yang betul-betul berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Hasto menyebut, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan alasan Ketua Umum NasDem Surya Paloh tidak diundang dalam pertemuan tersebut.
"Meskipun demikian, sebagai tokoh yang terus mendengarkan kritik, mendengarkan masukan, dan kepemimpinannya merangkul, Bapak Jokowi mendengarkan seluruh aspek-aspek, masukan, kritik, dan sebagainya," tegas dia.
4. Cawe-cawe politik Jokowi dikritisi
Sebelumnya, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, mengkritisi cawe-cawe politik yang dilakukan Jokowi. Menurut pria yang akrab dipanggil JK itu, seharusnya Jokowi tidak terlibat lebih dalam urusan Pemilu 2024.
JK mencontohkan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa pemerintahannya. Kedua presiden pendahulu Jokowi itu tidak terlalu melibatkan diri soal politik di akhir jabatannya.
"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri," kata dia, saat ditemui di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu, 6 Mei 2023.
"Maka, tidak terlalu jauh melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," sambung JK.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
